Sejarah Perpindahan Ibu Kota Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan

Setiap negara pasti memiliki Ibu Kota untuk dijadikan pusat pemerintahan.Berdasarkan KBBI, Ibu Kota memiliki arti kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemilihan lokasi Ibu Kota tidak sembarangan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Ibu Kota, baik itu dari segi keamanan, ekonomi, dan lain-lain.

Diketahui, Indonesia memiliki Ibu Kota yang berlokasi di kota Jakarta. Namun, tahukah kalian jika Indonesia ternyata pernah melakukan tiga kali pemindahan Ibu Kota sejak hari kemerdekaan 17 Agustus 1945? Untuk mengingat kembali peristiwa tersebut, berikut ini ulasan mengenai perpindahan Ibu Kota selama masa kemerdekaan Indonesia.

1. Yogyakarta

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ternyata momen itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Pasanya, pada tanggal 16 September 1945 tentara sekutu datang ke Indonesia, tepatnya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Tujuannya adalah untuk memulangkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan sekutu ini ditumpangi oleh Belanda (NICA). Belanda saat itu belum rela melepas Indonesia dan menganggap Indonesia masih negara jajahannya.

Mengutip laman Sejarah-tni-mil, pada akhir tahun 1945 kondisi Ibu Kota Jakarta menjadi sangat tidak aman, pasalnya Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) mendirikan kantor dibawah kepemimpinan H.J van Mook dalam rangka ingin merebut kembali Ibu Kota. Upaya penculikan dan pembunuhan pun dilakukan NICA terhadap para pemimpin Republik Indonesia yang baru berusia sangat muda.

Pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim pesan ke Jakarta melalui kurir yang menyarankan agar Ibu Kota dipindahkan ke Yogyakarta. Hal ini ditanggapi positif oleh Presiden Soekarno, dan menyetujui bahwa Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan ke Yogyakarta.

Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno bersama rombongan berangkat dari Jakarta secara diam-diam menuju Yogyakarta. 15 pasukan khusus ditugaskan untuk mengawal rombongan presiden dalam perjalanannya ke Yogyakarta.

Rombongan sampai Yogyakarta dengan selamat pada 4 Januari 1946 sekitar jam sembilan pagi. Pada malam harinya, Wakil Menteri Penerangan RI, Mr. Ali Sastroamidjojo dalam siaran RRI mengumumkan secara resmi pemindahan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Selama di Yogyakarta, Presiden Soekarno berkantor di Gedung Agung yang terletak di seberang Benteng Vredeburg.

2. Bukittinggi

Bukittinggi, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu Ibu Kota negara Indonesia. Latar belakang pemilihan Bukittinggi menjadi Ibu Kota Indonesia berawal dari Agresi Militer Belanda II.

Setelah sebelumnya Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Belanda masih tetap ingin merebut Indonesia kembali untuk menjadi jajahannya, yaitu dengan melakukan Agresi Militer II.

Kala itu Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta dan juga melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh penting lainnya. Setelah ditangkap, Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya diasingkan oleh Belanda.

Menjelang penangkapan Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya, Soekarno dan Hatta sempat mengadakan sidang kabinet darurat, yang melahirkan keputusan bahwa pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat.

Akhirnya, pada 19 Desember 1948 terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), ketika pusat pemerintahan PDRI berlokasi di Bukittinggi. Setelah kondisi kembali aman, pusat pemerintahan kembali ke Jakarta.

Itulah sejarah singkat mengenai perpindahan Ibu Kota selama masa kemerdekaan. Ternyata peristiwa Proklamasi Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Masih panjang perjalanan menuju Indonesia merdeka secara nyata.