Dalam dunia modern yang kian rasional dan terukur, manusia perlahan tereduksi menjadi sekadar angka. Fenomena ini telah lama disorot dalam literatur sosiologi dan teori politik.
Max Weber, melalui konsep rasionalisasi dan birokrasi, menunjukkan bagaimana institusi modern lebih mementingkan prosedur dan efisiensi dibandingkan nilai-nilai kemanusiaan.
Manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi dengan cerita, rasa, dan aspirasi, melainkan sekadar satuan dalam spreadsheet, statistik dalam laporan, atau persentase dalam konferensi pers.
Realitas ini tampak jelas setiap kali musibah melanda. Alih-alih menghadirkan empati, respons pejabat sering kali dibingkai dalam angka-angka. Jumlah korban luka atau jiwa yang hilang dipresentasikan dalam grafik dan tabel, seolah-olah penderitaan manusia dapat dipadatkan dalam persentase yang "masih dalam batas wajar".
Dengan mengubah tragedi menjadi statistik, beban moral yang seharusnya memicu tindakan serius perlahan memudar di balik formalitas laporan.
Saat pandemi COVID-19, kita melihat betapa nyawa manusia berubah menjadi angka harian. "Hari ini tercatat 500 kematian," ujar juru bicara, tanpa jeda untuk mengenang atau berduka. Dalam kerangka sosiologi, Emile Durkheim mengingatkan kita tentang bahaya anomi.
Saat masyarakat kehilangan ikatan moral yang menyatukan mereka. Ketika empati kolektif tergerus, angka menjadi pelarian untuk membungkam rasa bersalah.
Fenomena yang sama terjadi dalam kasus terbaru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam menanggapi berbagai kasus keracunan massal, menyebut bahwa "tingkat kejadian hanya 0,5 persen."
Pernyataan ini dilontarkan setelah kasus keracunan di Cianjur yang mengakibatkan 78 siswa dari dua sekolah harus dilarikan ke rumah sakit atas makanan yang Pemerintah berikan.
Meskipun di Cianjur dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), pernyataan yang tenang dari Kepala BGN seolah-olah menyingkap kegagalan untuk benar-benar mendengar jeritan para korban yang terluka.
Dari perspektif politik modern, Hannah Arendt menyoroti bagaimana dehumanisasi kerap terjadi dalam sistem administrasi besar. Dalam upaya menjaga kestabilan dan mengelola krisis, individu kehilangan wajah dan suara mereka, tergantikan oleh angka-angka dalam laporan.
Seorang anak yang terbaring lemah di rumah sakit bukan sekadar "bagian dari 0,5 persen", melainkan dunia utuh yang sedang berjuang. Setiap angka yang kita baca sesungguhnya mewakili kisah hidup yang tidak bisa direduksi menjadi statistik.
Mengapa angka lebih nyaman digunakan? Karena dalam politik dan manajemen krisis, angka menawarkan ilusi kendali. Dengan menyatakan "hanya 0,5 persen", pejabat dapat mereduksi skala tragedi dan menenangkan kecemasan publik.
Ini mencerminkan apa yang dalam sosiologi disebut "rational choice theory" yang dikembangkan James S. Coleman: manusia (termasuk pejabat publik) mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi rasional, sering kali mengabaikan pertimbangan etis dan moral.
Dalam model ini, respons diukur bukan berdasarkan rasa kemanusiaan, melainkan berdasarkan dampak minimal terhadap kestabilan sosial dan politik.
Angka digunakan bukan untuk mengungkapkan kebenaran penderitaan, tetapi untuk mempertahankan narasi bahwa situasi "tetap terkendali." Dengan demikian, penggunaan angka tidak sekadar informatif, melainkan menjadi alat retoris untuk mengelola opini publik.
Namun, di setiap tragedi, kita diingatkan bahwa di balik statistik itu ada manusia. Ada rasa sakit yang tidak bisa dikalkulasi, ada keluarga yang berduka tanpa sempat diberi ruang untuk bersuara. Kita wajar merasa tersentuh, marah, atau kecewa mendengar angka-angka itu diucapkan tanpa empati.
Sudah saatnya kita menuntut perubahan cara berpikir dalam kebijakan publik. Bahwa manusia tidak boleh lagi dikerdilkan menjadi persentase. Bahwa setiap kebijakan harus berangkat dari kesadaran bahwa di balik setiap keputusan ada kehidupan yang nyata, ada jiwa yang bernapas.
Kebijakan publik seharusnya lebih berani menempatkan empati di jantung pengambilan keputusan. Setiap musibah harus menjadi cermin untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar angka yang menandai "tugas telah selesai".
Di tengah gempuran rasionalisasi modern, mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak. Menimbang bukan hanya angka, tetapi nilai kemanusiaan yang tak ternilai. Karena kita bukan sekadar angka. Kita adalah manusia.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Baca Juga
-
Demokrasi, Kesejahteraan, dan Pembangunan Bangsa: Sebuah Renungan
-
Filosofi Tongkrongan: Saring Pikiran Biar Gak Jadi Ujaran Kebencian
-
Manuver Danantara, Jadi Penjaga Napas saat IHSG Bergejolak?
-
Evakuasi Gaza ke Indonesia: Solidaritas atau Legitimasi Penindasan?
-
Relaksasi Aturan TKDN: Jalan Pintas yang Mengundang Petaka
Artikel Terkait
-
Selain di Cianjur, Siswa SD di Sultra Muntah-Muntah Usai Santap Ayam Krispi dari MBG
-
Diduga Gelapkan Dana MBG Hampir Rp1 Miliar, Yayasan MBN: Uangnya Masih Ada di Dalam Rekening
-
Daftar Kasus Keracunan MBG, Total Korban Capai 299 Orang
-
Puluhan Siswa Keracunan Lagi, Puan Maharani Desak Pemerintah Evaluasi Total Program MBG
-
Puan Minta MBG Dievaluasi Usai Ada Siswa Keracunan Lagi, Kepala BGN: Saran yang Baik
Kolom
-
Korupsi Rp984 Triliun: Indonesia di Persimpangan Krisis Moral
-
Negara Absen, Rakyat Disuruh Tanam Cabai: Solusi atau Pengalihan Isu?
-
Tren Masa Depan AI Action Figure: Mainan dengan Kecerdasan Buatan
-
Langkah Kecil Bandung: Mengguncang Dunia dan Membangun Solidaritas Global
-
Ki Hadjar Dewantara: Dari Pejuang Kemerdekaan Menjadi Bapak Pendidikan
Terkini
-
3 Rekomendasi Sepeda Motor Bekas, Harga Kurang dari 5 Juta Rupiah
-
Sudirman Cup 2025: Jadwal Laga Hari Pertama Babak Group Stage
-
Jika Sandy Walsh Saja Ditepikan, Sudah Pasti Liga Jepang Tak Ramah kepada Pemain Indonesia
-
Ironi Karir Marselino Ferdinan: Gacor di Skuad U-21, Tak Bisa Tembus Tim Senior Klub
-
Drama Korea The Haunted Palace Raih Rating Tinggi Minggu Ini, Sudah Nonton?