Scroll untuk membaca artikel
Hayuning Ratri Hapsari | Naufal Mamduh
Ilustrasi kerumunan manusia (Freepik/Freepik)

Dalam dunia modern yang kian rasional dan terukur, manusia perlahan tereduksi menjadi sekadar angka. Fenomena ini telah lama disorot dalam literatur sosiologi dan teori politik.

Max Weber, melalui konsep rasionalisasi dan birokrasi, menunjukkan bagaimana institusi modern lebih mementingkan prosedur dan efisiensi dibandingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi dengan cerita, rasa, dan aspirasi, melainkan sekadar satuan dalam spreadsheet, statistik dalam laporan, atau persentase dalam konferensi pers.

Realitas ini tampak jelas setiap kali musibah melanda. Alih-alih menghadirkan empati, respons pejabat sering kali dibingkai dalam angka-angka. Jumlah korban luka atau jiwa yang hilang dipresentasikan dalam grafik dan tabel, seolah-olah penderitaan manusia dapat dipadatkan dalam persentase yang "masih dalam batas wajar".

Dengan mengubah tragedi menjadi statistik, beban moral yang seharusnya memicu tindakan serius perlahan memudar di balik formalitas laporan.

Saat pandemi COVID-19, kita melihat betapa nyawa manusia berubah menjadi angka harian. "Hari ini tercatat 500 kematian," ujar juru bicara, tanpa jeda untuk mengenang atau berduka. Dalam kerangka sosiologi, Emile Durkheim mengingatkan kita tentang bahaya anomi.

Saat masyarakat kehilangan ikatan moral yang menyatukan mereka. Ketika empati kolektif tergerus, angka menjadi pelarian untuk membungkam rasa bersalah.

Fenomena yang sama terjadi dalam kasus terbaru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam menanggapi berbagai kasus keracunan massal, menyebut bahwa "tingkat kejadian hanya 0,5 persen."

Pernyataan ini dilontarkan setelah kasus keracunan di Cianjur yang mengakibatkan 78 siswa dari dua sekolah harus dilarikan ke rumah sakit atas makanan yang Pemerintah berikan.

Meskipun di Cianjur dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), pernyataan yang tenang dari Kepala BGN seolah-olah menyingkap kegagalan untuk benar-benar mendengar jeritan para korban yang terluka.

Dari perspektif politik modern, Hannah Arendt menyoroti bagaimana dehumanisasi kerap terjadi dalam sistem administrasi besar. Dalam upaya menjaga kestabilan dan mengelola krisis, individu kehilangan wajah dan suara mereka, tergantikan oleh angka-angka dalam laporan.

Seorang anak yang terbaring lemah di rumah sakit bukan sekadar "bagian dari 0,5 persen", melainkan dunia utuh yang sedang berjuang. Setiap angka yang kita baca sesungguhnya mewakili kisah hidup yang tidak bisa direduksi menjadi statistik.

Mengapa angka lebih nyaman digunakan? Karena dalam politik dan manajemen krisis, angka menawarkan ilusi kendali. Dengan menyatakan "hanya 0,5 persen", pejabat dapat mereduksi skala tragedi dan menenangkan kecemasan publik.

Ini mencerminkan apa yang dalam sosiologi disebut "rational choice theory" yang dikembangkan James S. Coleman: manusia (termasuk pejabat publik) mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi rasional, sering kali mengabaikan pertimbangan etis dan moral.

Dalam model ini, respons diukur bukan berdasarkan rasa kemanusiaan, melainkan berdasarkan dampak minimal terhadap kestabilan sosial dan politik.

Angka digunakan bukan untuk mengungkapkan kebenaran penderitaan, tetapi untuk mempertahankan narasi bahwa situasi "tetap terkendali." Dengan demikian, penggunaan angka tidak sekadar informatif, melainkan menjadi alat retoris untuk mengelola opini publik.

Namun, di setiap tragedi, kita diingatkan bahwa di balik statistik itu ada manusia. Ada rasa sakit yang tidak bisa dikalkulasi, ada keluarga yang berduka tanpa sempat diberi ruang untuk bersuara. Kita wajar merasa tersentuh, marah, atau kecewa mendengar angka-angka itu diucapkan tanpa empati.

Sudah saatnya kita menuntut perubahan cara berpikir dalam kebijakan publik. Bahwa manusia tidak boleh lagi dikerdilkan menjadi persentase. Bahwa setiap kebijakan harus berangkat dari kesadaran bahwa di balik setiap keputusan ada kehidupan yang nyata, ada jiwa yang bernapas.

Kebijakan publik seharusnya lebih berani menempatkan empati di jantung pengambilan keputusan. Setiap musibah harus menjadi cermin untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar angka yang menandai "tugas telah selesai".

Di tengah gempuran rasionalisasi modern, mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak. Menimbang bukan hanya angka, tetapi nilai kemanusiaan yang tak ternilai. Karena kita bukan sekadar angka. Kita adalah manusia.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS

Naufal Mamduh