Di Balik Seruan "Bubarkan DPR": Ini Alasan Rakyat Sudah Muak

Belakangan ini, seruan “Bubarkan DPR!” ramai digaungkan di media sosial, lalu memicu perdebatan di ruang publik. Seruan itu muncul dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap lembaga yang katanya mewakili rakyat namun tak berpihak pada rakyatnya.

Wakil Ketua DPR RI, Ahmad Sahroni, buru-buru merespons seruan itu. Katanya, masyarakat boleh mengkritik, boleh mencaci, tapi tetap harus beretika. Parahnya, ia menyebut orang-orang yang berteriak “bubarkan DPR” sebagai “orang to**l se-dunia.”

Ironis. Kemarahan publik dijawab dengan ejekan. Padahal justru itu masalahnya, DPR merasa lebih berhak mendefinisikan adab ketimbang mendengar mengapa rakyat sampai hilang adabnya pada lembaga yang mengaku mewakili mereka.

DPR bukan sekadar lembaga politik biasa, ia disebut “Dewan Perwakilan Rakyat.” Kata rakyat itu yang mestinya jadi prioritas. Tapi dalam praktik sehari-hari, rakyat justru lebih sering jadi penonton. Dari UU yang disahkan terburu-buru, sampai hak angket dan pansus yang hilang begitu saja karena tarik-menarik kepentingan politik, publik sudah terlalu sering merasa dipinggirkan.

Contohnya, masalah gaji yang baru-baru ini bikin publik geger. Anggota DPR bisa membawa pulang gaji dan tunjangan senilai lebih dari Rp 100 juta per bulan. Itu artinya dalam setahun seorang anggota dewan bisa mengantongi lebih dari Rp 1 miliar. Bandingkan dengan pendapatan rata-rata pekerja Indonesia yang menurut BPS pada 2024 hanya sekitar Rp 3 juta per bulan.

Lalu bagaimana mungkin rakyat percaya pada wakilnya, kalau gaya hidup mereka jauh melampaui realitas rakyat yang diwakili?

Lalu ketika masyarakat mengeluh, DPR seringkali tampil dengan wajah arogan. Alih-alih menjawab kritik, yang keluar justru narasi soal adab, etika, dan adat istiadat. Padahal, bukankah adab itu mestinya terlihat dari cara mereka mengelola kepercayaan publik, bukan dari cara publik mengelus harga diri anggota dewan?

Kalau DPR benar-benar beradab, mereka tidak akan sibuk mengurus revisi undang-undang yang justru membatasi partisipasi publik, atau meloloskan kebijakan yang lebih condong menguntungkan segelintir elite.

Mungkin memang benar kata Sahroni, bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya paham tentang detail kerja DPR. Tapi apakah DPR sudah pernah menjelaskan dengan terbuka, jujur, dan transparan soal kinerjanya? Karena yang rakyat tahu, rapat-rapat penting sering kali berlangsung tertutup, bahkan dokumen yang menyangkut kepentingan publik tidak mudah diakses. Jadi kalau rakyat menilai DPR tidak bekerja sesuai namanya, salahkan siapa?

Kemarahan publik yang meluas ini juga terjadi di tengah kondisi ekonomi yang serba berat. Pajak dinaikkan, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja makin sempit.

Sementara di Senayan, rapat-rapat paripurna masih berlangsung dengan wajah tenang, lengkap dengan kursi empuk dan pendingin ruangan. Perbedaan inilah yang membuat seruan “bubarkan DPR” terdengar masuk akal bagi sebagian orang, Karena mereka merasa lembaga itu sudah kehilangan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaannya, apakah seruan itu realistis? Belum tentu. Membubarkan DPR jelas bukan perkara sederhana. Ia akan menabrak konstitusi, mengguncang sistem politik, dan bisa menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan.

Namun seruan itu bukan bermakna membubarkan DPR secara literal, hanya bentuk kekecewaan dan kesabaran rakyat yang sudah mencapai batasnya.

Bukankah seharusnya DPR berhenti sebentar, menahan diri untuk tidak tersinggung, lalu bertanya ke diri sendiri, apa yang sudah membuat rakyat begitu marah? Apa yang salah dengan cara kami bekerja? Apa yang perlu diubah agar kepercayaan publik bisa dipulihkan? Itu jauh lebih penting ketimbang menuding rakyat tidak beradab.

Karena rakyat tidak akan teriak “bubarkan DPR” kalau DPR betul-betul menjalankan fungsi perwakilannya. Sesederhana itu. Kalau aspirasi rakyat benar-benar didengar, kalau keputusan-keputusan politik berpihak pada kepentingan publik, kalau transparansi dan integritas dijaga, tidak ada alasan bagi orang untuk menginginkan lembaga itu hilang.