Mitos Hidup Murah di Daerah: Gaji Lokal, tapi Harga Kebutuhan Nasional

Sobat Yoursay, pernah nggak sih kamu mendengar kalimat ini, “Enak tinggal di daerah, hidupnya lebih murah”? Kalimat itu sering diucapkan dengan nada meyakinkan, seolah harga hidup di luar kota besar selalu ramah kantong.

Akan tetapi bagi banyak orang yang benar-benar hidup dan bekerja di daerah, kalimat itu terdengar seperti lelucon yang sudah usang. Kenyataannya, gaji di daerah sering kali tertinggal jauh, sementara harga kebutuhan hidup pelan-pelan menyamai, bahkan kadang menyaingi, kota besar.

Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu upah. Di banyak daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota masih berkisar di angka yang nyaris tak bergerak signifikan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, harga beras, minyak goreng, LPG, listrik, pulsa, hingga ongkos transportasi nyaris sama di mana pun kita berada. Sobat Yoursay pasti pernah merasakan, belanja bulanan di kota kecil pun kini bisa bikin dahi berkerut.

Masalahnya, struktur upah di daerah sering disusun dengan asumsi lama, yaitu biaya hidup yang rendah. Asumsi ini mungkin pernah benar dua puluh tahun lalu, ketika akses terbatas dan konsumsi lebih sederhana.

Tapi sekarang, ketika barang, gaya hidup, dan kebutuhan makin seragam akibat konektivitas, asumsi itu menjadi usang. Harga ditentukan oleh pasar nasional, bahkan global, sementara gaji masih terjebak dalam logika lokal yang sempit.

Sobat Yoursay, ketimpangan ini makin terasa bagi pekerja muda. Banyak lulusan baru di daerah menerima gaji yang nyaris tidak cukup untuk hidup mandiri. Sewa kos, transportasi, dan makan sehari-hari menghabiskan sebagian besar penghasilan.

Menabung terasa seperti wacana. Bukan karena mereka boros, tapi karena ruang geraknya memang sempit. Akibatnya, migrasi ke kota besar menjadi pilihan yang nyaris tak terhindarkan.

Ironisnya, kota besar sering dijadikan kambing hitam. Katanya, “di Jakarta hidup mahal”. Padahal, jika dibandingkan dengan gaji, daya beli di kota besar kadang justru lebih masuk akal. Upah lebih tinggi, peluang kerja lebih beragam, dan akses fasilitas publik lebih banyak.

Sedangkan di daerah, gaji kecil dipadukan dengan fasilitas terbatas. Biaya mungkin sedikit lebih rendah di beberapa pos, tapi tidak cukup untuk menutup lubang penghasilan.

Banyak daerah hanya menjadi "pasar" untuk barang-barang dari luar. Industri besar hanya menumpuk di kota tertentu. Akibatnya, barang-barang dikirim dari pusat dengan harga yang mengikuti pusat, tapi upah pekerja lokalnya tidak ikut naik. Ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan pembangunan yang belum merata.

Kita juga perlu bicara soal beban tak kasatmata. Di daerah, akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan sering kali terbatas. Jika ingin sekolah bagus atau rumah sakit memadai, orang harus pergi ke kota lain. Biayanya tentu tidak kecil. Jadi, meskipun harga sayur di pasar lebih murah, biaya hidup total justru bisa lebih mahal dalam jangka panjang.

Sobat Yoursay, kondisi ini membuat banyak orang hidup dalam mode bertahan. Bekerja keras, tapi selalu satu langkah di belakang kebutuhan. Setiap kenaikan harga terasa seperti pukulan baru. Ketika pemerintah berbicara soal kenaikan upah, angka yang diumumkan sering terdengar abstrak. Faktanya, ia belum tentu mengubah apa pun secara signifikan.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketimpangan gaji dan harga hidup ini berdampak pada kualitas hidup. Stres meningkat, produktivitas menurun, dan rasa keadilan sosial tergerus. Orang mulai merasa bahwa kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Sobat Yoursay, perasaan ini berbahaya jika dibiarkan, karena bisa berubah menjadi apatisme kolektif.

Lalu, kenapa ketimpangan ini terus terjadi? Salah satunya karena kebijakan upah sering tidak benar-benar berbasis kebutuhan hidup riil. Survei Kebutuhan Hidup Layak kadang terasa jauh dari pengalaman sehari-hari pekerja. Selain itu, lemahnya daya tawar pekerja di daerah membuat upah mudah ditekan. Lapangan kerja terbatas, sehingga orang menerima apa pun yang ada.

Di sisi lain, harga hidup sulit dikendalikan secara lokal. Distribusi barang, biaya logistik, dan ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat harga cenderung naik. Jadi, daerah terjepit di antara upah rendah dan harga yang terus merangkak.

Sobat Yoursay, mungkin kita perlu mengubah cara bertanya. Bukan lagi “kenapa orang daerah ingin pindah ke kota?”, tapi “kenapa daerah tidak bisa memberi kehidupan yang layak bagi warganya?”.

Pembangunan seharusnya tidak hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga soal memastikan orang yang tinggal dan bekerja di daerah bisa hidup dengan sejahtera.

Bukan berarti semua harus diseragamkan. Setiap daerah punya karakter dan potensi berbeda. Tapi selama harga kebutuhan dasar semakin seragam secara nasional, logis jika upah juga perlu mendekati keseimbangan yang adil. Jika tidak, daerah akan terus kehilangan tenaga mudanya, dan ketimpangan akan semakin melebar.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS