Dear Para Demonstran, Aksi yang Kalian Lakukan Sudah Melenceng dari Tujuan Awal Turun ke Jalan

Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh kaum pekerja yang dilanjutkan oleh mahasiswa dan khalayak ramai belakangan ini menimbulkan beragam kekacauan. Semula, aksi ini sendiri bertujuan untuk menyampaikan aspirasi yang mana juga menjadi sebuah jawaban atas kelakuan-kelakuan provokatif yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan kata lain, turunnya para khalayak ke jalan, merupakan reaksi, jawaban sekaligus ekspresi ungkapan kekesalan mereka atas tindakan-tindakan nirempati yang ditunjukkan oleh segelintir oknum di DPR RI.

Tuntutan yang diusung pun sebenarnya pada awal-awal aksi tak "terlalu berat". Mereka sejatinya hanya menuntut dibukanya ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi, syukur-syukur mendapatkan fasilitasi guna menyuarakan uneg-uneg yang selama ini telah mereka pendam. 

Namun yang terjadi di lapangan justru sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Berawal dari tak adanya anggota dewan yang bersedia untuk membuka ruang dialog, ditambah dengan aksi-aksi provokatif seperti yang dilakukan oleh beberapa di antaranya, amarah masyarakat luas akhirnya meletup dan membuat mereka menjadi beringas.

Tercatat, sepertimana dilansir laman Suara.com (30/8/2025), dalam rentangan waktu antara tanggal 25 hinga 30 Agustus 2025 kemarin, setidaknya 20 kota di Indonesia terjadi aksi massa, yang sayangnya berujung dengan perbuatan-perbuatan yang tak terpuji.

Selain berbuahkan pengrusakan pada fasilitas umum, masyarakat yang turun aksi pun menjarah rumah-rumah anggota dewan yang dinilai menjadi penyulut amarah mereka. Berdasarkan data yang dirilis oleh laman Suara.com (31/8/2025), rumah para anggota DPR yang menjadi "public enemy" belakangan ini seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio dan Nafa Urbach menjadi sasaran amukan, penjarahan bahkan penghancuran.

Bukan hanya itu, massa yang sudah kalap juga menargetkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mulai melakukan inventarisir terkait target-target selanjutnya. Sebuah kondisi yang tentunya sama sekali tak pernah dibayangkan oleh siapapun, bahkan mungkin oleh mereka yang telah melakukannya.

Mohon Maaf, Aksi Massa Sudah Melenceng dari Tujuan Awal

Namun sayangnya, apa yang kini terjadi di lapangan dan kita saksikan sejatinya tak lagi bisa disebut sebagai penghidupan demokrasi di dalam negeri. Pasalnya, selain tindakan tersebut justru menodai serta mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tindakan anarkis, pengrusakan hingga penjarahan yang terjadi juga sudah melenceng jauh dari awal para demonstran turun ke jalan.

Sedikit kilas balik, laman Suara.com (30/8/2025) merangkum pada awal-awal aksi dilakukan, para pekerja menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah atau dalam hal ini DPR yang mana berorientasi pada perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan.

Uniknya, salah satu tuntutan yang diusung oleh para pekerja ini sama dengan yang diusung oleh para demonstran dari unsur lain seperti mahasiswa dan rakyat kebanyakan, di mana mereka menuntut mengesahkan RUU Perampasan Aset yang bertujuan untuk memberantas korupsi yang sudah lama mereka suarakan. 

Namun karena tak adanya respon dari para anggota DPR atau pihak pemerintah, ditambah dengan kondisi lapangan yang memanas, membuat emosi dari para demonstran pun tersulut. Sehingga pada akhirnya membuat mereka berbenturan dengan para aparat yang ditugaskan untuk menjaga aksi.

Fatalnya, benturan demi benturan yang terjadi ini justru ini turut menyulut aksi yang lebih besar lagi. Timbulnya korban dari kedua belah pihak, membuat rakyat maupun aparat semakin terlibat friksi hingga pada akhirnya terjadi aksi yang lebih beringas lagi di lapangan, yang mana berlanjut ke aksi-aksi lainnya di luar koridor demokrasi seperti pengrusakan maupun penjarahan.

Dan hal inilah yang membuat khalayak pada akhirnya terdistraksi dari tujuan awal memutuskan aksi turun ke jalan. Sangat jelas, apa yang terjadi saat ini di lapangan, sama sekali tak mencerminkan tujuan awal dari demonstrasi, di mana harapan utamanya adalah dibukanya ruang dialog yang terbuka lebar-lebar dan mendapatkan fasilitas yang memadai.

Lantas, muncul sebuah pertanyaan, siapa yang salah? Tentu semua sepakat jika beragam aksi kekacauan yang terjadi saat ini bermuara dari kulminasi kekecewaan masyarakat luas terhadap kelakuan para anggota dewan yang terkesan acuh dengan realita di lapangan dan cenderung membangun tembok eksklusifitas dari khalayak ramai yang seharusnya mereka wakili tersebut.

Ditambah lagi dengan munculnya aksi-aksi provokatif oleh beberapa anggotanya yang cenderung meremehkan dan menantang, yang mana seolah menyiramkan bahan bakar dalam riak-riak api yang mulai bermunculan, juga membuat kejengkelan masyarakat luas atas mereka semakin menjadi-jadi sehingga rakyat pun meluapkan apa yang mereka rasakan dengan caranya sendiri.

Namun di sisi lain, apa yang dilakukan oleh para demonstran ini pun juga tak bisa dibenarkan. Dalam iklim demokrasi, hal-hal yang bersifat vandalisme seperti itu sama sekali tak bisa diwajarkan. Dan lagi, sekali lagi, apa yang mereka tunjukkan di lapangan juga sudah melenceng jauh dari tujuan awal yang mereka usung ketika turun ke jalan.

Ibarat kata, apa yang terjadi saat ini bukanlah cerminan dari demokrasi itu sendiri. Alih-alih mengawal dan menghidupkan napas demokrasi di negeri ini, apa yang para demonstran lakukan, apa yang aparat perbuat dan apa yang DPR perlihatkan, justru lebih mirip dengan sebuah cekikan yang mempercepat ambang kematian demokrasi di negeri ini.