Negara di Layar Taruhan: ASN dan Dosa Kolektif Judi Online

Sekitar 51 ribu aparatur sipil negara tercatat terlibat dalam judi online. Angka itu bukan sekadar statistik memalukan, melainkan cermin retak dari birokrasi yang kehilangan arah moral. 

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, sekitar 51.611 ASN di tingkat pusat maupun daerah telah diidentifikasi sebagai pemain judi online. Lebih dari sekadar pelanggaran etika, keterlibatan ribuan abdi negara ini menunjukkan bagaimana candu digital mampu menembus batas kesadaran moral. 

Angka yang dibagikan tersebut mempertegas bahwa fenomena judol bukan lagi sekadar urusan moral individu, tetapi persoalan sistemik yang telah menembus jantung birokrasi. Jika mereka yang digaji untuk melayani publik justru ikut berjudi, maka negara sedang menaruh nasibnya di atas meja taruhan.

Masalah ini bukan sekadar tentang individu yang khilaf, melainkan tentang sistem yang gagal menanamkan integritas. Birokrasi kita seolah kehilangan daya tahan moral di tengah arus digitalisasi yang tak diimbangi literasi etika. 

Dalam laporan yang sama, PPATK mengungkap bahwa nilai transaksi judi online dalam delapan tahun terakhir mendekati seribu triliun rupiah. Jumlah fantastis ini menandai betapa besar aliran uang yang bergerak di luar kontrol negara. 

Lebih parah lagi, sebagian di antaranya bersumber dari kalangan yang seharusnya menegakkan aturan, bukan melanggarnya. Di titik ini, batas antara pelayan publik dan pemain judi menjadi kabur.  

Di sisi lain, kepercayaan publik pun tentunya kian terkikis dan menurun. Ketika integritas aparatur negara bisa digoyahkan oleh iming-iming keberuntungan semu, maka persoalannya bukan lagi soal hukum, melainkan soal nilai. 

Lucunya, sebagian dari mereka mungkin sedang menulis laporan integritas di siang hari dan memutar slot di malam hari. Ketika abdi negara mulai abai pada arti kata abdi, yang tersisa hanyalah rutinitas administrasi tanpa ruh pengabdian. 

Yang ironis, negara seolah kaget setiap kali data baru muncul, padahal sinyalnya sudah lama berkedip di layar. Transaksi hampir seribu triliun, dan separuhnya mungkin lewat rekening yang tak jauh dari instansi pemerintah. 

Dari sini kita seolah hidup dalam film yang berjudul “Perang Melawan Judi Online”, tapi sebagian pemerannya justru menikmati adegan taruhannya sendiri.

Maka wajar jika publik mulai bertanya, siapa sebenarnya yang sedang berjudi. Rakyat yang kalah saldo, atau negara yang kehilangan wibawa?