Banjir Aceh-Sumatera: Solidaritas Warga Lari Kencang, Birokrasi Tertinggal

Di layar ponsel, bencana Aceh dan Sumatera terlihat seperti gelombang kesedihan yang dibalas dengan gelombang cinta. Ada unggahan berisi doa, poster penggalangan dana, hingga ajakan donasi. Tapi begitu layar itu ditutup, sobat YourSay, realitanya tidak serapih itu.

Di lapangan, sepatu relawan terbenam lumpur, tangan mereka sibuk menyeret karung berisi bantuan yang mereka usahakan sendiri. Di sisi lain, warga yang rumahnya terendam menatap jauh ke arah jalan, menunggu truk pemerintah yang tak kunjung tiba.

Selalu ada momen ketika solidaritas warga melesat lebih cepat dibanding birokrasi negara, dan banjir Aceh–Sumatera menjadi panggung paling jelas untuk melihat kontras itu.

Di satu sisi, ada gerakan warga yang bergerak dengan energi tulus, tanpa koordinasi ribet. Di sisi lain, ada mekanisme administrasi yang seperti berjalan dengan langkah tersaruk, penuh tanda tangan dan rapat yang belum tentu mendekatkan bantuan ke mereka yang paling membutuhkan.

Banyak relawan mengangkut sendiri bantuan dari warga kota dan membawanya langsung ke titik terdampak. Pemuda kampung, ibu rumah tangga, mahasiswa, semuanya ikut mengisi bak truk dengan mi instan, air mineral, pakaian, dan selimut. Mereka tak punya struktur organisasi atau SK, tapi punya insting solidaritas yang bekerja lebih cepat dari sirene peringatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah sedang rapat koordinasi penanganan banjir. Rapatnya penting, tentu saja. Tapi ketika rapat itu selesai, warga sudah menambal perahu karet bocor dengan lakban, relawan sudah memindahkan balita yang menggigil ke tempat yang lebih aman, dan masyarakat sudah membangun dapur umum sederhana. Bahkan kadang, dapur umum warga sudah mengepul sebelum dapur umum resmi dibuka.

Sobat YourSay, kalau solidaritas warga bisa bekerja secepat itu, mengapa sistem penanggulangan bencana kita masih terlalu bergantung pada proses administratif yang berlapis-lapis? Mengapa kita punya regulasi tebal, tapi di lapangan banyak warga masih menunggu bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka?

Sayangnya, sistem penanggulangan bencana nasional sering over-tersentralisasi, sehingga keputusan kecil saja harus melewati rute panjang. Akhirnya, kecepatan yang dibutuhkan bencana kalah oleh kelambatan birokrasi.

Dan yang paling menyedihkan, warga yang menderita dibiarkan berdamai dengan keadaan sementara negara masih berdamai dengan prosedur.

Yang menarik, walau pemerintah lambat, wargalah yang pertama saling mencari. Mereka yang berada dekat dengan lokasi bencana bergegas cepat mengirim bantuan. Tak ada rapat, tapi semua bergerak. Mereka tak menunggu instruksi, karena bagi mereka, kemanusiaan tidak perlu izin.

Lalu pemerintah? Banyak petugas lapangan yang berusaha sebaik mungkin dengan alat seadanya. Tapi sering kali mereka sendiri terjebak dalam sistem yang menahan langkah dan mekanisme yang terlalu sibuk mengurus laporan daripada mengurus orang.

Sobat YourSay, kita perlu mengakui bahwa solidaritas warga selalu menjadi respons unit tercepat dalam sejarah bencana di Indonesia. Bukannya negara tidak peduli, tetapi karena warga tidak punya pilihan selain peduli. Mereka yang pertama melihat air naik. Mereka yang pertama melihat orang-orang menggigil. Itulah mengapa mereka bergerak tanpa menunggu komando.

Tapi, apakah normal jika negara selalu kalah cepat? Apakah kita harus terus terbiasa dengan peran warga sebagai garis depan penanganan, sementara pemerintah hanya datang untuk merapikan sisa-sisa?

Kita butuh negara yang lebih responsif dan bersandar pada lapangan daripada laporan. Kita butuh negara yang tahu bahwa di saat banjir, setiap menit menentukan, dan setiap kelambatan bisa berubah menjadi penderitaan.

Sobat YourSay, solidaritas warga memang harapan. Tetapi negara dan pemerintah yang lebih cepat adalah sebuah keharusan. Sebab jika selalu begini, yang pertama tiba hanyalah kebaikan, sementara tanggung jawab tiba belakangan.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS