Ada satu hal di Indonesia yang warisannya jauh lebih konsisten daripada harta Keluarga Cendana atau koleksi batu akik bapak saya, yaitu kemiskinan. Kalau orang kaya mewariskan saham, tanah di BSD, atau minimal mobil sejuta umat, banyak saudara kita di luar sana yang hanya bisa mewariskan satu hal kepada anak cucunya: rantai nasib yang seret.
Mari kita berbicara jujur, tanpa perlu menggunakan bahasa pejabat yang penuh istilah "akselerasi" atau "inklusivitas". Masalah kemiskinan di negeri ini sering kali dimulai dari sebuah hajatan. Ya, pernikahan. Banyak pasangan di usia awal 20-an, yang pekerjaannya masih serabutan dan saldo rekening lebih sering mampir di angka "minimal saldo ditahan", sudah nekat melangkah ke pelaminan. Alasannya klasik: "Nanti rezeki ada yang mengatur" atau "Takut zina."
Padahal, rezeki memang ada yang mengatur, tetapi kalau kita tidak memiliki keran untuk menampung airnya, ya tetap saja kering. Begitu sudah sah, masalah berikutnya muncul: kehadiran anak. Di Indonesia, anak sering dianggap "mengalir saja". Filosofi "banyak anak banyak rezeki" ini masih laku keras, padahal realitasnya sekarang lebih ke arah "banyak anak banyak pengeluaran".
Ketika kebutuhan susu, popok, dan beras mulai mencekik, satu-satunya harapan adalah bantuan pemerintah. Di sinilah mentalitas "merasa layak miskin" terbentuk. Bukannya mau meremehkan bantuan sosial, tetapi bansos itu ibarat plester untuk luka bacok. Memang menutup luka, tetapi tidak menjahit otot yang putus. Bansos membuat orang bisa makan hari ini, tetapi tidak membuat mereka memiliki modal untuk keluar dari lubang itu besok pagi.
Celakanya, yang paling menjadi korban adalah si anak. Lahir di keluarga yang ekonominya pas-pasan (bahkan kurang), si anak tumbuh dalam ruang pilihan yang sempit sekali. Mau les bahasa Inggris? Jangan mimpi. Mau kuliah? Orang tua sudah angkat tangan duluan sambil berkata, "Nak, sekolah sampai SMK saja ya, habis itu langsung kerja membantu Bapak."
Di titik inilah fenomena sandwich generation yang menyedihkan itu bermula. Si anak sulung, yang mungkin memiliki otak encer dan cita-cita setinggi langit, harus rela mengubur mimpinya dalam-dalam. Dia harus bekerja di pabrik atau menjadi kurir demi membiayai sekolah adik-adiknya. Dalam narasi masyarakat kita, ini disebut "bakti anak". Kedengarannya mulia, padahal ini adalah kegagalan sistemik dan perencanaan orang tua yang ditimpakan ke pundak anak.
Logikanya begini: si anak bekerja keras hanya untuk menambal lubang yang dibuat orang tuanya. Akhirnya, dia tidak memiliki tabungan untuk masa depannya sendiri. Saat dia mau menikah, dia juga tidak memiliki modal. Karena tidak memiliki modal tetapi sudah telanjur "umur", dia menikah dalam kondisi tidak siap. Lalu punya anak lagi. Lalu anaknya nanti disuruh membantu adik-adiknya lagi. Begitu terus sampai upacara penutupan dunia.
Siklus ini berputar lebih kencang daripada gasing. Kita sering menyalahkan pemerintah karena angka kemiskinan tidak turun-turun, tetapi kita lupa bahwa kemiskinan juga dipelihara oleh pola pikir yang tidak mau berubah. Kita masih menganggap menikah dan memiliki anak itu sekadar urusan biologis dan status sosial, padahal itu adalah investasi jangka panjang yang butuh hitung-hitungan matematis, bukan hanya modal cinta dan doa.
Pemerintah juga jangan senang dulu. Memberi bansos tanpa memberikan akses pendidikan dan lapangan kerja yang benar-benar memadai itu ibarat memberi ikan, tetapi kolamnya diracun. Anak-anak dari keluarga miskin seharusnya diberi karpet merah untuk sekolah setinggi-tingginya, bukan malah dijebak dengan beban ekonomi keluarga di usia muda.
Jadi, jika kita ingin benar-benar memutus rantai ini, berhentilah memandang kemiskinan sebagai takdir Tuhan yang harus diterima dengan ikhlas. Miskin itu masalah struktur dan pola pikir. Berhentilah membebani anak dengan tanggung jawab yang seharusnya menjadi urusan orang tua. Anak itu titipan, bukan dana pensiun atau instrumen investasi.
Kalau kita tetap nekat menikah tanpa persiapan dan memiliki anak tanpa perencanaan, jangan kaget jika nanti saat Lebaran, yang diwariskan ke anak cucu bukan emas batangan, melainkan kartu PKH yang masa berlakunya hampir habis. Memutus rantai kemiskinan itu memang pahit karena kita harus membunuh ego dan tradisi "bakti" yang salah kaprah. Namun, masa mau miskin berjamaah sampai kiamat?
Baca Juga
-
Generasi Sigma 2026: Anak Bayi yang Sudah Ditunggu Algoritma
-
Kritik Buka Puasa Mewah: Menghapus Sekat Antara Wagyu dan Nasi Bungkus
-
Gula: Dari Simbol Kebahagiaan Menuju Penanda Kelas Sosial di Era Modern
-
Dilema Restoran Cashless Only: Hak Konsumen vs Modernisasi
-
Perpustakaan: Berubah atau Jadi Museum Fosil Pengetahuan?
Artikel Terkait
-
Ramadan dan Ketimpangan: Siapa yang Paling Berat Menjalani?
-
Teddy Pardiyana Ikhlas Anak Diadopsi Keluarga Sule, Syaratnya Cuma Satu
-
BRI Bina 5.200 Desa BRILiaN, Kini Buka Program 2026 untuk Akselerasi Ekonomi dan Pembangunan
-
Viral! Adegan 'Panas' Nicholas Saputra dan Adhisty Zara di Film Tukar Takdir Jadi Omongan
-
Lawan Pinjol dan Rentenir, JRMK Himpun Tabungan Warga Hingga Rp780 Juta
News
-
Ramadan Jadi Musim Diskon, Pakar Ingatkan 5 Cara Belanja Aman
-
Menuju Solar Based Economy: Tantangan Regulasi dan Pendanaan Program PLTS 100 GW Presiden Prabowo
-
Kasus Suami Dwi Sasetyaningtyas, Sabrina Chairunnisa Soroti Awardee "Kabur"
-
Waspadalah! Niat Cari THR Digital Malah Bisa Jadi Pintu Jebakan Phising
-
Blacklist hingga Denda! Purbaya Tegaskan Sanksi Bagi Penerima LPDP yang Hina Negara