Pemadam Kebakaran dan Kepercayaan Publik yang Tumbuh dari Pengalaman Nyata

Pemadam kebakaran merupakan salah satu institusi publik yang secara konsisten memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Kepercayaan ini tidak lahir dari kampanye, slogan pelayanan, atau konstruksi citra institusional, melainkan dari pengalaman konkret warga yang merasakan langsung kehadiran negara pada saat paling genting. Ketika rumah terbakar, hewan berbahaya masuk pemukiman, kecelakaan terjadi, atau persoalan darurat non-kebakaran muncul, pemadam kebakaran hadir tanpa syarat, tanpa banyak prosedur, dan tanpa menanyakan keuntungan.

Relasi antara pemadam kebakaran dan masyarakat bersifat langsung, egaliter, dan humanis. Tidak ada jarak kuasa yang mencolok. Petugas datang untuk menolong, bukan untuk menghakimi, mengontrol, atau menunjukkan otoritas. Dalam konteks ini, pemadam kebakaran menjadi representasi negara yang paling membumi, di mana negara hadir sebagai pelayan dan pelindung, bukan sebagai penguasa. Kepercayaan publik yang tinggi tersebut merupakan hasil akumulasi tindakan nyata yang konsisten, bukan hasil konstruksi simbolik.

Namun ironisnya, institusi yang paling dipercaya publik justru kerap berada di pinggiran perhatian negara. Kepercayaan yang tinggi itu berhenti sebagai pengakuan moral, bukan diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan dan kesejahteraan aparatnya.

Pengabdian Tanpa Pamrih di Tengah Keterbatasan

Di balik kepercayaan publik yang tinggi, realitas kerja pemadam kebakaran di banyak daerah justru memperlihatkan wajah negara yang abai. Sarana dan prasarana sering kali tidak memadai. Armada pemadam sudah berusia tua, alat pelindung diri tidak memenuhi standar keselamatan, jumlah personel tidak sebanding dengan wilayah dan risiko kerja, serta sistem pendukung operasional yang tertinggal. Lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit petugas pemadam kebakaran yang masih berstatus honorer dengan penghasilan yang jauh dari layak, meskipun pekerjaan mereka sarat risiko dan mempertaruhkan nyawa.

Pengabdian tanpa pamrih ini seolah diterima sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dieksploitasi secara diam-diam. Negara tampak nyaman dengan dedikasi petugas damkar yang terus bekerja meski dalam keterbatasan. Karena mereka jarang melakukan protes terbuka, tidak memiliki daya tawar politik, dan tidak menjadi aktor strategis dalam kontestasi kekuasaan, keberadaan mereka kerap luput dari prioritas anggaran.

Jika dibiarkan, paradoks ini berbahaya. Negara berisiko menggantungkan keselamatan publik pada etos pengabdian individu, bukan pada sistem yang kuat dan berkelanjutan. Ketika pengabdian tidak lagi ditopang oleh kebijakan yang adil, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan petugas, tetapi juga keselamatan warga.

Mengapa Kepercayaan Publik Tidak Mengalir ke Institusi Lain?

Pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah mengapa tingkat kepercayaan publik yang tinggi seperti yang dimiliki pemadam kebakaran tidak terjadi pada banyak institusi publik lainnya. Jawabannya terletak pada relasi kuasa, pola pelayanan, dan konsistensi moral institusi tersebut. Banyak institusi negara hadir dalam kehidupan warga bukan sebagai penolong, melainkan sebagai pengendali. Relasi yang terbangun bersifat hierarkis, prosedural, dan sering kali koersif.

Institusi yang memiliki kewenangan besar cenderung membangun jarak dengan masyarakat. Ketika kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi, dan empati, kepercayaan publik mudah terkikis. Masyarakat tidak menilai institusi dari besarnya anggaran atau luasnya kewenangan, melainkan dari keadilan perlakuan dan kejujuran tindakan. Setiap ketidakkonsistenan, penyalahgunaan wewenang, atau praktik diskriminatif langsung menggerus kepercayaan yang telah dibangun.

Sebaliknya, pemadam kebakaran tidak memiliki kewenangan memaksa. Mereka hadir berdasarkan kebutuhan warga, bukan posisi kuasa. Inilah pelajaran penting bagi negara. Kepercayaan publik tumbuh ketika institusi negara menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan sebagai pemilik otoritas semata. Kepercayaan tidak bisa dibangun melalui regulasi dan anggaran besar, tetapi melalui etika pelayanan yang konsisten.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang pemadam kebakaran bukan hanya soal mengapa mereka dipercaya, tetapi mengapa negara gagal menjadikan kepercayaan itu sebagai dasar kebijakan. Jika pemerintah sungguh ingin membangun legitimasi dan kepercayaan publik, maka perhatian harus dialihkan dari sekadar memperbesar kekuasaan institusi menuju penguatan institusi yang benar-benar hadir untuk warga. Tanpa perubahan paradigma tersebut, kepercayaan publik akan tetap timpang, tinggi pada institusi yang bekerja dalam sunyi, namun rapuh pada institusi yang berkuasa.