Kasus pembacokan terhadap seorang perempuan yang ramai diperbincangkan di media sosial belakangan ini kembali memperlihatkan pola lama dalam cara publik merespons kekerasan. Alih-alih berfokus pada tindakan kriminal pelaku, sebagian komentar justru menyoroti kepribadian korban—disebut terlalu ramah, terlalu terbuka, atau dianggap memberi 'kesan tertentu'. Narasi seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena menggeser fokus dari akar persoalan yang sebenarnya, yaitu kekerasan itu sendiri.
Pada dasarnya, yang harus kita sadari adalah kekerasan dalam bentuk apa pun adalah tindak kriminal yang tidak memiliki pembenaran. Titik awal diskusi seharusnya berhenti pada fakta tersebut.
Ketika Korban Justru Diadili Publik
Fenomena menyalahkan korban (victim blaming) bukan hal baru, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Perempuan selalu disalahkan karena dianggap bersikap terlalu ramah, mengapa terlalu dekat dengan pelaku, atau mengapa tidak menjaga jarak.
Padahal, sikap ramah adalah bagian normal dari interaksi sosial. Menjadikannya sebagai penyebab kekerasan sama saja dengan menganggap pelaku tidak memiliki tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Logika ini berbahaya karena secara tidak langsung memindahkan kesalahan dari pelaku kepada korban. Kita perlu membedakan antara konteks sosial dan tindakan kriminal. Tidak ada bentuk keramahan, candaan, atau kedekatan sosial yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan fisik, apalagi pembacokan.
Hentikan Normalisasi Kekerasan
Masalah utama yang sering luput dibahas adalah bagaimana masyarakat masih cenderung mencari 'pemicu' dari korban dibanding mengevaluasi perilaku agresif pelaku. Ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan yang terselubung.
Ketika publik berkata, "mungkin karena sikapnya", secara tidak sadar kita sedang memberi ruang pembenaran terhadap tindakan brutal. Akibatnya, fokus bergeser dari pertanyaan penting seperti: bagaimana dan mengapa pelaku memilih kekerasan? Bagaimana sistem pencegahan bekerja? Dan apa peran lingkungan sosial dalam mendeteksi potensi bahaya? Diskursus publik akhirnya berhenti pada moralitas korban, bukan pada urgensi keamanan sosial.
Bahaya Victim Blaming bagi Korban Lain
Narasi yang menyalahkan korban tidak hanya melukai individu yang menjadi sasaran kekerasan, tetapi juga berdampak luas. Korban lain yang mengalami situasi serupa bisa merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dihakimi.
Ketika masyarakat lebih sibuk menilai perilaku korban dibanding mengecam pelaku, pesan yang tersampaikan adalah: keselamatan seseorang bergantung pada bagaimana ia bersikap, bukan pada kewajiban orang lain untuk tidak melakukan kekerasan. Padahal, hukum dan norma sosial modern berdiri di atas prinsip sederhana bahwa setiap orang berhak merasa aman, terlepas dari kepribadian atau gaya interaksinya.
Kasus pembacokan ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama tentang cara kita merespons berita kriminal. Empati tidak cukup hanya dengan merasa kasihan; empati juga berarti menjaga narasi agar tidak memperburuk posisi korban. Fokus pembahasan perlu diarahkan pada tindakan pelaku, mekanisme perlindungan masyarakat, serta edukasi mengenai batasan dan pengelolaan emosi.
Kekerasan Tetaplah Kekerasan
Pada akhirnya, pembacokan bukanlah konsekuensi dari keramahan seseorang. Ia adalah keputusan sadar untuk melukai orang lain. Tidak ada sikap sosial yang cukup kuat untuk membenarkan tindakan tersebut.
Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang mengatur bagaimana korban harus bersikap agar aman, melainkan masyarakat yang menegaskan bahwa kekerasan tidak memiliki ruang pembenaran apa pun. Karena pada prinsip paling dasar, siapa pun boleh bersikap ramah, tetapi tidak seorang pun berhak meresponsnya dengan kekerasan.
Baca Juga
-
Setelah 3 Tahun, Yoo Seon Ho Umumkan Hengkang dari 2 Days & 1 Night Season 4
-
Istilah Guru Honorer Dihapus, Bisakah PPPK Paruh Waktu Menjadi Solusi?
-
Belajar dari Kasus Ponpes Pati: Ruang Pendidikan Gagal Hadirkan Rasa Aman
-
Segera Tayang! Intip Fakta-Fakta Menarik Serial Disney+ 'Made in Korea 2'
-
Sekolah Gratis Tapi Tak Setara: Hidden Cost yang Menyaring Status Siswa
Artikel Terkait
-
Didukung KONI, Erick Thohir Didesak Beri Sanksi Tegas Kasus Dugaan Pelecehan Atlet Panjat Tebing
-
Apresiasi Langkah Menpora, Kementerian PPPA Dorong Penguatan Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual
-
Femisida dan Pergeseran Narasi dalam Kasus UIN Suska
-
Pembacok Mahasiswi UIN Suska Harusnya Nonton 4 Film Ini, Motivasi Hadapi Penolakan Cinta
-
Hukuman Pelaku atau Perbaikan Sistem? Menolak Narasi "Oknum" yang Berulang
News
-
Cegah Pelecehan Siber Berkedok Candaan, Dosen Unpam Bekali Siswa SMK Telkom "Red Flag Detector"
-
Bukan Lagi Fiksi Ilmiah, Taksi Tanpa Sopir Asal China Kini Siap Kuasai Jalanan
-
Atasi Masalah Ini, Mahasiswa KKN Alternatif 104 UAD Sukseskan Program Bank Sampah di Sorosutan
-
Trakindo Gelar Misi Hijau Bersama Trash Ranger Indonesia, Edukasi Lingkungan Lewat Aksi Nyata
-
Ruang Bercakap #25: Belajar Menulis Artikel Sepak Bola yang Menarik Bersama Yoursay
Terkini
-
Petaka Cinta Lintas Planet: Kala Dahlan Menjadi Mak Comblang
-
4 Ide OOTD Boyfriend Material ala Yunho ATEEZ, Bikin Look Auto Charming!
-
Spanyol Dominan, Portugal Mengandalkan Ronaldo: Siapa yang Bakal Menang?
-
Bystander Effect: Saat Privasi Menjadi Alasan Kita Membiarkan Kejahatan Terjadi di Depan Mata
-
Menjinakkan "Asisten Otonom": Redefinisi Kendali Manusia di Era Agentic AI