Kasus pembacokan terhadap seorang perempuan yang ramai diperbincangkan di media sosial belakangan ini kembali memperlihatkan pola lama dalam cara publik merespons kekerasan. Alih-alih berfokus pada tindakan kriminal pelaku, sebagian komentar justru menyoroti kepribadian korban—disebut terlalu ramah, terlalu terbuka, atau dianggap memberi 'kesan tertentu'. Narasi seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena menggeser fokus dari akar persoalan yang sebenarnya, yaitu kekerasan itu sendiri.
Pada dasarnya, yang harus kita sadari adalah kekerasan dalam bentuk apa pun adalah tindak kriminal yang tidak memiliki pembenaran. Titik awal diskusi seharusnya berhenti pada fakta tersebut.
Ketika Korban Justru Diadili Publik
Fenomena menyalahkan korban (victim blaming) bukan hal baru, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Perempuan selalu disalahkan karena dianggap bersikap terlalu ramah, mengapa terlalu dekat dengan pelaku, atau mengapa tidak menjaga jarak.
Padahal, sikap ramah adalah bagian normal dari interaksi sosial. Menjadikannya sebagai penyebab kekerasan sama saja dengan menganggap pelaku tidak memiliki tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Logika ini berbahaya karena secara tidak langsung memindahkan kesalahan dari pelaku kepada korban. Kita perlu membedakan antara konteks sosial dan tindakan kriminal. Tidak ada bentuk keramahan, candaan, atau kedekatan sosial yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan fisik, apalagi pembacokan.
Hentikan Normalisasi Kekerasan
Masalah utama yang sering luput dibahas adalah bagaimana masyarakat masih cenderung mencari 'pemicu' dari korban dibanding mengevaluasi perilaku agresif pelaku. Ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan yang terselubung.
Ketika publik berkata, "mungkin karena sikapnya", secara tidak sadar kita sedang memberi ruang pembenaran terhadap tindakan brutal. Akibatnya, fokus bergeser dari pertanyaan penting seperti: bagaimana dan mengapa pelaku memilih kekerasan? Bagaimana sistem pencegahan bekerja? Dan apa peran lingkungan sosial dalam mendeteksi potensi bahaya? Diskursus publik akhirnya berhenti pada moralitas korban, bukan pada urgensi keamanan sosial.
Bahaya Victim Blaming bagi Korban Lain
Narasi yang menyalahkan korban tidak hanya melukai individu yang menjadi sasaran kekerasan, tetapi juga berdampak luas. Korban lain yang mengalami situasi serupa bisa merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dihakimi.
Ketika masyarakat lebih sibuk menilai perilaku korban dibanding mengecam pelaku, pesan yang tersampaikan adalah: keselamatan seseorang bergantung pada bagaimana ia bersikap, bukan pada kewajiban orang lain untuk tidak melakukan kekerasan. Padahal, hukum dan norma sosial modern berdiri di atas prinsip sederhana bahwa setiap orang berhak merasa aman, terlepas dari kepribadian atau gaya interaksinya.
Kasus pembacokan ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama tentang cara kita merespons berita kriminal. Empati tidak cukup hanya dengan merasa kasihan; empati juga berarti menjaga narasi agar tidak memperburuk posisi korban. Fokus pembahasan perlu diarahkan pada tindakan pelaku, mekanisme perlindungan masyarakat, serta edukasi mengenai batasan dan pengelolaan emosi.
Kekerasan Tetaplah Kekerasan
Pada akhirnya, pembacokan bukanlah konsekuensi dari keramahan seseorang. Ia adalah keputusan sadar untuk melukai orang lain. Tidak ada sikap sosial yang cukup kuat untuk membenarkan tindakan tersebut.
Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang mengatur bagaimana korban harus bersikap agar aman, melainkan masyarakat yang menegaskan bahwa kekerasan tidak memiliki ruang pembenaran apa pun. Karena pada prinsip paling dasar, siapa pun boleh bersikap ramah, tetapi tidak seorang pun berhak meresponsnya dengan kekerasan.
Baca Juga
-
Setelah 3 Tahun, Yoo Seon Ho Umumkan Hengkang dari 2 Days & 1 Night Season 4
-
Istilah Guru Honorer Dihapus, Bisakah PPPK Paruh Waktu Menjadi Solusi?
-
Belajar dari Kasus Ponpes Pati: Ruang Pendidikan Gagal Hadirkan Rasa Aman
-
Segera Tayang! Intip Fakta-Fakta Menarik Serial Disney+ 'Made in Korea 2'
-
Sekolah Gratis Tapi Tak Setara: Hidden Cost yang Menyaring Status Siswa
Artikel Terkait
-
Didukung KONI, Erick Thohir Didesak Beri Sanksi Tegas Kasus Dugaan Pelecehan Atlet Panjat Tebing
-
Apresiasi Langkah Menpora, Kementerian PPPA Dorong Penguatan Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual
-
Femisida dan Pergeseran Narasi dalam Kasus UIN Suska
-
Pembacok Mahasiswi UIN Suska Harusnya Nonton 4 Film Ini, Motivasi Hadapi Penolakan Cinta
-
Hukuman Pelaku atau Perbaikan Sistem? Menolak Narasi "Oknum" yang Berulang
News
-
The Alana Yogyakarta Hadirkan "Alana Langgam Rasa", Destinasi Kuliner Authenthic Jawa di Yogyakarta
-
Petir Cup 2026 Usai, Semangat Menendang Masih Menggelegar
-
Tak Sekadar Riding, Begundal War Wer Tunjukkan Sisi Positif Komunitas Motor
-
Generasi Peduli Iklim, Komunitas yang Ubah Keresahan Jadi Aksi Nyata
-
Bukan Sekadar Seni: Bagaimana Teater Jaran Abang Mengubah Remaja Jogja Menjadi Sosok Berdaya
Terkini
-
Fast Fashion dan Krisis Sampah: Bisakah Perempuan Jadi Agen Perubahan?
-
Sutradara: Jinu di 'KPop Demon Hunters' Terinspirasi Karakter Song Joong Ki
-
Kritik Ekologi dalam Fabel Camar dan Kucing Karya Luis Seplveda
-
Toy Story 5: Saat Woody dan Buzz Lightyear Harus 'Melawan' Ancaman Gadget di Tangan Anak Modern
-
4 Padu Padan OOTD Rok ala Lim Ji Yeon, Stylish untuk Semua Momen!