Bebas Aktif atau Bebas Selektif? Menyoal Kursi Indonesia di Forum Trump

Sobat Yoursay, sudah sejak lama Indonesia bangga melabeli diri sebagai penganut politik luar negeri bebas aktif. Istilah ini sudah seperti mantra sakti bagi bangsa kita, di mana kita bebas menentukan pilihan sendiri dan aktif terlibat menjaga kedamaian dunia.

Prinsip ini diajarkan sejak bangku sekolah hingga dibawa ke forum internasional sebagai bukti bahwa Indonesia punya pendirian dan bukan pengekor negara lain.

Namun, saat Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump, apakah kita masih benar-benar "bebas aktif", atau justru mulai "bebas tapi selektif"?

Donald Trump bukanlah sosok yang netral dalam kancah politik dunia. Beliau bukan ikon kerja sama antarnegara (multilateralisme), melainkan representasi politik satu arah (unilateral) yang penuh perhitungan transaksi dan sering menganggap dunia sebagai meja perundingan bisnis.

Selama ini, Indonesia merasa nyaman berada di posisi tengah. Kita tidak memihak Barat, tapi juga tidak tunduk pada Timur. Fondasi moral kita dibangun di atas warisan Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, serta solidaritas negara-negara berkembang (Global South).

Indonesia lebih sering dikenal sebagai penengah, bukan pendukung salah satu pihak. Namun, Dewan Perdamaian Trump ini bukanlah ruang netral seperti PBB atau ASEAN.

Forum ini lahir dari ide satu tokoh dominan dengan struktur kekuasaan yang dianggap tidak seimbang—bahkan kabarnya memberikan jabatan pemimpin seumur hidup bagi penggagasnya. Maka wajar jika publik curiga, apakah Indonesia mulai bergeser arah?

Pemerintah mungkin membela diri dengan menyebut langkah ini sebagai strategi yang adaptif. Alasannya, kondisi dunia sekarang sudah berubah, konflik makin rumit, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan forum-forum lama yang seringkali macet.

Alasan itu masuk akal, tapi kita harus ingat bahwa adaptasi berbeda dengan asimilasi. Adaptasi berarti kita membawa nilai-nilai kita ke tempat baru, sedangkan asimilasi berarti kita yang harus tunduk pada nilai di tempat itu, meskipun harus mengorbankan prinsip lama kita.

Masalah utamanya, sampai hari ini masyarakat belum melihat agenda nyata apa yang diperjuangkan Indonesia di forum tersebut. Kita memang tahu Indonesia hadir demi perdamaian, tapi Sobat Yoursay, bukankah itu cuma slogan normatif yang bisa diucapkan siapa saja?

Di forum internasional, jati diri kita tidak dilihat dari kursi yang kita tempati, tapi dari seberapa lantang suara yang kita keluarkan.

Hal lainnya adalah soal bagaimana dunia melihat kita. Jika Indonesia duduk sejajar dengan kekuatan besar dalam forum yang dirancang secara sepihak, negara-negara berkembang lainnya bisa menangkap sinyal bahwa kita sedang berubah haluan.

Indonesia yang dulunya berani membela Palestina, menentang penjajahan, dan mengkritik ketidakadilan Barat, kini terlihat mulai nyaman berada dalam sistem baru yang secara moral masih dipertanyakan.

Apakah ini artinya Indonesia telah mengkhianati jati dirinya? Tentu tidak sesederhana itu. Namun, perubahan arah sekecil apa pun pasti punya dampak.

Diplomasi itu bukan seperti sakelar lampu yang bisa mati-nyala seketika, tapi lebih mirip setir kapal. Belok sedikit saja hari ini, bisa membawa kita ke tujuan yang sangat berbeda dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.

Sobat Yoursay perlu ingat bahwa politik luar negeri bukan cuma urusan pejabat, tapi juga menyangkut nama baik rakyat.

Saat Indonesia bicara soal damai, di baliknya ada cerita tentang rakyat kita yang masih berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Jika posisi kita di forum dunia tidak jelas, yang muncul bukan lagi wibawa, melainkan kebingungan di mata internasional.

Jika Indonesia terbiasa masuk ke forum mana saja cuma demi "kepentingan strategis" tanpa menjaga garis moral, lama-lama prinsip "bebas aktif" bisa berubah jadi "bebas menyesuaikan diri". Kita terlihat aktif, tapi sebenarnya hanya bereaksi tanpa ada isi yang diperjuangkan.

Fokus kita seharusnya tidak lagi tertuju pada izin atau hak Indonesia untuk bergabung di meja Trump. Tantangan sebenarnya adalah, saat berada di sana, apakah Indonesia masih tetap menjadi Indonesia yang kita kenal? Ataukah kita cuma sekadar pengisi kursi tambahan untuk memperindah legitimasi forum tersebut?

Sobat Yoursay, diplomasi itu soal arah tujuan, bukan sekadar langkah kaki. Dan saat ini, arah tersebut sedang benar-benar diuji.