Lintang Siltya Utami | Khoirul Umar
ilustrasi trifting/barang bekas (unsplash.com/Sean Benesh)
Khoirul Umar

Thrifting hari ini sering dipuji sebagai gaya hidup sadar. Hemat, ramah lingkungan, dan anti fast fashion, setidaknya itu narasi yang paling sering kita dengar. Anak muda bangga memamerkan jaket bekas dengan harga miring, influencer berbagi tips berburu “harta karun” di pasar loak, dan semua tampak baik-baik saja. Tapi di balik romantisasi itu, ada cerita lain yang jarang dibicarakan. Cerita tentang negara berkembang yang diam-diam menanggung warisan gelap dari tren thrifting global.

Masalahnya bukan pada membeli baju bekas itu sendiri. Di banyak komunitas lokal, pakaian bekas sudah lama menjadi solusi ekonomi. Yang bermasalah adalah skala dan arah arusnya. Ketika negara maju memproduksi pakaian secara masif, mengonsumsinya dengan cepat, lalu “membersihkan” lemari atas nama keberlanjutan, ke mana sisa itu pergi? Jawabannya hampir selalu sama: negara berkembang.

Baju-baju bekas itu tidak menghilang. Mereka dikirim dalam kontainer, masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sebagian masih layak pakai dan dijual murah. Tapi jumlah yang tidak layak sering kali lebih besar. Robek, pudar, tak sesuai iklim, atau sekadar tak laku. Negara berkembang akhirnya bukan hanya pasar, tapi juga tempat pembuangan.

Ironisnya, semua ini dibungkus dengan label “berkelanjutan”. Negara maju merasa sudah berbuat baik karena tidak membuang ke TPA mereka sendiri. Konsumen merasa lebih etis karena membeli bekas. Tapi beban lingkungan dan sosialnya dipindahkan. Sungai tercemar oleh limbah tekstil, lahan terbuka berubah jadi gunungan pakaian, dan sistem pengelolaan sampah yang rapuh dipaksa menanggung sesuatu yang tidak mereka hasilkan.

Dampaknya tidak berhenti di lingkungan. Industri tekstil lokal di negara berkembang ikut terdesak. Pakaian baru buatan lokal harus bersaing dengan baju bekas impor yang jauh lebih murah. Penjahit kecil kehilangan pasar, pabrik skala menengah kesulitan bertahan, dan lapangan kerja menyusut pelan-pelan. Kita jarang mengaitkan ini dengan thrifting, padahal rantainya jelas: banjir pakaian bekas membuat produk lokal kalah sebelum bertanding.

Ada juga dimensi martabat yang sering diabaikan. Ketika negara berkembang terus-menerus menerima sisa konsumsi global, ada pesan tersirat yang menyakitkan: kalian cukup dengan bekas kami. Ini bukan soal gengsi semata, tapi soal posisi dalam sistem global. Negara berkembang ditempatkan di ujung rantai, sebagai penerima terakhir dari siklus konsumsi yang tidak adil.

Pendukung thrifting sering berargumen bahwa baju bekas menciptakan lapangan kerja baru pedagang, pengepul, penyortir. Itu benar, tapi tidak utuh. Lapangan kerja ini sering informal, minim perlindungan, dan bergantung pada arus yang tidak stabil. Ketika kontainer datang dengan kualitas buruk, merekalah yang pertama menanggung kerugian. Risiko dipikul di bawah, keuntungan dinikmati di atas.

Yang lebih problematis, tren thrifting global sering mengaburkan akar masalah: produksi berlebihan. Selama industri fashion terus memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, thrifting hanya menjadi perpanjangan siklus, bukan solusi. Kita memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Negara berkembang menjadi tempat “penyelesaian akhir” yang tidak pernah diminta persetujuannya.

Ini bukan ajakan untuk memusuhi thrifting secara membabi buta. Di tingkat individu, membeli bekas bisa jadi pilihan yang lebih masuk akal daripada membeli baru. Tapi ketika tren ini dirayakan tanpa kritik, kita menutup mata pada ketimpangan yang menyertainya. Keberlanjutan tidak bisa hanya diukur dari niat baik konsumen, tapi dari dampak nyata di sepanjang rantai.

Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan sekadar “aku beli bekas atau baru?”, melainkan “dari mana pakaian ini berasal, dan ke mana sisanya pergi?”. Tanpa pertanyaan itu, thrifting berisiko menjadi topeng etis bagi sistem yang tetap eksploitatif.

Negara berkembang tidak membutuhkan belas kasihan berupa baju bekas tanpa kendali. Yang dibutuhkan adalah perdagangan yang adil, pengurangan produksi di hulu, dan tanggung jawab produsen atas siklus hidup produknya. Tanpa itu, thrifting akan terus meninggalkan jejak gelap—rapi di etalase, berantakan di belakang layar.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti merasa terlalu nyaman dengan label “sadar lingkungan” dan mulai bersikap jujur. Karena jika keberlanjutan berarti memindahkan beban ke negara yang lebih lemah, maka yang kita sebut solusi hanyalah masalah yang berganti alamat.