Mengapa PTN Membatasi Tahun Lulusan? Menyoal Keadilan Pendidikan Bagi Pejuang Gap Year

Sobat Yoursay, melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sering kali dipahami sebagai tahapan hidup yang otomatis dan berurutan. Lulus SMA, ikut seleksi masuk kampus (UTBK/SNBT), diterima, lalu menjadi mahasiswa baru yang sibuk berfoto mengenakan almamater untuk diunggah ke Instagram. Kedengarannya wajar, bukan? Seolah-olah semua orang punya kemewahan untuk langsung melompat ke jenjang sarjana tanpa jeda. Namun, kenyataannya hidup sering kali lebih "ajaib" daripada rencana.

Ada yang harus mengubur mimpinya sejenak karena kondisi ekonomi keluarga sedang goyah. Ada yang harus menjadi tulang punggung dadakan untuk membantu adik-adiknya sekolah. Atau, ada yang hanya butuh waktu untuk "bernapas" dahulu karena kesehatan mental yang sedang tidak baik-baik saja.

Aku adalah salah satu dari mereka yang harus menunda. Masalahnya Sobat Yoursay, begitu aku sudah siap untuk "lari" lagi setelah empat tahun lulus, aku baru sadar kalau pintunya ternyata sudah digembok dari dalam.

Penyakit "Ijazah Basi" di PTN

Coba Sobat Yoursay cek syarat pendaftaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lewat jalur tes. Hampir semuanya punya syarat yang sama, yaitu maksimal lulusan tiga tahun terakhir. Bahkan, ada beberapa jalur yang lebih ketat lagi, hanya menerima lulusan dua tahun terakhir.

Bagi kalian yang lulus tepat waktu, aturan ini mungkin tidak terasa apa-apa. Namun, bagi kita yang sudah lulus lebih dari tiga tahun, aturan ini rasanya seperti diberi tahu bahwa ijazah kita punya tanggal kedaluwarsa. Persis seperti yoghurt di kulkas yang kalau sudah lewat tanggalnya, ya dibuang. Padahal, apakah otak kita otomatis "basi" juga jika tidak kuliah selama tiga tahun? Apakah semangat belajar kita mendadak menguap hanya karena angka di tahun kelulusan?

Kondisi ini membuat lulusan SMA seusiaku menjadi kaum marginal di dunia pendidikan negeri. Kita tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan akademis hanya gara-gara masalah administratif. Ini sangat menyesakkan hati.

Dilema PTS: Kualitas Oke, Kantong Oke Tidak?

Karena pintu PTN sudah tertutup rapat, pilihan logis selanjutnya adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oke, secara kualitas banyak PTS yang sangat keren, akreditasinya A, dan fasilitasnya bintang lima. Namun, ada satu "tapi" besar yang membuat jantung berdebar, yaitu biaya.

Sobat Yoursay, mari kita jujur. Biaya masuk dan biaya per semester di PTS itu rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN. Bagi keluarga yang kondisinya menengah ke bawah atau pas-pasan, selisih biaya ini adalah penentu: mau lanjut kuliah tetapi tidak makan, atau tidak kuliah tetapi dapur tetap mengepul?

Bagi kita yang sudah sempat bekerja dahulu, mungkin bisa menabung. Namun, menabungnya harus sampai jatuh sakit demi membayar uang pangkal yang kadang harganya setara motor matik baru. Akhirnya, mimpi untuk mendapat gelar sarjana sering kali harus kalah oleh realitas isi dompet yang lebih sering kosong.

Beasiswa yang "Pilih Kasih"

"Kan ada beasiswa, Kak?"

Nah, ini dia bagian yang paling membuat ingin mengeluh. Mari kita bahas KIP Kuliah (KIP-K), pahlawan bagi calon mahasiswa kurang mampu. Syaratnya apa? Lagi-lagi, maksimal lulusan dua tahun terakhir. Pintu tertutup lagi, Sobat Yoursay.

Ini sangat ironis. Seseorang biasanya menunda kuliah justru karena mereka tidak punya biaya atau harus bekerja dahulu. Begitu mereka sudah siap dan ingin kembali ke jalur pendidikan, skema bantuan dari pemerintah malah tidak bisa mereka sentuh karena alasan umur ijazah. Tidak hanya KIP-K, banyak beasiswa swasta juga menetapkan batasan umur yang serupa. Akibatnya, mereka yang paling butuh bantuan justru yang paling tidak punya akses ke bantuan tersebut.

Terjebak di "Chicken and Egg Problem" Dunia Kerja

Masalahnya tidak berhenti di urusan kampus saja. Masuk ke dunia kerja pun setali tiga uang. Kalian pasti sering melihat lowongan kerja untuk posisi yang sebenarnya sederhana, tetapi syaratnya harus minimal S1.

Di sinilah letak jebakannya. Mau kerja yang gajinya lebih manusiawi harus punya gelar S1. Mau mendapat gelar S1 harus punya biaya untuk kuliah. Mau punya biaya untuk kuliah harus bekerja dahulu. Namun, bekerja dengan ijazah SMA hanya mendapat gaji yang buat membayar indekos dan makan saja sudah syukur.

Akhirnya, kita terjebak dalam situasi serba salah. Situasi ini sering kali luput dari radar pengambil kebijakan yang menganggap semua lulusan SMA itu punya garis hidup yang sama. Padahal realitas di lapangan itu kompleks dan penuh drama. Pendidikan tinggi itu seharusnya menjadi alat untuk mobilitas sosial, untuk mengangkat derajat orang dari bawah ke atas. Namun, jika sistemnya masih "pilih kasih" kepada mereka yang telat memulai (start), fungsi pendidikan sebagai alat keadilan sosial patut dipertanyakan.

Sobat Yoursay, pendidikan harusnya lebih inklusif. Tidak peduli kamu lulus SMA tahun ini atau lima tahun lalu, selama kamu punya kemauan untuk belajar, pintu itu harusnya tetap terbuka. Kedewasaan dan pengalaman hidup yang didapat selama "jeda" itu sebenarnya adalah aset berharga.

Buat Sobat Yoursay yang berada di posisi yang sama denganku, tetap semangat ya. Masih ada Universitas Terbuka (UT), masih ada kursus keterampilan praktis, atau mungkin kita harus kerja dua kali lebih keras untuk bisa bayar kuliah mandiri. Namun, boleh kita berharap bahwa suatu saat nanti, ijazah SMA kita tidak lagi dipandang seperti roti yang kalau sudah lewat tiga hari langsung jamuran. Karena keinginan untuk belajar itu tidak punya tanggal kedaluwarsa.