Lintang Siltya Utami | Rahel Ulina Br Sembiring
Ilustrasi Politik (Unsplash/Jon Tyson)
Rahel Ulina Br Sembiring

Di tengah derasnya arus informasi, kita hidup dalam ritme yang serba cepat. Judul berita berganti dalam hitungan menit, potongan video berdurasi singkat membentuk opini, dan komentar publik muncul bahkan sebelum sebuah isu benar-benar dipahami. Kita sering kali lebih cepat bereaksi daripada mencerna. Sikap diambil, penilaian dibuat, dan pilihan ditentukan—tanpa jeda yang cukup untuk berpikir.

Padahal, dalam kehidupan berbangsa, kualitas keputusan kolektif tidak lahir dari kecepatan bereaksi, melainkan dari kedalaman memahami.

Pada 2015, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melakukan survei melalui program Survey of Adult Skills (PIAAC). Survei ini melibatkan 229 responden dewasa berusia 16–65 tahun di Jakarta dan dipublikasikan dalam OECD Country Note on Jakarta tahun 2016.

Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 70% responden berada pada tingkat literasi dasar. Artinya, mereka mampu membaca teks, tetapi belum tentu mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi secara mendalam. Bahkan, kurang dari 1% responden mencapai tingkat literasi kompleks atau profisiensi tinggi.

Menurut definisi OECD, literasi kompleks adalah kemampuan untuk menangkap informasi tersirat, menghubungkan ide antarbagian teks, serta mengevaluasi argumen sebelum mengambil kesimpulan. Jika dikaitkan dengan Bloom's Taxonomy, sebagian besar masih berada pada tahap “mengingat” dan “memahami”, belum sampai pada tahap “menganalisis” dan “mengevaluasi”.

Memang, data ini berbasis sampel Jakarta dan jumlah responden yang terbatas. Namun, temuan tersebut tetap memberi sinyal bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi belum menjadi kebiasaan luas.

Dalam laporan OECD 2023 berjudul Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?, disebutkan bahwa orang dewasa dengan kecakapan literasi tinggi lebih mampu menavigasi lanskap informasi modern dan berkontribusi pada pengambilan keputusan kolektif yang lebih baik.

Kualitas Literasi Berkaitan dengan Kualitas Partisipasi Warga

Ketika kemampuan menganalisis dan mengevaluasi belum menjadi budaya, keputusan publik berisiko lebih banyak dipengaruhi oleh emosi sesaat, narasi yang menarik, atau potongan informasi yang viral. Kita bisa saja terpikat oleh slogan yang sederhana atau citra yang simpatik tanpa sempat membaca visi, memahami program, atau menelusuri rekam jejak secara utuh.

Padahal, kebijakan publik yang dihasilkan dari proses politik memengaruhi pendidikan, harga kebutuhan pokok, akses kesehatan, ruang berekspresi, hingga kualitas informasi yang beredar. Pilihan kolektif warga pada akhirnya membentuk arah kebijakan negara. Dalam konteks inilah, cara kita membaca—cara kita memahami informasi—menjadi sangat menentukan.

Risiko Keputusan Tanpa Evaluasi

Jika keputusan diambil tanpa proses evaluasi yang matang, kebijakan bisa menjadi reaktif dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Bukan semata karena adanya niat buruk, melainkan karena proses berpikir yang kurang mendalam.

Individu dengan literasi rendah lebih rentan terhadap informasi yang memicu emosi kuat, seperti kemarahan atau ketakutan. Tanpa kebiasaan memverifikasi dan membandingkan sumber, opini dapat terbentuk secara instan. Jika pola ini terjadi secara kolektif, risiko polarisasi dan kesalahpahaman meningkat.

Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang tidak hanya bersuara, tetapi juga berpikir.

Efek Domino bagi Generasi Mendatang

Dampaknya tidak berhenti pada kita hari ini. Ada efek domino yang menjalar ke generasi berikutnya.

Anak-anak belajar bukan hanya dari buku pelajaran, tetapi dari cara orang dewasa bersikap terhadap informasi. Mereka mengamati bagaimana kita memverifikasi kabar, bagaimana kita menyikapi perbedaan, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Jika yang diwariskan adalah reaksi cepat tanpa refleksi, pola itu pula yang akan mereka tiru.

Lebih jauh lagi, kebijakan yang lahir hari ini akan membentuk lingkungan tumbuh mereka esok hari. Sistem pendidikan, kualitas kurikulum, akses terhadap buku dan perpustakaan, hingga iklim diskusi publik semuanya dipengaruhi oleh keputusan kolektif kita. Generasi mendatang mewarisi bukan hanya kebijakan yang kita pilih, tetapi juga cara berpikir yang kita biasakan.

Kesimpulan: Membaca sebagai Tanggung Jawab Kolektif

Data OECD menunjukkan bahwa kecakapan literasi kompleks masih terbatas. Laporan terbaru mereka juga menegaskan bahwa kemampuan tersebut berkaitan dengan kualitas pengambilan keputusan dalam masyarakat modern. Jika literasi rendah, risiko keputusan yang kurang matang meningkat. Jika keputusan kurang matang, dampaknya dapat meluas, dari kebijakan publik hingga lingkungan tumbuh generasi berikutnya.

Karena itu, memperkuat literasi bukan semata urusan akademik. Ia adalah fondasi tanggung jawab warga. Membaca dengan sungguh-sungguh, memberi jeda sebelum bereaksi, membandingkan sumber informasi, serta menelaah visi dan program sebelum menentukan pilihan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar.

Demokrasi tidak hanya ditentukan di bilik suara. Ia juga dibentuk di ruang-ruang sunyi ketika seseorang memutuskan untuk membaca lebih dalam dan berpikir lebih matang.

Cara kita membaca hari ini akan menentukan arah kebijakan esok hari dan, secara perlahan, membentuk masa depan anak-anak kita.