Dari Candaan Mahasiswa yang Saya Dengar ke Realita Negara yang Menyesakkan

Beberapa waktu lalu, di sela-sela kesibukan saya sebagai asisten dosen serta penulis lepas, saya sempat curi-curi dengar obrolan beberapa mahasiswa di lorong kampus. Topiknya klasik: kenaikan biaya UKT dan harga fotokopi yang mendadak naik seratus perak per lembar.

Salah satu dari mereka berseloroh pahit, "Gini amat mau jadi sarjana, harga kertas naik, harga nasi pecel naik, yang nggak naik cuma jatah kiriman orang tua."

Mereka tertawa, tapi ada getir yang tersisa. Keresahan mahasiswa itu sebenarnya adalah pantulan kecil dari cermin besar ekonomi kita. Di saat mereka sibuk merevisi skripsi atau menyusun program KKN, di luar sana, pemerintah sedang bertarung dengan istilah yang terdengar sangat elit namun mematikan: Normalisasi Utang dan Pengetatan Fiskal.

Kita sering merasa utang negara itu urusan "orang-orang berdasi" di Jakarta. Padahal, setiap kali rupiah memburuk dan bunga utang membengkak, imbasnya sampai ke ujung pulpen mahasiswa yang sedang mengejar gelar.

Warisan yang Tak Pernah Kita Minta

Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Transisi kepemimpinan membawa janji-janji manis pembangunan, namun di balik layar, "buku tabungan" negara kita sedang dipenuhi angka merah.

Normalisasi utang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga harga diri bangsa di mata dunia. Masalahnya, pengetatan fiskal ini ibarat "diet ekstrem"—pemerintah harus memotong pengeluaran agar utang tidak meledak.

Melansir data dari Kementerian Keuangan RI, beban pembayaran bunga utang pemerintah terus merangkak naik. Berdasarkan laporan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), porsi APBN yang tersedot untuk membayar cicilan dan bunga kini bersaing ketat dengan anggaran pendidikan dan subsidi energi.

Artinya, ruang gerak negara untuk memberikan beasiswa atau menekan biaya pendidikan menjadi semakin sempit. Kita sedang hidup di era di mana negara harus memilih: membangun jembatan megah atau memastikan mahasiswa seperti kita bisa makan siang dengan layak.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB kita memang masih dalam batas aman undang-undang, namun debt service ratio (kemampuan membayar utang) kita mulai lampu kuning.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam analisis terbarunya mengingatkan bahwa jika normalisasi utang tidak dilakukan dengan hati-hati di era transisi ini, beban bunga akan terus menggerus belanja produktif.

Bagi kita di dunia akademik, ini adalah alarm. Riset-riset dari pengamat ekonomi menunjukkan bahwa pengetatan fiskal seringkali mengorbankan sektor-sektor jangka panjang.

Bayangkan jika anggaran riset dosen dipangkas atau fasilitas laboratorium kampus mandek hanya karena negara harus menyetor bunga utang ke kreditur asing. Kita dipaksa "puasa" secara intelektual demi membayar kesalahan pengelolaan di masa lalu.

Investasi atau Sekadar Gengsi?

Sebagai asdos yang juga bergelut di dunia kepenulisan, saya melihat ini sebagai dilema narasi. Pemerintah selalu mendengungkan "Investasi Masa Depan", tapi investasi macam apa yang membebani pemilik masa depan itu sendiri? Normalisasi utang memang logis secara matematis agar negara tidak bangkrut (default), tapi secara moral, ini adalah beban yang tidak adil bagi generasi Z dan Alpha.

Posisi saya tegas: pengetatan fiskal harus dilakukan, namun jangan sasar perut rakyat dan otak mahasiswa. Potonglah belanja birokrasi yang gemuk atau proyek mercusuar yang hanya bagus untuk foto Instagram pejabat. Jangan biarkan "diet" anggaran ini justru mematikan kreativitas anak muda yang sedang berjuang di bangku kuliah.

Kita tidak ingin lulus nanti hanya untuk mendapati bahwa sebagian besar pajak dari gaji pertama kita habis hanya untuk membayar bunga dari utang yang bahkan kita tidak tahu untuk apa gunanya.

Toga yang Terasa Berat

Kembali ke lorong kampus tadi, saya memandangi mahasiswa-mahasiswa itu. Mereka adalah pemilik masa depan, namun mereka lahir dengan "tagihan tak terlihat" di pundak masing-masing. Pengetatan fiskal mungkin terdengar bijak di atas kertas menteri, tapi di lapangan, ia berarti subsidi yang hilang dan harapan yang tertunda.

Tulisan ini bukan ajakan untuk membenci pemerintah, melainkan pengingat bahwa setiap kebijakan ekonomi punya dampak kemanusiaan. Ketika kita nanti memakai toga dan melempar topi wisuda ke udara, semoga itu bukan simbol perayaan karena telah berhasil lolos dari beban kuliah, melainkan keberanian untuk mulai menagih kedaulatan ekonomi yang sebenarnya.

Apakah kita akan terus diam melihat masa depan kita "digadaikan" demi pertumbuhan yang semu? Ataukah kita akan mulai kritis bertanya, ke mana setiap sen utang itu mengalir sebelum ia menjadi beban di slip gaji kita kelak?

Ekonomi mungkin soal angka, tapi nasib mahasiswa adalah soal harga diri. Dan harga diri tidak bisa dibayar dengan surat utang.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS