Ironi Tumpukan Sampah Makanan di Negeri yang Kelaparan

Setiap pagi, jutaan piring makanan masih utuh berakhir di tempat sampah rumah tangga Indonesia. Di saat yang sama, jutaan anak di negeri ini masih berjuang melawan rasa lapar. Inilah paradoks paling pahit di tahun 2026 yakni kita membuang makanan yang sebenarnya masih bisa menyelamatkan nyawa.

Hari Stop Food Waste Day yang diperingati setiap 29 April menjadi momen tepat untuk merenungkan ironi ini. Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, sepanjang tahun 2025, limbah makanan (food waste) mencapai 40,79% dari total 20,25 juta ton timbunan sampah nasional. 

Arti dari angka tersebut ialah hampir separuh sampah yang dihasilkan merupakan sampah makanan. Perlu kita ketahui, jika tumpukan sampah makanan sampai mengendap begitu lama di TPA akan mengeluarkan gas metana yang bisa membahayakan kesehatan.

Sebenarnya masalah sampah makanan ini, apakah disebabkan budaya konsumerisme kita atau pengelolaan sampah yang belum efektif? Hal ini juga mendapat perhatian dari pakar Universitas IPB yang mengidentifikasi penyebab utama dimulai dari budaya konsumsi masyarakat dan sistem pengelolaan sampah kurang efektif.

Untuk di lingkungan rumah tangga sebagai penyumbang terbesar dengan proporsi 56,82%. Masalah ini semakin spesifik dari kajian WRI Indonesia bersama Advislab tahun 2026 menunjukkan tingginya sampah makanan rumah tangga dipicu dari minimnya pengetahuan pemanfaatan pangan, rendahnya pemahaman dampak pemborosan, serta perilaku konsumtif yang terus normalisasi keborosan.

Dampak sampah makanan di Indonesia begitu nyata. Lingkungan rumah tangga paling berdampak dari sampah organik yang membusuk di TPA akan memancarkan gas metana memiliki dampak pemanasan global 25 hingga 80 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam jangka pendek.

Selain itu tanpa penanganan serius, tingginya angka sisa makanan berpotensi menambah beban lingkungan, kesehatan masyarakat memburuk, inefisiensi ekonomi.

Melihat dari sisi ekonomi, dampak yang dirugikan dari food loss and waste di Indonesia sebesar Rp 213 triliun hingga Rp 551 triliun per tahun. Jumlah angka ini setara dengan 4 hingga 5 persen PDB kita.

Sementara itu program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi tinggi adanya peningkatan sampah makanan hingga 25 persen tanpa mitigasi yang efektif.

Masalah sampah makanan Indonesia yang serius ini, sedang diusahakan untuk larangan semua TPA menggunakan sistem open dumping. Padahal kebijakan sampah UU Nomor 18 tahun 2008 sudah melarang penggunaan TPA sistem open dumping. Sudah 18 tahun berlalu, baru menjadi gebrakan utama. Penghapusan sistem pembuangan sampah terbuka di TPA diperkirakan paling lambat Desember 2026. Saat ini sekitar 60-70 persen TPA di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping.

Gebrakan larangan open dumping berhasil dilakukan di TPA Suwung, Bali. Mereka berhasil menurunkan sampah organik secara signifikan. Selain itu Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026, peraturan ini mengatur penanganan sisa pangan dan air limbah domestik dalam program MBG, mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi mengelola limbahnya sendiri.

Langkah di atas sebagai usaha yang sedang dilakukan. Lalu masalah sampah ini tetap tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Contoh sukses dari inisiatif GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan) telah menghimpun 18 perusahaan dan 28 organisasi untuk berkomitmen mengurangi susut dan sisa pangan.

Untuk di sektor swasta, Artotel Group bermitra dengan Surplus Indonesia dalam distribusi stok makanan berlebih melalui aplikasi, sekaligus memperkuat ekonomi sirkular di sektor perhotelan.

Tingkat daerah seperti Pemerintah Kota Bandung menghadirkan solusi melalui tiga program yakni Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah), Buruan SAE (urban farming), dan Dapur Dashat (pemenuhan gizi). Di tingkat universitas seperti UGM sudah berkolaborasi dengan Berbagi Bites Jogja untuk mengelola surplus makanan untuk kebermanfaatan bersama.

Langkah dari setiap sektor ini, menjadi tanda peduli lingkungan khususnya sampah makanan mulai di lakukan, meski terlambat setidaknya sudah dimulai dari adanya berbagai kolaborasi, kegiatan antarorganisasi dan sebagainya.

Sampah makanan perlu diperhatikan, karena paradoks tumpukan makanan dalam negeri akan berdampak pada kelaparan yang terjadi, kita bisa mulai dari menghabiskan makanan kita, lalu mencukupi kebutuhan makan jangan sampai berlebihan hingga terbuang menjadi sampah. Hal ini menjadi penting, karena setiap butir nasi adalah tangisan yang tak terdengar dari mereka yang kelaparan.