100 Tahun Naar de Republiek Indonesia: Menelanjangi Neokolonialisme 2026, Republik untuk Siapa?

Sejarah sejatinya bukanlah sekadar barisan angka tahun yang beku, runtunan tanggal mati, atau deretan nama pahlawan yang dipajang kaku di dalam buku teks sekolah. Menurut pandangan saya, sejarah bertindak sebagai cermin sosiologis yang memantulkan bayangan masa lalu untuk memahami, menguliti, dan mengevaluasi posisi diri kita hari ini. Baru-baru ini, di tengah riuhnya narasi kebangsaan yang kian artifisial, saya memilih untuk membuka dan membaca kembali sebuah teks monumental: Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) karya Tan Malaka.

Buku saku yang ditulis di Kanton, Tiongkok, pada bulan April 1925, hampir tepat satu abad yang lalu ini, seharusnya bertindak sebagai "obat penawar" yang menyadarkan kita semua, sebuah generasi yang terlampau sering mengidap amnesia terhadap cita-cita awal dan khitah fundamental pendirian republik ini.

Tan Malaka merajut dan menyusun struktur gagasan dalam buku ini saat dirinya berada dalam kondisi terjepit di bawah bayang-bayang pelarian politik internasional. Namun, ironisnya, ide-ide kedaulatan yang ia kemukakan dari balik persembunyian justru terasa jauh lebih "merdeka", progresif, dan berani jika dibandingkan dengan kondisi mentalitas kita hari ini.

Tan Malaka tidak hanya berambisi mengakhiri cengkeraman kolonialisme fisik imperialisme Belanda; ia menuntut manifestasi kemerdekaan dan kedaulatan yang penuh, mutlak, dan seratus persen. Dalam Naar de Republiek Indonesia, ia dengan tegas menolak segala bentuk kemerdekaan yang hanya berakhir sebagai simbol seremonial belaka. Baginya, kemerdekaan sejati harus mampu mengalirkan perubahan struktural yang masif bagi nasib rakyat jelata, terutama bagi kaum buruh dan petani yang menjadi tulang punggung peradaban.

Neokolonialisme Gaya Baru dan Penonton di Tanah Sendiri

Hari ini, jika kita berani meneropong kondisi Indonesia pada tahun 2026 melalui kacamata teoretis Tan Malaka, kita akan langsung dihadapkan pada satu pertanyaan eksistensial yang menohok hulu hati: Apakah kita benar-benar telah memiliki kedaulatan yang hakiki?

Menyaksikan lanskap ekonomi domestik kita yang masih terseok-seok, sangat bergantung pada suntikan investasi asing, serta produk kebijakan regulasi yang sering kali melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil, kita seumpama sedang menyaksikan teatrikal "kolonialisme gaya baru" (neokolonialisme). Sistem ini dikemas secara lebih rapi, modern, dan terorganisir melalui algoritma pasar, namun memproduksi efek destruktif yang sama: masyarakat lokal tetap berakhir tragis sebagai penonton yang terasing di atas tanah kelahiran mereka sendiri.

Tan Malaka sejak awal telah menggarisbawahi bahwa sebuah republik yang sejati adalah republik yang memegang kendali penuh atas alat-alat produksi demi kemaslahatan rakyat banyak. Sayangnya, realitas hari ini memperlihatkan bahwa kita masih sering terperangkap dalam siklus kebijakan elitis yang melulu memanjakan lingkaran oligarki.

Komodifikasi Pendidikan dan Jebakan Pragmatisme

Salah satu pilar paling menonjol dan visioner dalam traktat pemikiran Tan Malaka adalah mengenai filosofi pendidikan. Bagi sang "Bapak Republik" yang terlupakan ini, pendidikan mengemban fungsi sakral sebagai instrumen pembebasan kemanusiaan. Output utama dari rahim pendidikan bukanlah untuk mencetak robot-robot pekerja yang patuh, jinak, dan tunduk pada selera pasar korporasi, melainkan untuk melahirkan individu-individu merdeka yang memiliki kesadaran kritis terhadap posisi politik dan hak-hak kemanusiaannya.

Ketika kita berkaca pada potret sistem pendidikan kita saat ini, yang arahnya kian bergeser menjadi sekadar proses birokrasi dan administrasi massal demi selembar kertas ijazah, kita patut merenung secara mendalam: Apakah bangku sekolah dan kuliah yang kita jalani hari ini sudah benar-benar membebaskan pikiran, atau justru malah menjebak isi kepala kita dalam lumpur pragmatisme yang sempit? Pendidikan yang dilepaskan dari nilai kesadaran kritis pada hakikatnya hanyalah sebuah manifestasi perbudakan gaya baru yang terselubung di balik toga dan gelar.

Menyelesaikan Proyek Republik yang Belum Selesai

Buku Naar de Republiek Indonesia bukan sekadar berisi kritik, melainkan sebuah cetak biru (blueprint) negara masa depan. Program nasional yang dirancang Tan Malaka di dalamnya, mencakup tata kelola ekonomi, kedaulatan pertahanan, hingga supremasi penegakan hukum, merupakan sebuah rencana taktis yang sangat presisi. Ia mendambakan sebuah negara hukum yang hadir untuk melindungi jaring sosial masyarakat bawah, bukan hukum tebang pilih yang hanya sibuk menjaga ketertiban demi mengamankan aset dan kepentingan segelintir orang berkuasa.

Membaca kembali lembaran Naar de Republiek Indonesia di tahun 2026 ini melahirkan sebuah kesadaran batin yang getir: bahwa meskipun kita telah sukses memproklamasikan kemerdekaan secara administratif, kita belum sepenuhnya menyelesaikan "proyek kemerdekaan" dari republik ini. Urusan kemandirian ekonomi, kurikulum pendidikan yang membebaskan, serta kebijakan politik yang berpihak pada kaum marjinal adalah sederet tanggung jawab konstitusi yang terus-menerus kita abaikan dan gantung di awang-awang.

Tan Malaka hari ini tentu tidak akan meminta kita untuk turun ke jalanan sembari memanggul senjata laras panjang. Namun, dari hamparan sejarah, ia pasti menuntut kita untuk berani berpikir secara radikal, jernih, dan kritis. Republik Indonesia bukanlah sebuah entitas negara yang eksistensinya hanya dirayakan secara musiman melalui perlombaan dan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Republik adalah sebuah perkakas, sebuah sarana perjuangan yang sah untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Jika hingga hari ini cita-cita luhur keadilan sosial itu masih terasa mengambang jauh di ufuk timur, hal itu mungkin terjadi karena kita sebagai bangsa terlampau sibuk mengurusi acara-acara seremonial yang kosmetik, sembari secara sadar melupakan akar permasalahan yang fundamental. Sudah saatnya kita berani melayangkan pertanyaan mendasar ini kepada diri kita masing-masing: untuk siapakah sebenarnya republik ini dibangun?