Guru Selalu Dibilang Pahlawan, Tapi Tidak Dijadikan Prioritas Anggaran

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kesejahteraan guru. Dalam pidatonya saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada Selasa (23/6/2026), Prabowo mengatakan bahwa salah satu alasan gaji guru belum bisa naik adalah karena masih besarnya kebocoran kekayaan negara.

Menurut Prabowo, selama bertahun-tahun kekayaan negara bocor ke berbagai pihak sehingga anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan guru menjadi terbatas.

"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus, saudara-saudara," tutur Prabowo, dikutip Rabu (24/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bahkan menyebut angka yang tidak kecil. Ia mengatakan bahwa kebocoran ekonomi Indonesia mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.

Presiden juga menyinggung praktik under-invoicing atau pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar dolar selama puluhan tahun.

Oleh karena itu, ia meminta para ulama dan tokoh masyarakat memahami mengapa gaji guru maupun pegawai negeri belum bisa bisa mengalami kenaikan.

Di satu sisi, saya setuju bahwa kebocoran penerimaan negara memang merupakan masalah serius yang harus dibereskan. Namun, di sisi lain, kenapa lagi-lagi guru yang dituntut untuk "nrimo"?

Guru Selalu Dipuji, Tapi Kesejahteraannya Diabaikan

Selama ini, guru selalu dianggap profesi mulia, pahlawan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga pencetak generasi emas. Ironisnya, penghormatan itu sering kali hanya manis di mulut saja. Apa gunanya mendapat pujian sedemikian rupa, tapi kesejahteraannya seringkali diabaikan?

Yang membuat saya semakin bingung adalah kenyataan bahwa negara tampaknya tidak selalu kesulitan mencari anggaran untuk program-program lain. Lain halnya kalau bicara soal kesejahteraan guru, rasanya pemerintah selalu beralasan kehabisan uang.

Saya yakin, para guru di Indonesia sudah jengah dengan hal ini. Selalu ada alasan mengapa gaji guru belum bisa naik secara signifikan. Selalu ada persoalan lain yang dianggap lebih mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Padahal kalau memang pendidikan dianggap sebagai fondasi kemajuan bangsa, seharusnya guru menjadi kelompok pertama yang diperhatikan. Sebab, tidak mungkin kita berbicara tentang kualitas pendidikan tanpa berbicara tentang kualitas hidup para guru yang menjadi ujung tombaknya.

Selalu Ada Anggaran untuk Program Lain, Apakah Memang Urgent?

Kalimat "uangnya enggak ada" yang terlontar dari Presiden Prabowo menurut saya terdengar seperti penghinaan terhadap akal sehat publik. Selama ini, publik sudah melihat secara terang-terangan bagaimana pemerintah sebenarnya mampu mengalokasikan anggaran besar untuk berbagai kebijakan lain.

Belum lama ini, misalnya, pemerintah mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan persentase tertinggi mencapai 280 persen. Alasannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga integritas lembaga peradilan.

Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah juga terus mendorong berbagai program yang membutuhkan dana tidak sedikit. Mulai dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mendapat dukungan anggaran miliaran rupiah per gerai, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perputaran dananya mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah per hari.

Sekali lagi, saya tidak sedang mengatakan bahwa program-program tersebut tidak penting. Hanya saja, saya penasaran logika di balik prioritas anggaran itu sendiri.

Mengapa ketika membahas guru, negara selalu terdengar miskin, sementara ketika membahas program lain, negara mendadak terlihat sangat kaya?

Hal lain yang mengganggu pikiran saya adalah cara persoalan kebocoran negara dikaitkan dengan kesejahteraan guru. Guru bukan pihak yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Guru tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan negara. Guru juga bukan pihak yang menikmati keuntungan dari berbagai celah yang selama ini membuat uang negara mengalir ke tempat yang salah.

Namun, ketika negara mengalami kerugian besar akibat kebocoran tersebut, guru justru kembali menjadi pihak yang harus terkena imbasnya.

Kita terlalu sering mengatakan bahwa guru adalah pahlawan. Masalahnya, pahlawan itu tampaknya masih belum masuk daftar prioritas anggaran.