Biaya Latsarmil KDMP 30 Juta per Orang, di Mana Efisiensi yang Digemborkan?

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada rangkauan program Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang berlangsung.

Berdasarkan penuturan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin, biaya pelatihan ini disebut mencapai sekitar Rp30 juta per orang hanya untuk komponen latihan fisik kemiliteran, dari total sekitar Rp45 juta per peserta selama 45 hari pelatihan.

Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah, kondisi seperti ini lagi-lagi membuat kita merasa resah sebagai warga negara.

Terlebih, program ini menyasar calon pengelola koperasi desa yang secara langsung berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhirnya.

Lantas, apakah desain anggaran seperti ini bisa disebut rasional di tengah tuntutan efisiensi yang selama ini digembar-gemborkan?

Komposisi Anggaran yang Memicu Tanda Tanya

Jika dihitung secara kasar berdasarkan jumlah peserta yang direncanakan, skala anggaran tersebut terbilang cukup besar. Dengan 30.000 peserta KDMP saja, anggaran untuk komponen latihan militer bisa mencapai sekitar Rp900 miliar. Jika ditambah dengan peserta kampung nelayan, totalnya bahkan bisa tembus lebih dari Rp1 triliun.

Dari rincian yang ada, sekitar Rp30 juta per orang dialokasikan untuk latihan fisik kemiliteran, sementara hanya sekitar Rp15 juta untuk materi koperasi dan manajemen. Artinya, lebih dari separuh anggaran itu terserap pada aspek yang tidak berkaitan langsung dengan kemampuan inti seorang manajer koperasi.

Sebagai orang awam, saya sejak awal memang penasaran dengan program ini, terutama saat melihat porsi terbesar pelatihan ini justru diarahkan ke kegiatan berbasis militer.

Padahal, jika tujuan utamanya adalah mencetak manajer koperasi desa yang kompeten, seharusnya porsi terbesar diarahkan pada penguatan kemampuan manajemen dan pengelolaan usaha yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Efisiensi yang Digaungkan vs Realita di Lapangan

Sebagai rakyat biasa, saya tidak bisa menutupi rasa miris melihat besarnya dana yang terpakai untuk program seperti ini, di tengah banyak kebutuhan lain yang terasa jauh lebih mendesak.

Ada kesan kuat bahwa uang negara begitu mudah digelontorkan dalam jumlah besar tanpa perasaan yang benar-benar sensitif terhadap prioritas yang ada di lapangan.

Saya membayangkan, dengan anggaran sebesar itu, berapa banyak pelatihan UMKM berbasis praktik bisnis langsung yang bisa dilakukan? Berapa banyak pendampingan koperasi di desa yang bisa diperkuat? Atau bahkan berapa banyak fasilitas ekonomi desa yang bisa dibangun untuk dampak jangka panjang?

Hal ini membuat ruang diskusi jadi semakin terbuka, terutama soal bagaimana kebijakan publik seharusnya dirancang agar lebih tepat guna. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan. Tanpa hal itu, publik akan sulit menangkap arah besar dari program yang dijalankan.

Di luar angka yang begitu fantastis, publik juga resah dengan pendekatan militer dalam program sipil seperti KDMP, karena koperasi desa pada dasarnya bergerak di ranah ekonomi rakyat.

Akan tetapi, ketika porsi terbesar justru terserap pada pelatihan ala militer, muncul kekhawatiran bahwa aspek utama yang seharusnya menjadi prioritas malah kurang mendapatkan perhatian yang semestinya.

Jadi, wajar saja jika masyarakat sudah jenuh dengan narasi efisiensi atau kebocoran anggaran yang terus diulang, karena di saat yang sama, anggaran negara tetap dihamburkan untuk program yang tidak sepenuhnya tepat sasaran.