Rakyat sebagai Tameng Kebijakan: Menutupi Cacat Program Lewat Narasi Mulia

Hampir setiap program besar pemerintah hadir dengan tujuan yang terdengar baik dan sulit ditolak. Mulai dari membantu masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, hingga memperkuat ekonomi rakyat.

Tujuan-tujuan tersebut membuat sebuah kebijakan lebih mudah mendapat dukungan publik, bahkan sebelum masyarakat sempat melihat lebih jauh bagaimana program itu akan dirancang dan dijalankan.

Masalahnya, tujuan yang baik tidak selalu berjalan beriringan dengan desain program yang baik. Kita bisa melihatnya dari berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini.

Sebagai contoh, Makan Bergizi Gratis (MBG), membawa misi pemenuhan gizi anak. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga hadir dengan narasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Keduanya punya tujuan yang mudah disetujui oleh masyarakat.

Akan tetapi, narasi tentang kepentingan rakyat akhirnya perlu dilihat lebih kritis. Sebab, nama rakyat tidak seharusnya menjadi alasan untuk melewatkan pertanyaan tentang anggaran, perencanaan, dan kesiapan sebuah program.

Tujuan Mulia Tidak Menjamin Program Berjalan Baik

Masalahnya, selama sebuah program terdengar berpihak kepada rakyat, kita cenderung memberi penilaian positif sebelum melihat bagaimana program tersebut bekerja. Padahal, dalam kebijakan publik, niat baik hanyalah titik awal.

MBG adalah salah satu contohnya. Memberikan makanan bergizi kepada anak tentu merupakan tujuan yang baik. Namun, keberhasilan program tidak bisa hanya dilihat dari tujuan yang ingin dicapai. Ada banyak hal yang ikut menentukan, mulai dari bagaimana program dirancang hingga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Hal yang sama berlaku pada KDMP. Gagasan untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat memang terdengar menjanjikan. Namun, membangun koperasi dalam jumlah besar tidak cukup hanya dengan mendirikan fasilitas dan membentuk kepengurusan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu berhenti menjadikan tujuan sebagai ukuran utama keberhasilan hanya demi mengambil hati rakyat agar setuju terhadap program atau kebijakan tertentu.

Program Besar yang Minim Persiapan

Ada hal lain yang membuat saya khawatir dari pola program besar pemerintah, yaitu kecenderungan untuk bergerak cepat dari gagasan menjadi pelaksanaan. Padahal, tidak semua ide yang terdengar bagus harus langsung diterapkan dalam skala nasional.

Benar, saya masih membicarakan MBG dan KDMP. Idealnya, pemerintah bisa menguji sebuah program dalam skala terbatas. Dari sana, berbagai kekurangan dapat ditemukan lebih awal. Kalau ada mekanisme yang tidak berjalan, anggaran yang terlalu besar, atau target yang tidak realistis, semuanya masih bisa diperbaiki sebelum program diperluas.

Masalahnya, program besar sering kali memiliki daya tarik politik yang lebih kuat. Target yang besar terlihat lebih meyakinkan. Jumlah penerima manfaat yang banyak terdengar lebih mengesankan. Pembangunan puluhan ribu koperasi juga tampak seperti bukti bahwa pemerintah sedang bekerja. Padahal, banyaknya angka dan besarnya skala tidak otomatis menunjukkan bahwa program tersebut efektif.

Berhenti Menjadikan Rakyat sebagai Tameng

Program pemerintah memang seharusnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Namun, nama rakyat tidak seharusnya digunakan untuk membuat sebuah kebijakan terlihat benar.

Kepentingan rakyat semestinya menjadi alasan pemerintah untuk bekerja lebih hati-hati, bukan alat untuk menghindari pertanggungjawaban. Semakin besar program yang dibuat atas nama masyarakat, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar masuk akal dan tidak membebani rakyat yang katanya ingin dibantu.

Berhenti menjadikan rakyat sebagai tameng berarti berhenti menggunakan kepentingan masyarakat untuk membungkam kritik.

Kalau sebuah program memang baik dan benar-benar dibuat untuk rakyat, seharusnya program tersebut tidak perlu berlindung di balik narasi kebaikan untuk menghindari kritik.