Lintang Siltya Utami | Sukatman Sukatman
Ilustrasi uang pecahan Rp100.000. Sumber: (Pexels/Ahsanjaya)
Sukatman Sukatman

Beberapa tahun terakhir, kita disuguhi narasi politik yang begitu heroik: Indonesia sedang bergerak menjauh dari cengkeraman dolar AS. Lewat program Local Currency Transaction (LCT), pemerintah bangga memamerkan kemitraan dagang menggunakan yuan, baht, hingga ringgit.

Di atas kertas, kita terlihat perkasa dan mandiri. Namun, mari tengok realitas pasar hari ini. Begitu investor asing di Wall Street "batuk" sedikit saja, nilai tukar rupiah langsung demam tinggi. Mata uang Garuda merosot pasrah mendekati angka psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Mengapa tameng dedolarisasi yang digembar-gemborkan itu mendadak melempem saat badai datang? Di mana letak kekeliruan dari strategi moneter kita?

Ilusi Perdagangan vs Realitas Pasar Modal

Akar masalahnya sederhana namun fatal: kita keliru mengira bahwa transaksi dagang adalah segalanya. Ya, dedolarisasi Indonesia memang sukses di sektor riil. Aktivitas ekspor impor kelapa sawit atau nikel kini bisa dibayar menggunakan mata uang lokal negara mitra.

Namun, pemerintah lupa bahwa yang menggoyang jantung rupiah hari ini bukanlah transaksi jual beli barang, melainkan arus modal di sektor keuangan.

Ketika sentimen global memburuk, para investor asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) tidak peduli seberapa sering pengusaha kita bertransaksi pakai yuan. Mereka hanya melihat risiko, panik, lalu menarik dananya (capital outflow) kembali ke pelukan Greenback.

Selama pasar keuangan domestik kita masih dangkal dan aset-aset portofolio kita dinilai berdasarkan standar dolar oleh investor global, selama itu pula rupiah akan selalu tersandera. Kita terjebak dalam paradoks: perdagangan kita makin non-dolar, tapi nasib mata uang kita tetap ditentukan oleh dolar.

Berhenti Seremoni, Benahi "Rumah" Sendiri

Jujur saja, kita mungkin sudah bosan melihat seremoni penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) interkoneksi pembayaran antarnegara. Tepuk tangan di hotel berbintang tidak akan mampu menahan laju depresiasi rupiah di pasar spot.

Sudah saatnya Bank Indonesia dan pemerintah berhenti terlalu fokus pada kosmetik politik LCT dan mulai serius membenahi "rumah sendiri".

Kelemahan terbesar kita adalah pasar modal domestik yang kurang menarik bagi investor jangka panjang. Kita terlalu memanjakan pemburu rente jangka pendek (hot money) yang bisa kabur kapan saja dalam hitungan detik lewat satu klik. Akibatnya, stabilitas moneter kita rapuh karena fondasi finansial dalam negeri yang tidak mengakar kuat.

Memaksa Devisa Pulang Kampung

Lantas, apa langkah konkretnya? Pertama, regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) harus dirombak total secara berani. Jangan lagi sekadar memberi kelonggaran bagi eksportir untuk "memarkir" dolarnya di bank domestik. BI dan pemerintah harus menerapkan kewajiban konversi total DHE ke dalam rupiah.

Mengapa kita harus mengemis dolar asing jika devisa dari kekayaan alam kita sendiri dibiarkan mengendap dalam bentuk valas?

Kedua, reformasi struktur pasar keuangan domestik tidak bisa ditunda lagi. Insentif harus dialihkan untuk memperdalam likuiditas dalam negeri dan menarik investasi sektor riil yang menetap (Foreign Direct Investment), bukan sekadar investasi portofolio yang fluktuatif.

Pelemahan rupiah menuju Rp18.000 adalah sebuah alarm keras. Menolak ketergantungan pada dolar AS adalah cita-cita yang mulia, tetapi membangun pertahanan ekonomi yang realistis jauh lebih mendesak.

Jika kita tidak segera membenahi fundamental pasar keuangan dari dalam, maka narasi dedolarisasi hanya akan berakhir menjadi slogan indah yang layu di hadapan kenyataan.

Bagaimana menurut Anda, apakah kita sudah benar-benar siap mandiri, atau sebenarnya kita hanya sedang menghibur diri di tengah kepungan dolar?