Pernah memperhatikan bagaimana kondisi ketika seorang pejabat datang ke suatu daerah? Biasanya, jalanan mendadak dipenuhi warga dan ponsel diangkat tinggi-tinggi untuk merekam.
Orang-orang berebut berada di barisan paling depan, bahkan tidak sedikit yang rela berdesakan hanya untuk bisa melihat wajah sang pejabat dari dekat atau sekadar berjabat tangan beberapa detik.
Rasanya suasana tersebut lebih mirip penyambutan artis terkenal atau idola yang sedang menggelar tur, bukan kunjungan seorang pelayan publik. Sorak-sorai, lambaian tangan, hingga kerumunan yang mengikuti iring-iringan kendaraan merupakan situasi yang terus berulang.
Lantas, mengapa euforia menyambut pejabat sering kali lebih besar daripada antusiasme mengawasi kinerjanya?
Politik Selebritas Membuat Pejabat Terlihat seperti Idola
Menurut saya, fenomena ini tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, politik semakin mengandalkan visual dan pencitraan.
Kehadiran pejabat di tengah masyarakat bukan lagi sekadar menjadi agenda kerja, tetapi juga menjadi momen yang mudah dikemas sebagai tontonan, mulai dari konvoi kendaraan, lambaian tangan, sesi swafoto, hingga pembagian souvenir seperti kaos.
Belakangan, misalnya, publik beberapa kali disuguhi pemandangan Presiden Prabowo Subianto berdiri di atas Maung dengan atap terbuka sambil melambaikan tangan kepada warga. Dalam beberapa kesempatan, ia juga membagikan kaos kepada masyarakat yang telah menunggu di sepanjang jalan.
Tidak butuh waktu lama hingga video-video tersebut ramai beredar di berbagai platform media sosial, memperlihatkan warga yang antusias berlari, melambaikan tangan, bahkan berebut mendapatkan kaos yang dilemparkan.
Saya jadi heran. Di tengah kritik yang terus digaungkan terkait kinerja pejabat, mengapa momen seperti itu selalu berhasil menciptakan euforia yang begitu besar? Mengapa kehadiran seorang pejabat mampu mengundang kerumunan layaknya konser atau acara jumpa penggemar?
Fanatisme Tidak Punya Tempat dalam Demokrasi
Bagi saya, bagian yang paling mengkhawatirkan bukanlah pejabat yang tampil dekat dengan rakyat, melainkan ketika masyarakat mulai memposisikan pejabat sebagai figur yang dikagumi tanpa banyak dipertanyakan.
Kehadiran mereka disambut dengan sorak-sorai, tetapi ketika muncul kebijakan yang menuai kontroversi, perhatian publik tidak sebesar saat momen penyambutan berlangsung.
Padahal, dalam sistem demokrasi, hubungan antara rakyat dan pejabat seharusnya bukan hubungan antara penggemar dengan idola.
Pejabat adalah pelayan publik yang bekerja menggunakan mandat rakyat. Artinya, mereka memang layak dihormati, tetapi juga harus siap dievaluasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang diambil.
Sayangnya, budaya mengidolakan pejabat membuat kritik sering kali dianggap sebagai bentuk kebencian. Sebaliknya, pujian yang berlebihan dianggap sebagai bentuk loyalitas.
Akibatnya, ruang diskusi menjadi semakin sempit karena masyarakat cenderung terbelah menjadi dua kubu, yakni pengagum dan pembenci. Hal itu sering saya temui di media sosial, di mana kolom komentar lebih sering ramai dengan saling bela atau saling serang, daripada benar-benar membahas isi kritiknya.
Menata Ulang Cara Kita Melihat Kekuasaan
Saya tidak ingin mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh antusias ketika pejabat datang ke daerahnya. Bertemu langsung dengan pemimpin tentu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi sebagian orang.
Namun, antusiasme itu seharusnya tidak berhenti pada momen berjabat tangan, berfoto bersama, atau mendapatkan souvenir.
Akan jauh lebih baik jika semangat yang sama juga hadir ketika masyarakat mengawal janji kampanye, mempertanyakan kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, hingga menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
Rakyat adalah pihak yang memberikan mandat, sehingga sudah seharusnya rakyat menilai pejabat dari kinerjanya, bukan dari seberapa meriah sambutan yang mereka terima.
Baca Juga
-
Ulasan Cold Blooded Intern: Dilema Perempuan antara Karier dan Keluarga
-
Lagu 'Lalaki Langit' Bupati Purwakarta, Potret Seksisme yang Dinormalisasi
-
Fitur Username WhatsApp: Inovasi atau Sekadar Gimmick?
-
Satu Program, Seribu Panggung: Jejak Narasi MBG dalam Pidato Prabowo
-
Ulasan Uncle Samsik: Potret Korea Selatan di Ambang Krisis Politik 1960
Artikel Terkait
-
Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!
-
Sudah Cukup Terima Kasih 2 Tahun, Said Didu Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari 'Orang Jokowi'
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
Kolom
-
Bullying di Sekolah: Orang Tua Wajib Mengenal Aturan Perlindungan Anak
-
Heboh Sensus Ekonomi 2026: Ditanya soal Gaji, Warga Parno Naik Pajak?
-
Lagu 'Lalaki Langit' Bupati Purwakarta, Potret Seksisme yang Dinormalisasi
-
Yang Perlu Dikampanyekan Adalah Kesiapan Finansial, Bukan Penghinaan
-
Piala Dunia: Euforia Sepak Bola atau Jerat Judi dan Pemerasan Ekonomi?
Terkini
-
Sepucuk Surat dari Benggala
-
4 Brightening Sunscreen Fragrance-Free, Solusi Wajah Glowing dan Sehat!
-
Aljazair Angkat Koper, Jaouen Hadjam Singgung Tekanan di Piala Dunia 2026
-
Usung Genre Romance, Drama Jepang Baru Chae Jong Hyeop Tayang Akhir Juli
-
Prediksi Kolombia vs Ghana: Adu Taktik dan Lini Siapa yang Lolos 16 Besar?