Kepala BGN Bantah MBG Habiskan APBN: Strawman Fallacy dalam Membaca Kritik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan bahwa program tersebut menghabiskan anggaran negara.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026), Sudaryono mengaku gemas melihat komentar di media sosial yang seolah-olah menempatkan MBG sebagai penyebab berbagai masalah, mulai dari sekolah rusak, gaji guru honorer yang kecil, hingga persoalan pupuk dan irigasi. Menurut Sudaryono, berbagai masalah tersebut sudah ada jauh sebelum MBG berjalan.

“Saya gemes juga lihat komentar di media sosial. Seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara, terus seolah-olah ini kurang, itu kurang,” ujar Sudaryono, dikutip Senin (3/8/2026).

Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan anggaran MBG tidak berarti pemerintah berhenti mengurusi persoalan-persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan berbagai program pembangunan secara bersamaan.

MBG memang bukan penyebab semua masalah yang sudah terjadi sejak lama tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta menjawab pertanyaan tentang apakah anggaran MBG sudah menjadi prioritas yang tepat. Ketika dua hal berbeda ini dicampuradukkan, muncul pola strawman fallacy dalam cara Sudaryono menjawab kritik publik.

Memahami Strawman Fallacy Kepala BGN dalam Menjawab Kritik MBG

Secara sederhana, strawman fallacy terjadi ketika seseorang mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi versi yang lebih mudah untuk dibantah.

Alih-alih menjawab persoalan yang sebenarnya disampaikan, respons justru diarahkan pada argumen lain yang seolah-olah merupakan inti kritik. Pola tersebut terlihat ketika kritik mengenai MBG dipahami sebagai tuduhan bahwa program ini menjadi penyebab berbagai masalah lama.

Padahal, publik menyoroti pemerintah yang memilih mengalokasikan anggaran dalam jumlah sangat besar untuk MBG ketika masih terdapat banyak kebutuhan yang belum selesai.

Memahami konteks ini penting karena kritik soal prioritas anggaran tidak bisa dijawab hanya dengan menunjukkan bahwa masalah sekolah atau guru sudah ada sebelum MBG. Yang perlu dijelaskan justru alasan mengapa MBG dipilih sebagai prioritas, termasuk efektivitas dan manfaat dari anggaran yang digelontorkan.

Bukan berarti setiap pernyataan Sudaryono otomatis dapat disebut sebagai strawman fallacy. Namun, caranya merespons kritik berisiko menggeser pokok perdebatan.

Mengukur Kembali Prioritas Anggaran Negara

Di sinilah persoalan opportunity cost menjadi penting. Setiap rupiah yang masuk ke satu program pada dasarnya merupakan sumber daya yang tidak bisa digunakan secara bersamaan untuk kebutuhan lain.

Oleh sebab itu, menilai MBG tidak cukup hanya dengan melihat manfaat yang diberikan. Sebuah program bisa saja bermanfaat, tetapi tetap layak dipertanyakan jika membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Pemerintah perlu menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan memang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Apalagi ketika anggaran negara berasal dari penerimaan publik yang jumlahnya terbatas.

Menurut saya, masyarakat juga tidak sedang meminta pemerintah menghentikan seluruh program lain demi membiayai MBG. Yang dibutuhkan adalah penjelasan yang lebih terbuka mengenai alasan di balik besarnya alokasi anggaran tersebut.

Kritik Kebijakan Tidak Sama dengan Menolak MBG

Hal lain yang menurut saya perlu diluruskan adalah anggapan bahwa kritik terhadap anggaran MBG berarti menolak tujuan program tersebut.

Dukungan terhadap tujuan dan kritik terhadap kebijakan adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan. Masyarakat berhak meminta transparansi mengenai anggaran, mekanisme pengadaan, pengawasan, hingga dampak program bagi penerima manfaat.

Justru semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan untuk mengkritisinya. Kritik bukan selalu tanda bahwa masyarakat ingin program tersebut gagal. Sebaliknya, kritik dapat menjadi cara untuk memastikan kebijakan yang menggunakan uang rakyat benar-benar bekerja sesuai tujuan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu terlalu defensif ketika MBG dipertanyakan. Kalau dikritik, jawab saja dengan data, mekanisme evaluasi, dan alasan kebijakan yang jelas, bukan dengan mengajak rakyat berdebat dengan logika yang ngalor-ngidul.

Rakyat sebenarnya tidak ribet. Kami tahu MBG bukan penyebab sekolah rusak. Kami tahu guru honorer sudah lama bergaji kecil. Yang kami pertanyakan adalah pilihan pemerintah. Jadi, jangan dibuat seolah-olah rakyat sedang menuduh MBG sebagai biang kerok semua masalah.