Di tengah derasnya arus media sosial, video pendek, dan berbagai hiburan digital, buku fisik ternyata belum kehilangan tempat bagi anak muda.
Ketika perhatian semakin mudah teralihkan oleh notifikasi dan layar ponsel, sebagian generasi muda justru mulai menemukan kembali kenikmatan membaca halaman buku fisik dengan baunya yang khas. Bagi mereka, buku bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga ruang untuk beristirahat sejenak dari dunia digital yang serba cepat.
Berdasarkan Indonesia Millennial & Gen Z Report (IMGR) 2026 dari IDN Research Institute, sebanyak 41 persen Gen Z di Indonesia masih membaca buku fisik secara rutin. Bahkan, 58 persen responden mengaku membaca untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa anggapan anak muda sudah sepenuhnya meninggalkan buku fisik karena kehadiran teknologi tidak sepenuhnya benar.
Menariknya, kebangkitan minat terhadap buku justru berlangsung di tengah budaya digital. Kehadiran BookTok, misalnya, membuat rekomendasi dan ulasan buku kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Sayangnya, ketika minat membaca mulai tumbuh, harga buku di Indonesia masih relatif mahal dan sulit dijangkau semua kalangan.
Buku Bukan Sekadar Barang Konsumsi
Harga buku fisik yang bagi sebagian masyarakat masih terasa mahal jika dibandingkan dengan penghasilan yang mereka terima.
Membeli satu atau dua buku dalam sebulan mungkin terasa ringan bagi masyarakat dengan gaji besar. Sebaliknya, bagi pekerja dengan gaji setara UMR atau di bawahnya, harga satu buku bermutu bisa menjadi pengeluaran yang cukup berat.
Menurut saya, harga buku tidak bisa dilihat hanya dari biaya produksi dan daya beli masyarakat. Buku memang merupakan produk yang perlu diproduksi dan dijual. Namun, lebih dari sekadar barang dagangan, buku juga menjadi salah satu pintu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan.
Oleh karena itu, menurut saya, buku memiliki posisi yang berbeda dari barang konsumsi pada umumnya. Negara memang membutuhkan penerimaan pajak, tetapi kebijakan terhadap buku seharusnya turut mempertimbangkan manfaat sosial yang dihasilkan.
Apalagi ketika yang sedang dibicarakan adalah generasi muda. Di satu sisi, kita berharap mereka memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir kritis. Di sisi lain, akses terhadap salah satu sumber pengetahuan tersebut masih relatif mahal.
Tentu saja, masalah literasi di Indonesia tidak bisa dibebankan hanya pada mahalnya harga buku. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, seperti kualitas pendidikan, budaya membaca sejak kecil, akses terhadap perpustakaan, lingkungan keluarga, dan kesenjangan ekonomi.
Namun, jika harga menjadi salah satu hambatan, mengapa tidak berusaha menguranginya?
Ketika Literasi Berhadapan dengan Logika Pajak
Saat ini, kebijakan pajak terhadap buku menjadi menarik untuk dibahas. Indonesia masih membebankan PPN terhadap buku umum, sementara buku pelajaran dan kitab suci mendapatkan pengecualian. Artinya, tidak semua jenis bacaan mendapatkan perlakuan yang sama.
Saya memahami alasan pemerintah memberikan pengecualian terhadap buku pelajaran. Buku tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan formal. Begitu pula kitab suci yang memiliki fungsi keagamaan.
Namun, menurut saya, pengetahuan dari novel, biografi, buku sejarah, esai, dan karya nonfiksi lainnya tetap memiliki nilai penting meskipun tidak digunakan dalam pendidikan formal. Justru di luar pendidikan formal itulah buku sering menjadi pintu bagi seseorang untuk belajar secara mandiri.
Di sejumlah negara, buku mendapatkan tarif pajak yang rendah, bahkan dibebaskan sepenuhnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa buku tidak hanya dipandang sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat.
Saya rasa Indonesia perlu mulai mempertimbangkan kembali kebijakan pajak terhadap buku. Bukan dengan serta-merta menghapus pajaknya, melainkan dengan melihat lebih jauh dampaknya terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses bacaan.
Jangan Sampai Minat Baca Tumbuh tapi Akses Buntu
Hal yang paling disayangkan adalah ketika minat membaca mulai tumbuh secara alami, akses terhadap buku justru masih menjadi masalah yang tidak kunjung menemukan titik terang.
Minat baca yang mulai bangkit seharusnya menjadi kabar baik. Dan kabar baik itu akan jauh lebih berarti jika dibarengi dengan kebijakan yang membuat buku semakin mudah dijangkau.
Sangat ironis, ketika anak muda mulai meninggalkan layar demi membaca, buku yang mereka inginkan justru belum tentu mampu mereka bawa pulang.
Baca Juga
-
Mati Suri Demokrasi Akar Rumput: Potret Pilu Suara Rakyat yang Dibeli Murah
-
Ulasan Stock Struck: Saat Pemula Nekat Main Saham dan Berujung Kena Mental
-
Budaya Tutup Mulut soal Gaji: Menjaga Privasi atau Celah Eksploitasi?
-
Ketimpangan Relasi: Rakyat Berjuang Tanpa Bantuan, Negara Menarik Pungutan
-
Ulasan Let Me Be Your Knight: Mengurai Burnout dan Sisi Rapuh Idol K-Pop
Artikel Terkait
Kolom
-
Sisi Gelap 'Magang': Kerja Profesional, Kenapa Dihargai Upah Sukarela?
-
Rakyat Diminta Berhemat, Pejabat Menikmati Fasilitas Negara?
-
MA Batalkan Suket SMA Gibran, Ada Apa dengan Syarat Cawapres 2024?
-
Fenomena Thrifting: Antara Gaya Hidup dan Ancaman Limbah Tekstil
-
Salam Tiga Jari Menggema, Simbol Perlawanan yang Menyimpan Pesan Besar
Terkini
-
Menguliti Sisi Gelap Dunia Kerja di Novel Kami (Bukan) Jongos Berdasi
-
Soroti Aksi 28 Oktober, LBH Yogyakarta Ungkap 32 Korban dan Dugaan Kekerasan
-
Mengungkap Wajah Kelam Kemiskinan dan Ketidakadilan di Buku Oliver Twist
-
Siap Garap Album Baru di Tahun 2027, My Chemical Romance Bakal Rehat Tur
-
Membaca Pikiran Orang Seperti Membaca Buku: Memahami Bahasa Tubuh Manusia