MBG-Kopdes dalam APBN: Benarkah Negara Sedang Menciptakan Lapangan Kerja?

Belakangan ini, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) kerap dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja. Ribuan hingga jutaan orang disebut berpotensi terserap melalui berbagai aktivitas yang muncul dari program tersebut.

Di tengah carut-marut masalah pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, bertambahnya jumlah orang yang bekerja tentu merupakan kabar baik. Namun, apakah setiap pekerjaan yang muncul karena belanja negara otomatis bisa disebut sebagai penciptaan lapangan kerja baru?

Dukungan APBN terhadap MBG dan Kopdes membuat masalah ini perlu dilihat lebih jauh. Apakah serapan tenaga kerja tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi atau sekadar bertambahnya pekerjaan yang dibiayai negara?

Memahami Arti Penciptaan Lapangan Kerja

Menurut saya, masalah pertama terletak pada cara kita memahami istilah lapangan kerja. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang yang bekerja dan menerima penghasilan bisa disebut memiliki pekerjaan. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi, masalah ini tidak berhenti di sana.

Bayangkan pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk mempekerjakan jutaan orang. Orang-orang tersebut kemudian mendapatkan gaji setiap bulan.

Secara statistik, jumlah orang bekerja memang bertambah. Tingkat pengangguran pun bisa turun. Tetapi, jika seluruh pekerjaan itu hanya bergantung pada belanja pemerintah dan tidak menghasilkan aktivitas ekonomi yang mampu menopang dirinya sendiri, apakah ekonomi benar-benar menjadi lebih produktif?

Bekerja tidak sama dengan produktif. Pekerjaan yang sehat seharusnya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai, menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan, dan pada akhirnya mampu menopang keberlangsungan pekerjaan itu sendiri.

Dalam hal ini, investasi punya peran penting. Ketika investasi masuk, perusahaan bisa memperluas usaha, meningkatkan produksi, membuka cabang baru, membeli bahan baku, menggunakan jasa logistik, hingga merekrut lebih banyak pekerja.

Perkembangan tersebut kemudian ikut menggerakkan usaha-usaha lain di sekitarnya, sehingga tercipta aktivitas ekonomi baru yang bisa terus berkembang.

MBG dan Kopdes Menciptakan Pekerjaan atau Memindahkan Pekerja?

Ada hal lain yang juga perlu dilihat, yaitu perubahan pada pekerjaan yang sudah ada. Keterlibatan seseorang dalam MBG atau Kopdes belum tentu berarti munculnya lapangan kerja baru.

Misalnya, sebelum ada program MBG, sudah ada pedagang makanan, kantin sekolah, warung makan, pemasok bahan pangan, pedagang sayur, peternak, hingga pekerja dapur yang menjalankan aktivitas ekonominya masing-masing.

Ketika sistem pengadaan makanan untuk MBG berjalan, sebagian pelaku ekonomi tersebut memang bisa mendapatkan peluang baru. Namun, sebagian lainnya juga mungkin hanya berpindah pasar atau berpindah sumber pendapatan.

Artinya, tidak selalu ada pekerjaan baru dalam arti net employment. Bisa saja yang terjadi adalah pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor tertentu kemudian masuk ke ekosistem program pemerintah.

Hal serupa perlu dilihat ketika membicarakan Kopdes. Jika koperasi desa nantinya mengambil sebagian pangsa pasar yang sebelumnya dijalankan oleh warung, toko kelontong, pedagang kecil, atau pelaku usaha lain, maka keberadaan koperasi memang menciptakan aktivitas ekonomi baru di satu sisi.

Tetapi di sisi lain, ada kemungkinan aktivitas ekonomi yang sebelumnya sudah berjalan hanya berpindah tangan.

APBN Seharusnya Mendorong Ekonomi, Bukan Sekadar Membayar Gaji Pegawai

Pemerintah memang memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja. Belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pada kondisi tertentu menghasilkan efek pengganda yang meningkatkan permintaan serta penyerapan tenaga kerja.

Jadi, tidak tepat pula jika dikatakan bahwa APBN sama sekali tidak boleh digunakan untuk menciptakan pekerjaan.

Menurut saya, serapan tenaga kerja tidak bisa begitu saja dianggap sebagai tanda bahwa negara telah menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, terutama jika pekerjaan tersebut bergantung pada anggaran pemerintah. Uang yang ada dalam APBN berasal dari penerimaan negara, salah satunya pajak yang dibayar masyarakat. Maka, setiap penggunaannya perlu dipertimbangkan dengan baik.

Program sosial seperti MBG tentu bisa memiliki tujuan yang penting. Jika tujuannya meningkatkan gizi masyarakat, maka keberhasilannya semestinya dilihat dari perbaikan kualitas gizi dan kesehatan penerima manfaat.

Begitu pula dengan Kopdes. Jika tujuannya memperkuat ekonomi desa, maka ukurannya bukan hanya berapa banyak orang yang direkrut, tetapi apakah koperasi tersebut mampu menghasilkan keuntungan, memiliki pasar, memperkuat rantai pasok, dan bertahan ketika dukungan pemerintah berkurang.

Jangan sampai indikatornya terbalik. Program sosial dianggap sukses karena menyerap tenaga kerja, sementara tujuan utama programnya justru tidak dibahas secara serius. Lebih jauh lagi, ada persoalan keberlanjutan. Pekerjaan yang tercipta karena sebuah program pemerintah akan sangat bergantung pada keberlangsungan program tersebut.

Jika suatu hari program dikurangi, dihentikan, atau prioritas anggarannya berubah karena pergantian pemerintahan, apa yang terjadi dengan para pekerjanya? Jangan-jangan program ini nantinya hanya akan menambah angka pengangguran baru.