Rakyat Harus Beradab, Mengapa Penguasa Bebas Berkata Kasar di Ruang Publik?

Kalau mendengar pidato Presiden Prabowo, kita mungkin sudah cukup terbiasa dengan gaya bicaranya yang tegas dan spontan. Dalam HUT ke-28 PAN di Jakarta pada Jumat (18/9/2026), misalnya, ia mula-mula berbicara tentang sumpahnya untuk melihat Indonesia sejahtera.

Singkatnya, ia ingin tidak ada lagi anak Indonesia yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar atau mengalami kekurangan gizi.

“Saya bersumpah untuk lihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Beberapa saat kemudian, suasananya berubah. Prabowo mulai membicarakan para pakar yang menurutnya mengkritik pemerintah secara tidak tepat. “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar,” ujarnya, sebelum menambahkan, “Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.” Kalimat itu pun mendapat sambutan riuh dan tepuk tangan dari kader PAN yang hadir.

Sebenarnya, celetukan keras dari Prabowo dalam pidato bukan barang baru. Pada Juli 2026, ia pernah menyebut “bajingan” ketika membicarakan orang-orang di partai politik. Ia juga pernah mengatakan bahwa sebagai presiden dirinya harus berbicara sopan, tetapi dalam kesempatan lain tetap mempertanyakan apakah ia lebih baik bicara sopan atau jujur.

Di sisi lain, kita kerap diberi nasihat bahwa menyampaikan kritik kepada pemerintah itu harus santun. Lantas, mengapa rakyat begitu sering dituntut menjaga adab, sementara penguasa tampaknya punya standar yang lebih longgar?

Rakyat Diminta Beradab, Penguasa Selalu Dimaklumi

Saya kerap mendengar bahwa rakyat boleh marah, asal jangan berlebihan. Boleh mengkritik, asal bahasanya tetap sopan. Pokoknya, silakan protes, tetapi tolong jangan membuat orang yang diprotes merasa tidak nyaman.

Lucunya, tuntutan semacam ini sering muncul justru kepada pihak yang punya posisi paling lemah dalam relasi kekuasaan. Kritik harus berbasis data, harus objektif, harus santun, harus intelektual. Banyak sekali syaratnya.

Nah, setelah mendengar pidato Presiden akhir-akhir ini, saya jadi bertanya-tanya. Kenapa rakyat harus begitu sibuk mengatur cara berbicara, sementara orang yang berada di puncak kekuasaan justru bisa mendapatkan toleransi lebih besar atas ucapannya? Kalau standar kesopanan memang penting, seharusnya hal itu diterapkan tanpa memandang jabatan.

Kenapa Ucapan Kasar Malah Disambut Tepuk Tangan?

Ada bagian dari kejadian itu yang menurut saya justru lebih menarik untuk diperhatikan, yaitu: reaksi orang-orang yang mendengarnya. Ucapan Prabowo tentang para pakar yang disebut “goblok” tidak berlalu begitu saja. Kalimat tersebut malah disambut riuh dan tepuk tangan dari kader PAN yang hadir.

Tepuk tangan memang bisa berarti macam-macam. Bisa karena setuju, bisa karena merasa lucu, atau bisa juga karena terbawa suasana forum. Namun, saya pikir janggal kalau kata-kata yang merendahkan orang lain justru mendapat respons seperti sebuah kalimat yang patut dirayakan. Apalagi yang sedang dibicarakan adalah kritik terhadap pemerintah.

Jangan Sampai Kekuasaan Bikin Jadi Kebal Kritik

Padahal, kritik tidak selalu datang untuk menjatuhkan pemerintah. Kadang justru kritik diperlukan supaya pemerintah tahu ada bagian yang belum beres.

Kalau kritik dibalas dengan ejekan, orang bisa belajar bahwa menyampaikan pendapat hanya akan membuat dirinya jadi sasaran. Lama-lama yang tumbuh bukan budaya kritik, tetapi budaya sungkan. Semua memilih diam karena merasa percuma bicara kalau ujung-ujungnya hanya akan ditertawakan dan jadi bahan ejekan di pidato selanjutnya.

Kalau rakyat terus diminta menjaga ucapan, penguasa juga seharusnya tidak kebal dari ukuran yang sama. Jabatan boleh tinggi, tetapi standar etika tidak seharusnya ikut naik turun mengikuti siapa yang sedang bicara.

Pidato politik tidak harus selalu disampaikan dengan lemah lembut. Nada boleh keras, kritik boleh tajam, bahkan emosi pun wajar saja muncul. Namun, semua itu akan terasa percuma kalau yang paling mudah diingat justru kata kasarnya, bukan gagasannya.