Sekar Anindyah Lamase | Oktavia Ningrum
Hutan Vegetatif Baluran Indonesia (Dok. pribadi/Oktavia)
Oktavia Ningrum

Kita terlalu sering mengukur kemajuan dengan angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan, gedung baru, kawasan industri, investasi, dan meningkatnya konsumsi. Namun ada pertanyaan yang jarang ikut dimasukkan ke dalam laporan keberhasilan. Berapa banyak hutan yang hilang, laut yang tercemar, satwa yang kehilangan habitat, dan masyarakat adat yang harus terusir dari ruang hidupnya?

Sebab pembangunan yang merusak fondasi kehidupan sebenarnya menyimpan paradoks. Kita bisa saja membangun lebih banyak, tetapi sekaligus kehilangan lebih banyak.

Indonesia memiliki hutan tropis yang menjadi rumah bagi berbagai spesies, laut yang menopang kehidupan jutaan masyarakat pesisir, serta wilayah adat yang bukan sekadar hamparan tanah, melainkan ruang hidup yang diwariskan lintas generasi. Semua itu bukan sumber daya yang tidak terbatas. Ketika dieksploitasi tanpa kendali, kerusakannya tidak berhenti pada pohon yang ditebang atau lautan yang tercemar. Dampaknya merembet ke pangan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga bencana ekologis.

Masalahnya, kerusakan lingkungan sering kali baru dianggap serius ketika dampaknya sudah masuk ke ruang hidup manusia.

Banjir datang setelah daerah resapan berubah menjadi kawasan terbangun. Longsor terjadi setelah tutupan hutan berkurang. Nelayan kesulitan mendapatkan ikan setelah ekosistem laut terganggu. Konflik muncul ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang sejak lama mereka kelola.

Kita kemudian sibuk mencari siapa yang harus disalahkan setelah semuanya terjadi.

Padahal, persoalan lingkungan bukan semata-mata persoalan orang yang membuang sampah sembarangan atau masyarakat yang menebang pohon. Ada persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana negara memberikan izin, bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas ekonomi, bagaimana hukum ditegakkan, dan apakah keuntungan pembangunan benar-benar dibagi secara adil.

Karena itu, menjaga lingkungan tidak cukup dilakukan dengan kampanye menanam pohon setahun sekali.

Langkah paling nyata justru harus dimulai dari penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten. Izin usaha yang merusak lingkungan harus dievaluasi. Pelanggaran tidak boleh selesai dengan permintaan maaf, denda yang tidak sebanding dengan keuntungan, atau sekadar seremoni pemulihan.

Kerusakan lingkungan harus memiliki konsekuensi yang nyata.

Di sisi lain, masyarakat adat juga tidak boleh diposisikan hanya sebagai penonton dalam pembangunan. Mereka telah hidup dan mengelola wilayahnya jauh sebelum istilah pembangunan berkelanjutan menjadi jargon dalam berbagai konferensi. Pengetahuan lokal tentang hutan, sungai, laut, dan satwa merupakan aset penting yang seharusnya dilindungi, bukan disingkirkan.

Kita juga perlu mengubah cara memandang laut. Laut bukan tempat sampah raksasa yang batasnya tidak terlihat. Hutan mangrove bukan lahan kosong yang menunggu dikonversi. Satwa liar bukan sekadar objek wisata atau konten media sosial. Semuanya merupakan bagian dari ekosistem yang membuat kehidupan manusia tetap berjalan.

Dan masyarakat tidak bisa terus diminta berkorban atas nama pembangunan sementara manfaat ekonominya hanya dinikmati segelintir pihak.

Pada titik ini, pertanyaan tentang lingkungan sebenarnya bukan lagi pertanyaan tentang apakah kita mencintai alam. Hampir semua orang akan menjawab iya. Persoalannya adalah seberapa jauh kecintaan itu diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, pengawasan, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer.

Kita membutuhkan pembangunan. Tidak ada yang perlu menyangkal itu. Indonesia membutuhkan lapangan kerja, infrastruktur, energi, industri, dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pembangunan seharusnya tidak membuat kita memilih antara ekonomi atau lingkungan seolah keduanya merupakan dua kutub yang mustahil dipertemukan.

Sebab ekonomi yang menghancurkan sumber air, tanah, hutan, dan laut pada akhirnya sedang menghancurkan dirinya sendiri.

Kemajuan seharusnya bukan sekadar tentang seberapa banyak yang berhasil kita bangun, tetapi juga tentang apa yang berhasil kita pertahankan untuk generasi berikutnya.

Kalau hutan terus kehilangan tutupan, laut terus menerima limbah, satwa terus kehilangan habitat, dan masyarakat adat terus tersingkir dari tanahnya sendiri, dan mari kita lihat kenyataannya sekarang, seberapa maju Indonesia?

Lalu kemajuan itu sebenarnya sedang membawa kita ke mana?