Menjaga Dapur Sendiri: ASEAN Butuh Aturan Latihan Militer Bersama

Kabar rencana latihan gabungan TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Tiongkok di perairan dekat Taiwan mendadak memantik respons keras dari Taipei. Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam langkah tersebut dan menilai Beijing sedang berupaya menciptakan "kesan palsu" atas yurisdiksi perairan tersebut.

Bagi Indonesia, latihan pelayaran (passage exercise) antar-angkatan laut sebenarnya adalah hal yang lumrah dalam diplomasi pertahanan. Namun, ketika kegiatan ini digelar di salah satu kawasan titik panas geopolitik paling krusial di dunia, narasi yang berkembang tak lagi sekadar urusan teknis militer.

Mengapa isu ini mendesak untuk kita bedah? Sebab di balik polemik bilateral Indonesia-Tiongkok-Taiwan ini, ada pertaruhan yang jauh lebih besar: reputasi diplomasi bebas-aktif kita dan stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Jebakan Narasi dalam Pusaran Great Power Competition

Jika kita hanya melihat isu ini dari kacamata "siapa mendukung siapa", kita akan terjebak pada narasi sempit. Bagi Beijing, latihan ini bisa dikemas sebagai pengakuan yurisdiksi. Bagi Taiwan, ini adalah bentuk provokasi. Lantas, di mana posisi Indonesia?

Di sinilah letak masalah utamanya: ketiadaan koridor narasi dan transparansi kolektif. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia berhak berlatih dengan siapa saja—mulai dari Amerika Serikat lewat Super Garuda Shield, hingga Tiongkok atau Rusia. Namun, ketika latihan tersebut dilakukan dekat wilayah bersengketa tanpa kejelasan koridor komunikasi, Indonesia berisiko terseret dalam propaganda geopolitik negara lain.

Masalah ini sejatinya bukan sekadar urusan domestik TNI AL atau Kementerian Luar Negeri RI. Ini adalah sinyal alarm bahwa dinamika militer di sekitar kawasan kita sudah semakin padat dan rentan dipolitisasi.

Mengapa Kerangka Bilateral Saja Tak Lagi Cukup?

Selama ini, interaksi militer dengan negara kekuatan besar (great powers) cenderung ditangani secara bilateral oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Akibatnya, peta interaksi militer di kawasan tampak seperti kepingan puzzle yang terpisah-pisah.

Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, hingga Rusia rutin menggelar latihan bersama di Pasifik dan Asia Tenggara. Jika tidak ada panduan tata kelola bersama, kawasan kita akan terus dijadikan "panggung demonstrasi kekuatan" (show of force) yang memicu salah paham geopolitik.

Apakah kita akan membiarkan halaman rumah ASEAN menjadi arena tarik-menarik kepentingan tanpa aturan main yang jelas?

Solusi: Inisiasi ASEAN Guidelines for Joint Naval Exercises

Sebagai pemimpin informal (de facto leader) ASEAN, Indonesia memegang peran kunci untuk menggeser gesekan ini menjadi momentum perbaikan tata kelola regional. Sudah saatnya Indonesia menginisiasi ASEAN Guidelines for Joint Naval Exercises with External Powers.

Pedoman ini bukan bertujuan melarang negara anggota mengadakan latihan militer luar negeri, melainkan menyusun kerangka etika dan transparansi kolektif, antara lain:

1. Kejelasan Zona Geografis: Memastikan latihan bersama kekuatan besar difokuskan pada perairan netral atau ZEE nasional yang tidak berbenturan langsung dengan wilayah flashpoint sensitif.
2. Kedaulatan Narasi Bersama: Mengharuskan penerbitan rilis pers independen atau joint statement yang mempertegas bahwa latihan berfokus pada keselamatan maritim (search and rescue, mitigasi bencana), bukan dukungan klaim politik tertentu.
3. Menjaga Sentralitas ASEAN: Memastikan interaksi militer tidak mencederai prinsip netralitas kawasan yang tertuang dalam Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN).

Menatap Masa Depan Diplomasi Maritim

Latihan laut bersama seharusnya menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan (confidence building measures), bukan malah menciptakan rasa curiga di antara tetangga kawasan.

Indonesia telah membuktikan diri mampu menjadi mediator damai dalam berbagai krisis regional. Kini, tantangannya adalah membawa keberanian tersebut ke meja diplomasi maritim ASEAN.

Pertanyaannya sekarang: akankah kita membiarkan narasi keamanan kawasan dikendalikan oleh agenda kekuatan besar, ataukah ASEAN berani mengambil kendali dan menetapkan aturan main di rumahnya sendiri?