Mengukur Kebijakan dari Siapa yang Kehilangan Manfaatnya

Dalam kebijakan publik, ada satu cara sederhana untuk membaca siapa penerima manfaat utama sebuah program. Lihat siapa yang paling merasakan kehilangan ketika program itu dihentikan. Logika ini bukan satu-satunya alat ukur, tetapi cukup membantu untuk memahami apakah sebuah kebijakan benar-benar berakar pada kebutuhan masyarakat atau justru lebih banyak menopang kepentingan ekosistem pelaksananya.

Ambil contoh BPJS Kesehatan. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi apabila program tersebut dihentikan secara tiba-tiba. Reaksi terbesar hampir pasti datang dari masyarakat. Jutaan peserta menggantungkan akses pelayanan kesehatan pada BPJS. Mereka yang selama ini memperoleh pengobatan dengan biaya terjangkau akan menjadi pihak pertama yang terdampak. Rumah sakit tentu akan menyesuaikan model bisnisnya, tetapi kepanikan terbesar justru akan dirasakan oleh pasien.

Hal serupa berlaku pada Pertalite. Ketika muncul wacana pembatasan atau penghapusan BBM bersubsidi, yang pertama kali menyampaikan keberatan adalah masyarakat yang setiap hari menggunakannya untuk bekerja, mengangkut barang, atau menjalankan usaha kecil. Pemilik SPBU pada dasarnya menjual produk yang ditetapkan pemerintah. Mereka tetap beroperasi, terlepas dari jenis BBM yang dipasarkan. Yang berubah adalah beban yang harus ditanggung konsumen.

Dua contoh tersebut menunjukkan satu pola. Program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akan memunculkan respons spontan dari masyarakat ketika keberadaannya terancam.

Karena itu, setiap kebijakan publik semestinya dievaluasi dengan pertanyaan sederhana. Siapa yang paling merasakan manfaatnya?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika membahas berbagai program baru yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar. Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima akhir? Ataukah manfaat ekonomi justru lebih terkonsentrasi pada pihak-pihak yang menjadi pelaksana program?

Dalam ilmu kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak diukur dari besarnya anggaran, banyaknya seremoni peluncuran, atau intensitas kampanye di media sosial. Tolak ukurnya adalah efektivitas, ketepatan sasaran, efisiensi, serta dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

Sayangnya, dalam praktik politik, ukuran tersebut sering bergeser. Program dinilai berhasil karena banyak diberitakan. Anggaran besar dianggap identik dengan manfaat besar. Padahal keduanya belum tentu memiliki hubungan langsung.

Program yang baik akan menciptakan ketergantungan dalam arti positif. Masyarakat mempertahankannya karena benar-benar membutuhkan manfaat yang diberikan. BPJS menjadi contoh yang jelas. Program itu bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan telah menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang digunakan jutaan warga. Karena itu, ketika muncul ancaman terhadap keberlangsungannya, masyarakat bereaksi dengan sendirinya.

Sebaliknya, apabila sebuah program lebih banyak dipertahankan oleh pihak-pihak yang memperoleh kontrak, pengelolaan, atau keuntungan ekonomi dari pelaksanaannya, sementara suara penerima manfaat relatif tidak terdengar, pemerintah memiliki alasan kuat untuk melakukan evaluasi. Bukan berarti program tersebut gagal, tetapi perlu dipastikan apakah manfaat publik benar-benar sebanding dengan sumber daya yang telah dikeluarkan.

Prinsip ini penting karena setiap rupiah dalam APBN berasal dari pajak dan penerimaan negara yang pada hakikatnya adalah milik publik. Oleh sebab itu, seluruh belanja negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Evaluasi terhadap sebuah program juga tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, evaluasi adalah bagian dari tata kelola yang sehat. Kebijakan yang baik tidak takut diuji, tidak alergi terhadap kritik, dan tidak bergantung pada pencitraan untuk mempertahankan legitimasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah seberapa keras pemerintah mempromosikannya atau seberapa vokal para pelaksananya membelanya. Ukuran yang paling penting adalah apakah masyarakat akan merasa kehilangan ketika program itu tidak lagi ada.

Sebab tujuan kebijakan publik bukan sekadar menggerakkan anggaran atau menciptakan aktivitas ekonomi bagi segelintir pihak. Tujuan utamanya adalah menjawab kebutuhan rakyat. Jika sebuah program benar-benar menjadi kebutuhan publik, rakyat sendirilah yang akan menjadi pembela pertamanya. Namun jika yang paling khawatir justru pihak-pihak yang hidup dari proyek tersebut, maka pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang paling lantang bersuara, melainkan: untuk siapa sebenarnya kebijakan itu dirancang?