M. Reza Sulaiman | YESRUN EKA SETYOBUDI
Ilustrasi hierarki korporat (Unsplash)
YESRUN EKA SETYOBUDI

Banyak orang percaya kerja keras selalu berbuah jabatan. Kenyataannya, banyak kantor tidak lagi berjalan seperti itu. Kenaikan posisi kini sering ditentukan oleh kedekatan dengan atasan, bukan hasil kerja. Fenomena ini oleh sebagian pengamat disebut neo-feodalisme korporat.

Istilah tersebut menggambarkan struktur kerja yang mirip sistem kasta zaman kerajaan. Dulu, kedudukan seseorang ditentukan garis keturunan. Sekarang, kedudukan ditentukan kesamaan latar belakang sosial. Alumni kampus yang sama, anggota klub golf yang sama, atau sekadar penggemar hobi mahal yang serupa dengan bos, sering melaju lebih cepat dalam karier. Kemampuan menjaga muka atasan menjadi kunci utama, sementara kemampuan kerja hanya menjadi syarat minimal.

Melansir konsep dalam buku The Coming of Neo-Feudalism karya Joel Kotkin, struktur sosial modern perlahan bergeser menjauhi cita-cita kesetaraan. Kotkin menjelaskan kelas atas baru kini mengelompok berdasarkan akses jaringan dan modal sosial, bukan semata kemampuan. Pola ini menciptakan sekat baru antara siapa yang punya akses ke lingkaran dalam kekuasaan dan siapa yang tidak.

Fenomena serupa juga dibahas dalam konsep homofili sosial. Berdasarkan jurnal Birds of a Feather: Homophily in Social Networks yang ditulis Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin, dan James Cook, manusia secara alami cenderung berelasi dengan orang yang mirip dirinya, baik dari segi pendidikan, kelas ekonomi, maupun gaya hidup. Dalam konteks korporat, kecenderungan ini membuat atasan tanpa sadar lebih nyaman mempromosikan bawahan yang punya latar belakang serupa dengannya. Bukan karena kolusi terang-terangan, melainkan karena rasa nyaman yang bias.

Sistem ini pada akhirnya merugikan pekerja berprestasi yang datang dari latar belakang berbeda. Seseorang bisa saja bekerja lebih keras, menghasilkan output lebih baik, tetapi tetap tertinggal dari rekan yang kebetulan satu almamater dengan direktur. Ironinya, banyak perusahaan tetap memasang slogan meritokrasi di halaman depan situs karier mereka. Slogan itu menjanjikan promosi berdasarkan kinerja, padahal praktik di lapangan sering berjalan sebaliknya.

Konsep meritokrasi sendiri sebenarnya sudah lama dipertanyakan banyak akademisi. Buku The Meritocracy Trap karya Daniel Markovits menyinggung bagaimana sistem yang mengklaim adil berdasarkan kemampuan, pada praktiknya justru melahirkan elite baru yang mewariskan keistimewaan ke generasi berikutnya lewat akses pendidikan dan jaringan eksklusif. Anak-anak dari keluarga mapan lebih mudah masuk sekolah bergengsi, lalu lebih mudah pula diterima di lingkaran profesional atasan mereka kelak. Siklus ini berputar terus tanpa disadari banyak pihak.

Pertanyaannya, apakah pola ini bisa diputus? Jawabannya tidak sederhana. Perusahaan bisa membuat sistem penilaian kinerja lebih terukur dan transparan. Promosi bisa didasarkan pada data objektif, bukan kedekatan personal. Namun, selama manusia masih dipengaruhi rasa nyaman terhadap kemiripan sosial, bias semacam ini akan selalu ada celah untuk muncul kembali.

Bagi pekerja yang merasa terjebak dalam sistem ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, bangun jaringan profesional seluas mungkin, tidak hanya di lingkup satu circle sosial saja. Kedua, dokumentasikan pencapaian kerja secara konkret dan terukur, sehingga kontribusi tidak mudah diabaikan meski tanpa kedekatan personal dengan atasan. Ketiga, jangan ragu mencari lingkungan kerja lain jika sistem promosi di tempat lama sudah jelas tidak adil.

Neo-feodalisme korporat bukan teori konspirasi. Pola ini nyata terjadi dan berulang di banyak organisasi, meski jarang dibicarakan terbuka. Mengenali polanya adalah langkah pertama sebelum seseorang bisa memutuskan untuk bertahan, beradaptasi, atau justru pindah mencari sistem kerja yang benar-benar menghargai kemampuan.