M. Reza Sulaiman | Oktavia Ningrum
Ilustrasi Pajak (Unsplash/@bady)
Oktavia Ningrum

Pajak mahal sebenarnya bukan persoalan utama. Yang membuat masyarakat keberatan adalah ketika pajak terus dipungut, tetapi negara tidak terasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Orang mungkin masih bisa menerima pajak yang tinggi apabila sebagai gantinya mereka memperoleh fasilitas publik yang layak, hukum yang berjalan, pendidikan yang terjamin, layanan kesehatan yang mudah diakses, transportasi yang memadai, serta lingkungan kerja yang mampu memberikan penghasilan cukup untuk hidup. Persoalannya bukan sekadar berapa persen pendapatan yang dipotong negara, melainkan apa yang diterima masyarakat setelah membayar pajak tersebut.

Dalam negara dengan sistem publik yang bekerja baik, pajak pada dasarnya bukan sekadar uang yang hilang dari dompet. Ia merupakan bentuk kontribusi untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Jalan dibangun dan dirawat, sekolah tersedia, layanan kesehatan dapat diakses, perlindungan sosial bekerja, dan masyarakat tidak sepenuhnya dipaksa membayar sendiri setiap kebutuhan dasar. Logikanya sederhana: semakin besar kontribusi yang diminta negara, semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Di sinilah hubungan antara pajak dan kepercayaan publik menjadi penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan tarif pajak yang masuk akal. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa uang publik dikelola dengan benar. Ketika warga melihat fasilitas umum buruk, layanan birokrasi berbelit, akses kesehatan mahal, kualitas pendidikan tidak merata, sementara berbagai kebutuhan hidup terus meningkat, pajak mudah dipersepsikan sebagai beban tambahan. Sebaliknya, ketika masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung, pajak dapat dipandang sebagai investasi sosial.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kualitas dunia kerja. Negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa masyarakat harus produktif. Sistem ekonominya juga harus mampu menciptakan pekerjaan yang memungkinkan seseorang hidup layak dari satu pekerjaan. Bayangkan seseorang bekerja penuh waktu dengan jam kerja normal, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akhirnya ia harus mengambil pekerjaan sampingan, menjadi pekerja lepas, berjualan setelah pulang kerja, atau mencari berbagai sumber pendapatan tambahan.

Di satu sisi, kondisi tersebut sering dipuji sebagai kreativitas dan kegigihan. Namun di sisi lain, kita perlu bertanya: mengapa pekerjaan utama tidak cukup untuk menopang kehidupan? Side job seharusnya menjadi pilihan, bukan kewajiban terselubung.

Industri yang sehat semestinya memiliki sistem ketenagakerjaan yang memungkinkan produktivitas berbanding dengan kompensasi yang layak. Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif, sementara pekerja membutuhkan upah yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus terus-menerus bekerja di luar jam kerja. Karena itu, pembicaraan mengenai pajak tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai upah, produktivitas, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup.

Pajak tinggi dengan layanan publik berkualitas merupakan satu model hubungan antara negara dan warga. Sebaliknya, pajak yang terasa berat tetapi tidak diikuti layanan yang sepadan akan lebih mudah melahirkan ketidakpercayaan. Tentu, kualitas negara tidak bisa diukur hanya dari satu indikator. Tidak semua persoalan publik dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan anggaran, dan tidak setiap pajak otomatis menghasilkan layanan yang sempurna. Pengelolaan anggaran, transparansi, efisiensi birokrasi, kualitas institusi, serta pengawasan publik tetap menentukan. Namun prinsip dasarnya jelas: masyarakat berhak menanyakan ke mana uang pajak mereka pergi dan apa manfaat yang kembali kepada mereka.

Pada akhirnya, warga tidak selalu menuntut pajak rendah. Mereka menuntut negara yang bekerja. Jika pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk pendidikan yang baik, kesehatan yang mudah diakses, hukum yang memberikan kepastian, fasilitas publik yang layak, perlindungan sosial, serta pekerjaan dengan upah yang cukup untuk hidup, maka pajak tidak lagi sekadar dipandang sebagai potongan penghasilan. Ia menjadi harga yang dibayar masyarakat untuk mendapatkan sebuah sistem yang bekerja. Yang membuat pajak terasa mahal bukan selalu tarifnya. Pajak terasa mahal ketika negara meminta banyak, tetapi memberikan terlalu sedikit.