MBG dan Argumen yang Terus Bergeser: Sebenarnya Apa yang Mau Diselesaikan?

Perdebatan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah memberi makan anak merupakan tindakan baik. Tentu saja baik. Persoalannya adalah apakah desain program, sasaran penerima, dan besarnya anggaran sudah sejalan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Sebab, dalam setiap kritik terhadap MBG, alasan pembenarannya seolah terus bergeser.

Awalnya, program ini dikaitkan dengan penurunan stunting. Ketika muncul pertanyaan mengenai ketepatan sasaran, argumennya berubah menjadi kebutuhan anak-anak di desa dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketika cakupannya dipertanyakan, muncul alasan lain: MBG membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi.

Semua tujuan tersebut bisa saja penting. Namun, pemerintah perlu menjelaskan secara konsisten apa sasaran utama program ini dan bagaimana keberhasilannya diukur.

Pertama, soal stunting. Secara medis, stunting berkaitan erat dengan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Pemerintah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) juga menegaskan bahwa periode tersebut merupakan masa emas untuk mencegah atau mengoreksi gangguan pertumbuhan. 

Artinya, memberi makan siswa sekolah dasar hingga menengah bukan intervensi utama untuk mencegah stunting yang terjadi pada masa awal kehidupan. Anak yang sudah melewati periode tersebut tetap membutuhkan makanan bergizi, tentu saja. MBG dapat membantu mengurangi kelaparan, memperbaiki asupan gizi, dan mendukung proses belajar. Namun, manfaat itu tidak boleh disamakan dengan keberhasilan mencegah stunting pada 1.000 HPK.

Jika stunting menjadi alasan utama, bukankah lebih masuk akal memperkuat pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita? Termasuk pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertumbuhan, imunisasi, sanitasi, air bersih, serta edukasi gizi keluarga.

Kedua, alasan pemerataan untuk anak-anak di desa dan wilayah 3T. Tidak ada yang membantah bahwa kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih besar. Masalahnya, program MBG memiliki cakupan nasional yang luas. Badan Gizi Nasional pada Januari 2026 menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah pada Agustus 2026 menyatakan melakukan penajaman sasaran dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan wilayah 3T. 

Perubahan prioritas ini justru menunjukkan pentingnya evaluasi. Jika kelompok paling rentan membutuhkan intervensi lebih mendesak, distribusi anggaran dan layanan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan tersebut. Jangan sampai program yang seharusnya membantu mereka justru terlalu sibuk mengejar luasnya cakupan.

Ketiga, MBG disebut membuka lapangan kerja. Memang, operasional dapur, pengadaan bahan pangan, distribusi, dan pengolahan makanan dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat. Petani, peternak, nelayan, pengusaha kecil, hingga pekerja dapur berpotensi memperoleh manfaat.

Namun, penciptaan pekerjaan melalui belanja APBN tidak otomatis menjadi solusi optimal bagi perekonomian. Pemerintah harus menghitung kualitas pekerjaan, keberlanjutan usaha, nilai tambah produksi, serta ketergantungan terhadap anggaran negara. Pekerjaan yang bergantung sepenuhnya pada keberlanjutan satu program pemerintah tidak sama dengan tumbuhnya sektor ekonomi produktif yang mampu bertahan secara mandiri.

Jangan sampai setiap kritik terhadap MBG dijawab dengan alasan baru tanpa evaluasi yang terukur. Program ini harus memiliki indikator yang jelas: apakah status gizi membaik, apakah kelompok rentan terjangkau, apakah makanan memenuhi standar, dan apakah belanja negara menghasilkan manfaat sebanding dengan biayanya.

Memberi makan anak adalah tujuan mulia. Tetapi kebijakan publik tidak cukup dibangun dari niat baik. Ia membutuhkan dasar ilmiah, ketepatan sasaran, transparansi, dan keberanian mengubah desain ketika hasilnya tidak sesuai harapan.

Negara tidak perlu mempertahankan sebuah program hanya karena tujuannya terdengar baik. Yang perlu dipertahankan adalah kepentingan masyarakat. Jangan sampai argumen kebijakan terus berganti, sementara pertanyaan paling mendasar belum terjawab: sebenarnya, masalah apa yang ingin diselesaikan MBG, dan apakah cara yang dipilih sudah menjadi cara paling efektif?