Pemuda Majene Gelar Dialog Terbuka, Apa Tujuan Dibentuknya Staf Khusus Bupati?

Pemuda Majene Pemerhati Daerah melaksanakan dialog terbuka di Kafe Kedai Tuang, Selasa (9/10/2021) malam. Pembicara dalam dialog terbuka tersebut, Juniardi, S.Pd (Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah), Ilmanbahri Widyananda Mansyur, SH (Dosen Hukum Unsulbar), dan Yunus Bonggapaillin (perwakilan dari mahasiswa). 

Jalannya diskusi dipandu langsung oleh moderator Urfiah Umar yang juga mahasiswi Unsulbar. Sementara, beberapa mahasiswa turut hadir untuk menyaksikan jalannya dialog dengan penuh semangat dan melahirkan dialektika diskusi yang menarik. 

Dialog terbuka kali ini mengusung tema "Apa Tujuan Dibentuknya Staf Khusus (TBUP3D) dalam Mewujudkan Majene sebagai Kota Pendidikan". Tujuan diskusi dilaksanakan untuk lebih mempertanyakan pembentukan staf khusus Bupati Majene mengenai dasar hukumnya dan prospek kerjanya yang tak jelas. 

Ilmanbahri Widyananda Mansyur, SH lebih menyoroti persoalan hukumnya.

"Mestinya dengan pembentukan staf khusus Bupati Majene, pemerintah harus berlandaskan pada hukum agar tidak ada kesewenangan-wenangan," jelas Ilmanbahri saat menjadi pemateri. 

Disamping itu, Januardi, S.Pd menambahkan, ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan peraturan daerah, seharusnya memperhatikan peraturan yang ada di atasnya. Hal itu bertujuan agar ada hierarki yang jelas dan tepat. 

Sementara, Yunus Bonggapaillin juga memberikan padangan dalam konteks mahasiswa. Pemuda sapaan Yunus itu, menolak adanya pembentukan staf khusus karena tidak ada rujukan secara jelas. Ketika staf Majene khusus terbentuk, justru membuat adanya tabrakan kewenangan daerah. Padahal perangkat daerah sudah dibantu dengan staf ahli. 

Yunus juga lebih menyoroti persoalan anggaran, mestinya pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan yang lebih penting, seperti persoalan penganggaran korban gempa dan masalah jalan Ulumanda. 

Para peserta diskusi berharap agar ada diskusi lanjutan yang menghadirkan pemerintah setempat, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Hal itu bertujuan agar ada pembanding dan persamaan persepsi terkait dengan keresahan mahasiswa terkait dengan adanya staf khusus Bupati Majene. 

Terakhir, dalam diskusinya juga membahas mengenai Majene sebagai kota pendidikan. Majene sebagai kota pendidikan mesti menjadi pusat layanan pendidikan. Mahasiswa juga menyoroti kinerja staf khusus Bupati Majene mengenai kinerja dalam mewujudkan Majene sebagai kota pendidikan.