Kanwil DJPb Jateng dan FEB UNSOED Gelar Pembekalan MBKM 2022

Pada hari Rabu (9/2/2022) kemarin, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan secara daring “Pembekalan Kajian Outcome Dana Desa (Program Peneliti Muda Berkontrbusi)”, sebagai langkah tindak lanjut atas kesepakatan Program Kerja Sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Program itu bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbedaharaan; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah beserta tim; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan tim; serta mahasiswa FEB Unsoed yang berhasil terpilih untuk mengikuti program ini, yakni sebanyak 45 mahasiswa. 

Acara dibuka secara langsung oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Bapak Tri Budhianto. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan tentang amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa APBN harus ada alokasi dana untuk desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pembangunan desa ini antara lain; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMN 2020 s.d. 2024, target sasaran lokus bidang pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, adalah meningkatnya 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, meningkatkan 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri, revitalisasi 60 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN), mengentaskan 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal, revitalisasi 52 kawasan transmigrasi.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Miden Sihombing menyampaikan paparan berkaitan dengan dana desa, di antaranya tentang tujuan pengukuran outcome dana desa; bagaimana cara menjelaskan bahwa pencapaian outcome atas penggunaan Dana Desa sudah maksimal atau belum; apakah rekomendasi yang dihasilkan atas penelitian yang dilakukan terkait dengan penggunaan dana desa tersebut; celah apakah yang bisa kita lakukan berdasarkan penelitian terdahulu tentang dana desa yang pernah dilakukan; serta pesan kepada para mahasiswa yang melakukan penelitian di lapangan untuk menerapkan pola komunikasi yang baik.  Dengan begitu, pihak Desa dapat secara terbuka dan sukarela dalam berbagi informasi dengan para mahasiswa, sehingga data yang diperlukan untuk mengukur outcome dapat ter-capture secara alamiah.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Prof. Wiwiek Rabiatul Adawiyah, M.Sc., PhD menyatakan sangat berterima kasih sekali, karena mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan kajian outcome dana desa. Hal ini ditindaklanjuti secara serius dengan mengkonversikan pelaksanaan kegiatan, dengan output keluaran laporan yang ekuivalen dengan skripsi mahasiswa. Sehingga, tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat terwujud untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

*) Suparjito, pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.