Merasa Direndahkan, Sejumlah Pimpinan Organda Majene Geram

Baru-baru ini, pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui Kesbangpol Majene dan Kasatpol PP, serta ketua Dewan Pendidikan kabupaten Majene, mengusik mahasiswa di Majene khususnya Organisasi Daerah (Organda) melalui statemennya di media online. Dalam kasusnya ia mengkritik Organda di Majene yang mempersoalkan penggalangan dana yang dilakukan di jalan raya ataupun di lampu merah.

Seperti dimuat di mediasulbar (23/4/2022), kata Kasatpol PP kabupaten Majene bahwa keberadaan organisasi mahasiswa di daerah kabupaten Majene biasa merepotkan atau meresahkan karena mereka turun ke jalan meminta sumbangan tanpa ada konfirmasi atau penyampaian.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majene Rusbi Hamid, mengatakan ikut prihatin dengan keberadaan Organda mahasiswa di Majene yang bisanya hanya turun ke jalan meminta-minta sumbangan di lampu merah. Rusbi juga menyarankan agar para mahasiswa lebih produktif dalam berkegiatan, karena masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat untuk pengembangan pendidikan di daerah.

Terkait dengan statemennya itu, sejumlah elemen organisasi di kabupaten Majene menyayangkan pernyataan dari Kasatpol PP dan Ketua Dewan Pendidikan Majene. Tindakannya itu dinilai merendahkan Organda yang melakukan penggalangan dana di jalan.

Ketua DPC GMNI Majene Agung Prasetyo yang juga anggota Organda Mamuju Tengah, dalam tanggapannya yang dimuat di beberapa media online, mengatakan aksi galang dana di jalan atau lampu merah bukan tanpa alasan.

"Semua itu atas dasar kemanusiaan untuk meringankan beban korban, baik korban bencana atau korban kebakaran rumah, dan korban bencana yang lain," ungkap Agung Prasetyo dikutip dari rakyatta, Selasa (26/04/2022).

Selain itu, Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Majene menanggapi kegiatan mahasiswa yang tidak produktif. Akan tetapi, hal tersebut justru diserang balik sejumlah pimpinan organisasi kepada pemerintah kabupaten Majene yang belum bisa memperlihatkan kualitas pendidikan yang baik dan layak.

Mahasiswa menilai seharusnya pemerintah kabupaten Majene intropeksi diri sebelum melayangkan statemen kepada mahasiswa. Terkait kondisi tersebut, Aliansi Organda Kabupaten Majene mengundang ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majene dan Kepala Satpol PP Kabupaten Majene untuk melakukan debat terbuka dan mengklarifikasi terkait statemen yang dilayangkan.