Sri Mulyani Minta Maaf Usai Rumah Dijarah, Serukan Demokrasi Beradab

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bersuara usai rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan massa. Peristiwa ini terjadi dua kali dalam satu malam, yakni Minggu dini hari 31 Agustus 2025 sekitar pukul 00.30 WIB dan 03.30 WIB.

Mengutip dari Detik Finance, insiden penjarahan dilakukan oleh kelompok massa yang belum diketahui identitasnya. Peristiwa itu menimbulkan keprihatinan publik karena menyasar pejabat negara yang selama ini dikenal cukup vokal dalam mengelola keuangan negara.

Ucapan Terima Kasih dan Permintaan Maaf

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, serta dukungan dari masyarakat luas. Ia menilai perhatian tersebut sebagai energi positif di tengah cobaan yang menimpanya.

Namun, menurut laporan Liputan6, Sri Mulyani juga menyampaikan permintaan maaf karena menyadari masih ada kekurangan dalam kebijakan maupun kinerja yang dijalankan. Ia menegaskan perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

“Pasti masih banyak kurangnya, mohon maaf. Semua akan terus diperbaiki,” tulisnya.

Demokrasi Harus Berjalan Beradab

Dilansir CNBC Indonesia, Sri Mulyani menekankan bahwa demokrasi yang dipilih bangsa Indonesia harus dijalankan secara beradab, bukan dengan cara-cara anarki. Ia mengingatkan, penyusunan undang-undang di Indonesia melibatkan DPR, DPD, pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Proses itu, kata dia, berlangsung secara terbuka dan transparan.

Bagi mereka yang merasa haknya dirugikan, Sri Mulyani mengingatkan ada jalur hukum yang sah, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi atau proses peradilan hingga Mahkamah Agung.

“Demokrasi Indonesia adalah sistem beradab. Belum sempurna, tapi tugas kita memperbaikinya, bukan dengan intimidasi, anarki, atau represi,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Okezone.

Jabatan Publik Harus Amanah

Menurut pemberitaan Disway, Sri Mulyani menegaskan jabatan publik harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, serta profesionalisme. Ia menilai tanggung jawab pejabat negara tidak hanya soal mengelola anggaran, tetapi juga menyangkut masa depan rakyat Indonesia.

Ia menambahkan, seorang pejabat publik harus memiliki empati dan kepekaan terhadap suara masyarakat. Hal itu penting karena setiap kebijakan berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari rakyat kecil hingga dunia usaha.

Apresiasi untuk Semua Kalangan

Mengutip dari iNews, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada semua kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga netizen yang kerap melontarkan kritik pedas. Ia menyebut kritik, sindiran tajam, bahkan makian sekalipun merupakan bagian dari proses demokrasi.

Menurutnya, kritik adalah bahan evaluasi agar pemerintah bisa terus memperbaiki diri. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun selalu ada ruang untuk memperbaiki kekurangan.

Seruan Menjaga Indonesia

Seperti diberitakan Tribunnews, Sri Mulyani menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan Indonesia. Ia menolak keras tindakan menjarah, merusak, menyebar fitnah, hingga menebar kebencian karena hanya akan menambah luka bangsa.

“Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari kita rawat dengan cinta, bukan dengan kebencian,” ungkapnya. Ia juga berharap masyarakat tetap mencintai tanah air dengan cara yang bermartabat, sekaligus memohon agar Tuhan melindungi Indonesia dari perpecahan.