Prabowo dan Obsesi MBG: Mengapa Kemajuan Negara Diukur dari Perut Rakyat?

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa urusan makan ke tengah perdebatan soal masa depan negara. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), ia menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya memberi pangan kepada rakyat.

Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang terus ia pertahankan. Bagi Prabowo, percuma Indonesia merdeka dan memiliki negara jika kebutuhan paling dasar seperti makan belum bisa dipenuhi.

“Untuk apa kita merdeka dan punya NKRI kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan,” kata Prabowo, dikutip Selasa (21/7/2026).

Tentu saja, tidak ada yang akan membantah bahwa rakyat membutuhkan makanan. Anak-anak perlu makan, ibu hamil perlu asupan bergizi, begitu pula lansia dan masyarakat lainnya.

Namun, ketika Prabowo terus membawa persoalan negara kembali pada urusan perut, apakah kemajuan sebuah negara memang cukup diukur dari apakah rakyatnya sudah makan?

Negara Tidak Hanya Bertugas Membuat Rakyat Kenyang

Makan memang kebutuhan paling dasar. Bahkan, bisa dibilang tidak ada pembangunan yang bisa berjalan jika masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Namun, setelah perut kenyang, tugas negara belum selesai. Rakyat masih membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang tidak membuat mereka bangkrut, serta tempat tinggal yang bisa dijangkau.

Mereka juga membutuhkan perlindungan sebagai pekerja dan kepastian bahwa hidup tidak akan terus dihabiskan untuk mencemaskan biaya kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, saya merasa janggal ketika keberhasilan negara seolah terus dikembalikan pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan. Seakan-akan setelah rakyat diberi makan, negara sudah menunaikan sebagian besar tugasnya.

Kritik terhadap MBG Bukan Berarti Ingin Membuat Rakyat Kelaparan

Hal lain yang mengherankan adalah cara Prabowo menanggapi kritik terhadap MBG. Ketika sejumlah ekonom menyoroti anggaran dan dampaknya terhadap ekonomi, kritik tersebut justru seolah dipandang sebagai penolakan terhadap upaya memberi makan rakyat. Prabowo pun menyayangkan kritik tersebut.

“Saudara-saudara, saya diserang karena memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia dianggap pemborosan, tapi ribuan triliun yang menguap yang pergi dari bumi Indonesia setiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi,” kata Prabowo.

Saya sepakat bahwa anak-anak harus mendapatkan makanan bergizi sekaligus tetap bertanya apakah programnya dirancang dengan baik.

Kita bisa mendukung upaya mengatasi masalah gizi tanpa menutup mata terhadap persoalan anggaran. Kita juga bisa ingin rakyat makan dengan baik sembari mempertanyakan apakah negara sudah memilih cara paling efektif untuk mewujudkannya.

Namun, kritik terhadap cara menjalankan sebuah program tidak sama dengan penolakan terhadap tujuan program tersebut. Negara seharusnya mampu membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan penolakan terhadap kebutuhan rakyat.

Rakyat Butuh Lebih dari Sekadar Makan

Saya tidak menganggap MBG sebagai program yang tidak berguna. Masalah gizi memang nyata dan kebutuhan pangan anak-anak tidak bisa dianggap remeh. Namun, program makan gratis tidak boleh menjadi satu-satunya cara pemerintah membicarakan kesejahteraan.

Ada masalah yang lebih besar di balik perut yang lapar. Masih banyak keluarga yang kesulitan membeli makanan karena penghasilan orang tua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di saat yang sama, biaya hidup terus meningkat, sementara pekerjaan layak semakin sulit didapatkan. Kondisi ini membuat banyak masyarakat terus bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Negara yang berhasil bukan hanya negara yang mampu memberi makan rakyatnya. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu menciptakan kondisi agar semakin banyak rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak tanpa terus bergantung pada bantuan.

Makan adalah kebutuhan dasar. Namun, kesejahteraan seharusnya tidak berhenti pada kebutuhan dasar. Artinya, setelah rakyat kenyang, negara masih memiliki banyak pekerjaan lain.