Emban Tugas Ketua LPS, Anggito Abimanyu Rangkap Jabatan Jadi Wamenkeu?

Isu rangkap jabatan sempat mencuat setelah Anggito Abimanyu resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030.

Publik pun bertanya-tanya apakah ia masih akan menjalankan perannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Anggito hanya akan fokus di LPS.

Menurut Purbaya, aturan di LPS jelas melarang adanya rangkap jabatan. Karena itu, Anggito dipastikan tidak lagi menduduki kursi Wamenkeu setelah menerima mandat baru sebagai Ketua DK LPS.

“Enggak (rangkap jabatan), dia akan jadi ketua LPS saja,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 sebagaimana menyadur Antara News pada Selasa (23/9/2025).

Ia menegaskan, pengunduran diri Anggito dari jabatan Wamenkeu sudah berjalan otomatis sejak penetapan dirinya sebagai Ketua LPS. Bahkan, keputusan tersebut merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

“Sudah (mundur), sudah. Ini hampir otomatis ya,” ujar Purbaya.

Dengan pernyataan tersebut, spekulasi publik mengenai kemungkinan Anggito merangkap jabatan sudah terjawab secara tegas.

Penunjukan Anggito sebagai Ketua DK LPS sendiri dilakukan Komisi XI DPR RI melalui rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Dengan latar belakang pengalaman panjang, ia dipercaya menakhodai LPS selama lima tahun ke depan.

Menanggapi penetapannya, Anggito menegaskan bahwa ia akan segera mengembalikan mandat jabatan Wamenkeu kepada Presiden.

“Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” tutur Anggito.

Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya di kursi Wamenkeu. Hal ini, menurutnya, masih menunggu keputusan resmi Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan, karena posisi strategis dan posisi pejabat negara itu tidak boleh ada rangkap jabatan,” ucapnya.

Anggito bahkan menuturkan bahwa sejak awal dirinya sudah menandatangani pakta, bahwa apabila terpilih menjadi Ketua DK LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Namun, ia menyebut masih menunggu Keppres sembari mengambil jeda sejenak.

Emban Jabatan Baru, Anggito Abimanyu Dipastikan Undur Diri dari Kursi Wamenkeu

Sebagai pejabat publik, Anggito menyadari pentingnya aturan larangan rangkap jabatan. Hal itu bukan hanya demi transparansi, tetapi juga menjaga profesionalitas di lembaga keuangan negara.

Lebih jauh, ia menegaskan akan tetap menjalin sinergi dengan Menkeu Purbaya maupun anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, seperti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua DK OJK Mahendra.

Di sisi lain, Anggito menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat peran LPS ke depan. Dalam visinya bertajuk AKSARA, ia mengusung enam misi utama, mulai dari peningkatan kompetensi manajemen aset, penguatan SDM, hingga literasi keuangan melalui media sosial.

Tak hanya itu, ia juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar, menggandakan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta memperkuat digitalisasi proses bisnis dan teknologi.

Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman panjang di berbagai posisi strategis, Anggito dipandang siap membawa LPS lebih maju. Pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Selain di pemerintahan, ia juga aktif di dunia akademik sebagai Guru Besar Ekonomi UGM sejak 1987. Anggito meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, serta banyak berkontribusi di organisasi profesi ekonomi.

Dengan sederet pengalaman tersebut, publik menaruh harapan besar terhadap kepemimpinannya di LPS. Apalagi, sinerginya bersama lembaga keuangan lain diyakini bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.