Biaya Editing hingga Mic Rp0, Fakta di Balik Kasus Videografer Amsal Sitepu

Kasus yang menyeret Amsal Sitepu kembali menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan terkait metode audit dalam pengadaan video profile desa di Kabupaten Karo. Perkara ini berkaitan dengan perbedaan perhitungan nilai pekerjaan antara penyedia jasa dan hasil audit inspektorat yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses hukum.

Dalam proses hukum yang berjalan, Amsal Sitepu disebut menghadapi tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, serta uang pengganti sekitar Rp202 juta. Tuntutan tersebut dikaitkan dengan dugaan selisih nilai dalam sejumlah proyek video profile desa yang dikerjakan di wilayah Kabupaten Karo.

Sidang putusan atau vonis atas perkara ini dijadwalkan pada Rabu (01/04/2026) dan akan digelar di Pengadilan Negeri Medan, ruang Cakra IV. Jadwal ini menjadi tahap akhir dari rangkaian persidangan, di mana majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, ahli, serta alat bukti sebelum menjatuhkan putusan.

Secara kronologis, proyek dimulai ketika Amsal menawarkan jasa pembuatan video profile kepada sejumlah pemerintah desa. Penawaran tersebut kemudian disetujui oleh sekitar 20 desa yang sepakat menggunakan jasa tersebut dalam skema pengadaan.

Setelah kesepakatan tercapai, Amsal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan mulai dari proses produksi hingga penyelesaian akhir. Hasil pekerjaan kemudian diserahkan kepada masing-masing desa lengkap dengan laporan pertanggungjawaban.

Proyek tersebut diketahui telah selesai sebelum kemudian muncul hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Karo. Audit dilakukan untuk menilai kewajaran nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam pengadaan tersebut.

Hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo menetapkan nilai kewajaran pekerjaan sekitar Rp24,1 juta per video. Perhitungan tersebut menggunakan metode yang merinci komponen biaya produksi, termasuk tenaga kerja, peralatan, serta proses produksi lainnya.

Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan harga penawaran penyedia jasa yang berada di kisaran Rp30 juta per video. Selisih antara nilai penawaran dan hasil audit tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah proyek yang dikerjakan sehingga menjadi dasar perhitungan dugaan kerugian negara sekitar Rp202 juta.

Perbedaan metode penilaian ini menjadi salah satu titik yang memunculkan perdebatan dalam perkara tersebut. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, perhitungan nilai pekerjaan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda tergantung pada metode yang digunakan oleh pihak auditor maupun penyedia jasa.

Videografer dan konten kreator Ferry Irwandi yang dikenal memiliki pengalaman di industri produksi video serta pernah berkecimpung sebagai videografer dalam berbagai proyek, termasuk Asian Games, menyampaikan dalam kanal YouTube miliknya bahwa terdapat komponen biaya yang dinilai tidak diperhitungkan dalam audit. Ia mengatakan, “yang namanya editing itu harusnya bayar… kok bisa editing itu nol itu gimana,” serta menyinggung komponen perangkat audio yang juga dianggap tidak dihitung dalam penilaian biaya.

Dalam konteks yang sama, Ferry Irwandi juga menanggapi nilai Rp30 juta untuk satu video profile dan menilai bahwa angka tersebut tidak dapat disebut mahal jika melihat kompleksitas produksi yang melibatkan proses teknis dan durasi pekerjaan yang panjang. Dalam kanal YouTube miliknya, ia menyatakan bahwa untuk pengerjaan video dengan durasi dan muatan seperti itu, “dengan dibayar cuman R30 juta, gua pasti nolak teman-teman karena kemurahan,” yang menegaskan bahwa menurutnya nilai tersebut justru relatif murah dibandingkan dengan kebutuhan produksi yang harus dikerjakan.

Selain itu, dalam produksi video profile, aspek ide dan konsep menjadi bagian dari tahap pra-produksi. Tahap ini mencakup perencanaan konsep visual, penyusunan alur cerita, serta pendekatan penyampaian pesan yang akan ditampilkan dalam video.

Elemen-elemen tersebut umumnya menjadi bagian dari keseluruhan proses produksi yang memengaruhi hasil akhir. Perbedaan pendekatan antara penyedia jasa dan auditor dalam menilai komponen biaya menjadi salah satu aspek yang diperdebatkan dalam perkara ini.

Hal tersebut mencakup bagaimana biaya produksi, termasuk tenaga kerja, peralatan, serta proses kreatif, diinterpretasikan dalam perhitungan nilai pekerjaan. Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut mekanisme pengadaan jasa di tingkat desa serta penggunaan hasil audit sebagai salah satu dasar dalam proses hukum.

Proses pengadaan yang telah dilakukan melalui tahapan penawaran, persetujuan, pelaksanaan pekerjaan, hingga serah terima kemudian berlanjut pada tahap audit yang menghasilkan perbedaan perhitungan nilai. Selain itu, perkara ini turut menyoroti penerapan standar penilaian dalam pengadaan jasa kreatif di lingkungan pemerintahan.

Dalam praktiknya, jasa seperti produksi video memiliki karakteristik biaya yang tidak selalu seragam dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis sesuai dengan kebutuhan dan lingkup pekerjaan masing-masing proyek. Dengan adanya perbedaan pendekatan dalam penilaian tersebut, kasus ini menjadi bagian dari diskusi yang berkembang terkait transparansi pengadaan, metode audit, serta interpretasi terhadap struktur biaya dalam pengadaan jasa kreatif di sektor pemerintahan.