Kurangi Ketergantungan Diesel, IESR Desak Prioritaskan PLTS di Daerah Terpencil

Krisis energi global akibat penutupan Selat Hormuz mendorong pemerintah mempercepat transisi energi, termasuk melalui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW). Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai implementasi program ini perlu dimulai dari langkah yang paling mendesak dan berdampak langsung.

Salah satu prioritas utama yang didorong adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS, khususnya di wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua.

CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar diesel yang selama ini menjadi sumber energi utama di daerah-daerah tersebut.

“Menurut kami, untuk saat ini prioritasnya adalah konversi PLTD ke PLTS,” ujar Fabby.

Ia menjelaskan, penggunaan PLTD selama ini tidak hanya bergantung pada pasokan bahan bakar fosil, tetapi juga menimbulkan biaya logistik yang tinggi karena distribusi energi ke wilayah terpencil cukup kompleks.

Dengan beralih ke PLTS, kebutuhan energi dapat dipenuhi secara lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, langkah ini juga dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menekan emisi gas rumah kaca.

Meski demikian, IESR mengingatkan bahwa keberhasilan program konversi ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Di antaranya adalah perbaikan skema kontrak jual beli listrik jangka panjang atau Power Purchase Agreement (PPA), reformasi di tubuh PLN, serta keterbukaan terhadap investasi swasta.

Di sisi lain, aspek regulasi juga dinilai masih menjadi tantangan. Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun Peraturan Presiden terkait pembangunan PLTS 100 GW yang digarap oleh Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tanpa kejelasan regulasi dan perencanaan yang matang, IESR menilai program transisi energi berpotensi berjalan lambat. Karena itu, pemerintah didorong segera menetapkan langkah konkret agar pengembangan energi bersih, khususnya di wilayah terpencil, dapat segera direalisasikan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penulis: Natasha Suhendra