M. Reza Sulaiman | Sukatman Sukatman
Transaksi pembayaran digital pada usaha kecil menengah. (Foto: Pexels / RDNE Stock project)
Sukatman Sukatman

Ketika kabar mengenai penguatan peran Indonesia dan India di panggung BRICS berembus, sebagian besar dari kita mungkin cuma bisa mengernyitkan dahi. Istilah geopolitik, dedollarization, atau diplomasi multilateral kerap terasa terlampau jauh dan mengawang-awang. Pertanyaan mendasar yang jarang dibahas media adalah: Lantas, apa dampaknya buat pedagang pecel lele, pemilik toko daring rumahan, atau pekerja migran yang saban bulan rutin mengirim uang ke kampung halaman?

Alih-alih cuma terjebak dalam perdebatan makroekonomi yang elitis, momentum kemitraan strategis Indonesia-India ini sebenarnya menyimpan peluang emas yang sangat merakyat: transformasi inklusi keuangan digital.

Belajar dari Kejutan UPI India

Selama ini, narasi integrasi ekonomi antarnegara kerap kali identik dengan proyek korporasi raksasa. Padahal, India punya resep rahasia yang terbukti ampuh memberdayakan ekonomi arus bawah: Unified Payments Interface (UPI).

Sistem pembayaran digital milik India ini sukses mengubah peta transaksi harian secara radikal. Di sana, dari minimarket megah hingga penjual teh di pinggir jalan menggunakan UPI tanpa dibebani potongan biaya transaksi yang mencekik. Hasilnya? Inklusi keuangan melonjak tajam karena teknologi tidak lagi menjadi barang mewah yang menguras dompet rakyat kecil.

Indonesia sejatinya sudah berada di jalur yang benar lewat hadirnya QRIS. Namun, jujur saja, kita kerap kali masih dibayangi tantangan biaya transaksi (Merchant Discount Rate) dan rumitnya konversi mata uang ketika pelaku UMKM kita mencoba merambah pasar ekspor skala kecil.

Menjembatani QRIS dan UPI di Panggung BRICS

Di sinilah letak relevansi konkret kemitraan RI-India. Kerja sama bilateral tidak boleh berhenti sebatas jabat tangan diplomatis di ruang ber-AC. Indonesia perlu memanfaatkan kedekatan dengan India di BRICS untuk mendorong integrasi langsung antara ekosistem QRIS dan UPI.

Bayangkan jika skema Local Currency Settlement (LCS)—transaksi menggunakan mata uang lokal tanpa perlu berputar dulu ke Dolar AS—bisa dipadukan langsung dengan sistem pembayaran digital ini.

Jika QRIS dan UPI terhubung tanpa perantara yang mahal, seorang perajin batik di Solo bisa menjual produknya langsung ke pembeli di New Delhi dengan biaya transfer serendah mungkin. Begitu pula sebaliknya, ribuan pekerja migran atau wisatawan tidak perlu lagi tercekik oleh potongan biaya provisi bank antarnegara yang tinggi.

Saatnya Diplomasi Berdampak Efisiensi

Kunci dari inklusi keuangan yang hakiki bukanlah seberapa canggih aplikasinya, melainkan seberapa terjangkau dan adil aksesnya bagi kelas pekerja.

Sudah saatnya kita mengubah kacamata memandang forum internasional seperti BRICS. Jika selama ini BRICS lebih banyak dipandang sebagai panggung negosiasi energi dan politik global, mari dorong agar kemitraan ini melahirkan kebijakan pragmatis yang menurunkan biaya hidup dan biaya berusaha rakyat bawah.

Kerja sama internasional yang berhasil bukanlah yang paling sering masuk berita utama, melainkan yang hasilnya diam-diam bikin dompet pelaku UMKM kita bernapas lebih lega. Menurut Anda, mampukah diplomasi digital ini benar-benar menyentuh lapak para pedagang kecil kita?