Humor yang Membunuh Sains: Menyoal Sentilan Prabowo dan Narasi Anti-Intelektual

Ruangan seketika riuh saat Presiden Prabowo Subianto menyentil segelintir pakar dalam pidatonya di HUT ke-28 PAN kemarin. Kalimat blak-blakan beliau, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” sukses jadi katarsis yang bikin para pendukungnya terpingkal-pingkal. 

Prabowo sendiri sebetulnya langsung membela diri kalau sindiran itu cuma dialamatkan untuk pengamat dan pengkritik yang hobi memfitnah. Namun, di situlah letak menariknya. Seni demokrasi kita jadi terasa unik ketika kepakaran yang mestinya diuji lewat adu data dan argumen ilmiah, justru dirayakan dengan panggung humor dan tawa bersama.

Di sinilah pemikiran Tom Nichols dalam bukunya, Matinya Kepakaran (2018), menemukan relevansinya. Nichols memotret fenomena mengkhawatirkan tentang runtuhnya kepercayaan masyarakat sekarang terhadap kepakaran. Kini, ada kecenderungan kuat di mana opini pribadi dianggap setara dengan pengetahuan yang lahir dari riset, pendidikan, dan pengalaman bertahun-tahun.

Tentu saja, peringatan Nichols bukan berarti seorang pakar selalu maksum. Pakar bisa saja keliru, punya bias kepentingan, atau menghasilkan analisis yang patut diperdebatkan. Kritik terhadap mereka justru menjadi bahan bakar penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 

Namun, ada batas tegas yang harus dipahami. Membantah pakar dengan adu bukti dan argumen itu menyehatkan karena membuka ruang uji publik. Sebaliknya, merendahkan pakar hanya karena mereka "terlalu pintar dan goblok" adalah hal yang berbahaya. Cara kedua ini berisiko menggeser debat substansial menjadi sekadar ajang adu popularitas.

Masalahnya kian rumit ketika narasi merendahkan itu justru keluar dari mulut seorang presiden. Prabowo adalah pemegang otoritas politik tertinggi yang ucapannya punya pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir publik. Ketika seorang pemimpin negara menggunakan diksi yang mendegradasi kepakaran untuk merespons kritik, ia sedang memberi contoh buruk bahwa pengetahuan bisa dengan mudah disingkirkan lewat kekuatan retorika kekuasaan.

Jauh-jauh hari, Richard Hofstadter lewat bukunya Anti-Intellectualism in American Life (1963) sudah mengingatkan bagaimana kecurigaan pada kaum intelektual bisa tumbuh subur di panggung politik. Sikap anti-intelektual ini sering kali muncul lewat narasi halus bahwa orang-orang terdidik itu elitis, sok rumit, dan jauh dari realitas rakyat kecil. 

Narasi populis seperti ini memang mudah memanen tepuk tangan. Rakyat sengaja dibenturkan dengan pakar, seolah-olah keduanya sedang bertarung di ring tinju. Padahal, rakyat justru butuh kepakaran untuk membedah kebijakan publik. Pengetahuan bukanlah musuh rakyat. Justru, pengetahuan adalah senjata utama agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari kebijakan yang keliru.

Dalam konteks Indonesia, Vedi R. Hadiz dalam Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia yang terbit di International Political Science Review (2017) menunjukkan bahwa populisme berkembang dalam ruang politik yang dibentuk oleh ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sistemik serta kuatnya pengaruh oligarki. Karena itu, retorika yang mengaku berbicara atas nama rakyat perlu diperiksa secara kritis. Siapa yang sedang dibela? Dan Kritik siapa yang sedang dilemahkan?

Tragedi Pandemi COVID-19 dulu adalah bukti nyata bahwa hubungan antara sains dan kebijakan publik bukan sekadar soal gaya bahasa. Salah urus kebijakan kesehatan berujung pada hilangnya nyawa manusia. Ketika argumen ilmiah disetarakan dengan sekadar opini biasa, harga yang harus dibayar adalah keselamatan jiwa kita semua.

Presiden tentu boleh tidak setuju dengan pakar. Namun, perbedaan pendapat itu harus dilawan dengan data, penjelasan, dan argumen yang bertanggung jawab. Ejekan sama sekali tidak membuktikan kalau pakar itu keliru. Ia justru memperlihatkan bahwa kekuasaan sengaja memilih bahasa hinaan saat kehabisan cara menghadapi argumen ilmiah. 

Demokrasi tidak butuh siapapun yang selalu merasa paling benar. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu memilah antara kritik berbasis bukti dan fitnah, lalu merespons keduanya secara dewasa. Ketika pakar dicerca dari panggung kekuasaan, ruang publik kita akan terancam kehilangan kompas untuk membedakan mana pengetahuan yang valid, mana opini, dan mana yang sekadar sorak-sorai tepuk tangan.