Indonesia Targetkan Rehabilitasi 769 Ribu Hektare Mangrove untuk Pulihkan Pesisir

Pemerintah Indonesia menegaskan rencana merehabilitasi 769.824 hektare ekosistem mangrove secara ilmiah, terukur, dan melibatkan masyarakat, bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia 2025.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan langkah ini diluncurkan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Mempawah, Kalimantan Barat, serta aksi penanaman di Mempawah Mangrove Park.

"Lahan-lahan ini adalah peluang kedua yang diberikan alam kepada kita. Pemulihan harus dilakukan secara ilmiah, terukur, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama," kata Hanif, Jumat (11/8).

Rakornas dihadiri lebih dari 200 peserta lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil. Acara ini sekaligus menjadi awal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang pengelolaan kawasan mangrove nasional.

Indonesia memiliki 3,44 juta hektare mangrove, terbesar di dunia dan mencakup 20% ekosistem global. Namun, lebih dari satu juta hektare hilang dalam 40 tahun terakhir akibat alih fungsi lahan, pembangunan tak terkendali, dan abrasi.

Di Kalimantan Barat, degradasi mencakup lebih dari 17 ribu hektare, termasuk hilangnya 300 hektare daratan di Kabupaten Mempawah.

Aksi di lapangan

Sebagai bagian dari program nasional, KLH/BPLH menanam 8,1 hektare mangrove di Mempawah Mangrove Park, bagian dari target rehabilitasi 61,8 hektare di wilayah itu. Target nasional hingga 2029 adalah memulihkan 600 ribu hektare sesuai Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Hanif menekankan fungsi vital mangrove: melindungi garis pantai, menyerap karbon biru, menjadi habitat biodiversitas, dan menopang ekonomi pesisir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang turut hadir, menambahkan:

"Upaya menjaga ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove adalah investasi bumi di masa depan."
Menteri Hanif juga mengapresiasi dukungan TNI, termasuk penanaman 12 juta pohon, dan kontribusi perusahaan seperti PT ANTAM yang mengintegrasikan pemulihan pesisir ke strategi bisnis berkelanjutan. Kajian menunjukkan pengelolaan mangrove yang baik dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp250 juta per hektare per tahun.

Kebijakan jangka panjang

KLH/BPLH tengah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai panduan nasional hingga 2045. Skenario transformasionalnya meliputi:

KLH/BPLH tengah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai panduan nasional hingga 2045. Dalam skenario transformasionalnya, pemerintah menargetkan peningkatan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, penurunan emisi hingga 43 juta ton CO, serta kenaikan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25 persen.

"Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan ada pada komunitas lokal," ujar Hanif.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan kesiapan daerahnya mendukung RPPEM, sementara akademisi IPB Sony Trison mengingatkan perlunya pendekatan pentahelix: semua pihak terlibat dari perencanaan hingga pemantauan agar manfaatnya nyata bagi masyarakat pesisir.