Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk untuk NU (Nahdlatul Ulama) memantik kontroversi. Muhammadiyah juga menilai klaim Menag Yaqut itu berbeda dengan catatan sejarah. Nahdlatul Ulama secara resmi menyatakan tidak sependapat dengan Yaqut.
Menyadur dari CNN, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmi Faishal Zaini mengatakan, Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU ataupun hanya untuk umat Islam.
Ia menambahkan, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Pasalnya, NU adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah, organisasi keagamaan, dan kemasyarakatan.
Menteri Yaqut mengklarifikasi ucapannya yang sudah ramai diperbincangkan, ia menyampaikan bahwa itu dalam forum internal. Ia pun hanya ingin memotivasi para santri dan pondok pesantren.
Ia mengibaratkan seperti obrolan pasangan suami-istri yang mengatakan dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos. Dan memang ia juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati.
Bagaimana sih sejarah pendirian Kemenag? Menyadur dari laman resmi web Kementerian Agama, Kemenag pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin pada 11 Juli 1945 dalam siding Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Menurut Yamin, dibutuhkan kementerian khusus guna mengurusi persoalan agama, termasuk untuk memberi jaminan kepada umat Islam yang jadi mayoritas di Indonesia. Tapi, usulan itu tak mendapat cukup dukungan. Ia lantas menyampaikan gagasan yang sama di sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 19 Agustus 1945.
Pendapat Yamin lagi-lagi ditolak oleh anggota PPKI saat itu. Angin segar berhembus setelah sidang pleno KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) menjelang akhir 1945. Dalam sidang itu, tokoh-tokoh Islam dari Partai Masyumi, seperti Abu Dardiri, Saleh Suaidy, dan Sukoso Wirjosaputro, menggaungkan kembali gagasan Yamin.
Kali ini gagasan itu diterima dan mendapat dukungan dari anggota KNIP, termasuk oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kementerian Agama pun resmi dibentuk lewat ketetapan pemerintah, 3 Januari 1946 dengan Haji Mohammad Rasjidi sebagai Menteri Agama RI pertama.
