Seiring berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pendekatan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sorotan terhadap warisan ekonomi yang ditinggalkan oleh Jokowi semakin tajam. Salah satu aspek yang menjadi fokus perdebatan adalah infrastruktur yang telah dibangun selama kepemimpinan Jokowi. Dalam menggali lebih dalam tentang warisan infrastruktur Jokowi, muncul pertanyaan yang mendasar: Apakah ini merupakan prestasi besar yang akan membawa kemajuan berkelanjutan, ataukah hanya menjadi bom waktu yang akan menanti Prabowo?
Melansir pada laman Suara.com pada Selasa (21/05/2024), Prabowo menyatakan tekadnya untuk melanjutkan warisan era Jokowi, sambil memperbaiki kekurangan yang ada. Dia menegaskan hal ini dalam sebuah acara silaturahmi dan buka bersama TKN dan relawan Prabowo-Gibran, "Kita membangun di atas landasan yang telah dibangun presiden sebelum kita (Jokowi), tapi kita bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut."
Salah satu aspek utama yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah infrastruktur. Program infrastruktur yang ambisius telah menjadi salah satu tanda tangan kebijakan ekonominya. Namun, sebagian melihat warisan ini dengan sorotan kritis.
Pertama, utang pemerintah yang tinggi menjadi perhatian serius. Menurut data dari Kementerian Keuangan, utang pemerintah per 31 Maret 2024 mencapai Rp 8.262,10 triliun. Meskipun masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan, utang yang tinggi bisa menjadi beban bagi pemerintahan yang akan datang, seperti yang diungkapkan oleh pakar ekonomi, "Utang pemerintah yang tinggi tentu akan menjadi beban bagi pemerintah selanjutnya, termasuk Prabowo."
Kedua, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target menjadi catatan hitam. Jokowi berjanji untuk membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, namun, realitasnya selama 9 tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 5 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan.
Ketiga, meskipun terdapat proyek infrastruktur besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai investasi hingga Rp 1.257 triliun, masih ada keraguan tentang efektivitasnya. Seorang analis ekonomi mengungkapkan, "Meskipun ada banyak proyek infrastruktur besar, pertanyaannya adalah seberapa efektifnya proyek-proyek ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan?"
Namun, tidak semua aspek infrastruktur Jokowi dipandang negatif. Program hilirisasi nikel dianggap sebagai salah satu keberhasilannya. Prabowo sendiri mengakui manfaat besar yang diberikan oleh program ini, "Sebelum ada program ini, penghasilan negara hanya US$3,3 miliar. Setelah pelarangan ekspor bahan mentah di 2022, pendapatan negara di tahun itu mencapai US$33,8 miliar."
Dengan demikian, warisan infrastruktur Jokowi bukanlah hitam atau putih. Ini merupakan kombinasi dari prestasi besar dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo dihadapkan pada tugas besar untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur sambil mengatasi tantangan yang ada. Sebuah tugas yang tidak mudah, namun sangat vital untuk masa depan ekonomi Indonesia.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.