Langkah Prabowo: Distribusikan Keadilan Melalui Infrastruktur Berkelanjutan

Hikmawan Firdaus | Yayang Nanda Budiman
Langkah Prabowo: Distribusikan Keadilan Melalui Infrastruktur Berkelanjutan
Ilustrasi anak di jembatan di lingkungan perkotaan.(travelers_tw/Pexels.com)

Dalam setiap rekam tualang perjalanan suatu bangsa, infrastruktur menjadi jantung penggerak yang cukup vital. Kini, dengan Prabowo Subianto sebagai presiden, harapan akan terciptanya pembangunan yang holistik dan berkelanjutan semakin membara. Kita berada di titik krusial, di mana setiap langkah yang diambil harus merefleksikan visi besar dan keberanian yang selama ini dipegang sebagai suatu hal yang prinsipil. 

Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, harapan baru muncul bagi banyak rakyat yang menantikan perubahan dan kemajuan. Sebagai seorang tokoh yang berpengalaman dalam dunia politik dan militer, Prabowo menghadapi tantangan besar, tetapi juga peluang untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. 

Salah satu fokus utama yang harus diketengahkan dalam agenda pemerintahan Prabowo adalah sektor pembangunan infrastruktur. Di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan infrastruktur yang baik menjadi semakin mendesak.

Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang ada dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan meningkatkan aksesibilitas, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat merata, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Berkaca pada pencapaian yang telah diperoleh Presiden sebelumnya, Prabowo dihadapkan dengan dorongan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahannya guna meneruskan program infrastruktur yang dinilai berhasil.

Selain itu, publik juga masih menunggu kepastian akan langkah dan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan sejumlah mega-proyek yang diwariskan oleh Joko Widodo seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Selama kurun waktu 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah berhasil membangun fondasi dan peradaban baru dengan pendekatan yang berfokus pada Indonesia.

Ini termasuk pembangunan dari pinggiran, desa dan daerah terluar, serta pembangunan infrastruktur dasar, terutama di sektor bendungan, irigasi, dan konektivitas jalan, telah dilakukan dengan intensif.

Upaya ini dimulai sejak awal pemerintahan Jokowi pada tahun 2014. Alhasil, menjelang akhir masa tugasnya, lembaga survei Indikator Politik merilis hasil survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi hingga mencapai 75%.

Jauh sebelum pelantikan, banyak lembaga ekonomi internasional yang aktif memberikan analisis tentang kondisi ekonomi Indonesia jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Salah satu di antaranya adalah Fitch Ratings, sebuah perusahaan pemeringkat kredit asal Amerika Serikat.

Menurut Fitch, kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar akan tetap sama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, seperti yang tercantum dalam rilis mereka berjudul 'Indonesia Election Outcome Points to Broad Economic Policy Continuity'.

Fitch memprediksi bahwa Prabowo akan terus fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk ibu kota baru, serta mendukung hilirisasi komoditas dan pengembangan manufaktur baterai serta kendaraan listrik.

Laporan mingguan Pratinjau Ekonomi Asia Pasifik dari Moody's Analytics, yang diterbitkan antara 19-23 Februari 2024, juga mengomentari kemenangan Prabowo. Mereka memperkirakan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi, dengan melanjutkan kebijakan populer Joko Widodo.

Mempertimbangkan Tantangan yang Belum Usai

Mengacu pada informasi sebelumnya, pemerintah telah menetapkan anggaran belanja infrastruktur untuk tahun 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran ini cukup mengalami penurunan sekitar 5,29% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp422,7 triliun pada 2024.

Anggaran infrastruktur 2025 tersebut direncanakan akan dialokasikan untuk berbagai proyek prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun sebagian pihak memperkirakan APBN 2025 akan mengalami defisit anggaran hingga Rp616 triliun.

Defisit ini merupakan akumulasi utang yang diambil selama kepresidenan Joko Widodo, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek strategis infrastruktur. 

Beragam proyek yang telah selesai memang berhasil mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban utang pembiayaan kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru. Meskipun demikian, publik tetap optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang cermat untuk mengatasi situasi ini.

Seperti dalam rapat kabinet pertamanya usai dilantik, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih berhati-hati, terutama dalam hal pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi. 

Dan perlu juga kita sadari bahwa infrastruktur bukan hanya sekedar proyek fisik, aspal dan tiang-tiang jembatan; ia adalah refleksitas dari pendistribusian keadilan sosial yang merata.

Paradigma pembangunan tidak boleh dilakukan secara serampangan sehingga dapat berpotensi merampas hak masyarakat yang terdampak langsung oleh agenda besar kekuasaan.

Jangan sampai atas dalih “pembangunan” dan “kemajuan”, ia dapat melegitimasi setiap praktik perampasan tanah adat, pengrusakan lingkungan hingga penggusuran. 

Keadilan tidak boleh hanya dimaknai sebatas utilitas hingga mengorbankan hak sedikit masyarakat yang terkena imbas.

Oleh karena itu, publik berharap agar setiap jembatan yang dibangun, setiap ruas jalan yang diperbaiki, dan setiap bendungan yang didirikan, tidak hanya menghubungkan titik geografis, tetapi juga mempersatukan impian masyarakat. 

Karena tak dipungkiri bahwa tidak sedikit agenda pembangunan akan selalu berjalan dengan apa yang telah kita harapkan. Kompleksitas masalah dan kerumitan perencanaan hingga eksekusi kerap menjadi indikator yang menghambat terlaksananya setiap rencana. 

Karena bagaimanapun, sektor infrastruktur sangat rentan penyalahgunaan jabatan, praktik korupsi, markup anggaran, konflik pembebasan lahan hingga upaya memaksimalkan ketajian peran pengawasan dari lembaga antirasuah (KPK) hingga BPK adalah beberapa pekerjaan rumah yang semestinya andil dipertimbangkan. 

Guna mengoptimalkan setiap kebijakan dan program infrastruktur yang hendak dilaksanakan, penting bagi pemerintah mendatang untuk berkolaborasi baik dengan swasta, lintas lembaga maupun kelompok masyarakat sipil.

Mulai detik ini, Presiden Prabowo Subianto harus mampu menjembatani antara semua elemen, mendorong partisipasi publik yang luas dalam setiap proses pembangunan. Kala masyarakat terlibat, mereka tidak hanya sebatas penerima manfaat, melainkan juga menjadi bagian dari solusi. 

Merangkai Harapan dalam Pembangunan

Publik berharap di era kepemimpinan yang baru ia mampu mengambil langkah berani untuk me-re-desain infrastruktur secara merata. Di sinilah letak gelombang tantangan dan peluang.

Tidak hanya daerah perkotaan yang harus selalu diprioritaskan, tetapi juga ruang daerah terpencil yang selama ini termarjinalkan.

Maka dari itu, jika konsentrasi agenda infrastruktur hanya berfokus pada kota besar yang potensial, tanpa mempertimbangkan wilayah pelosok yang berhak atas akses yang merata, maka kita sama saja membangun tembok tinggi yang mensegregasi dan semakin meningkatkan disparitas di bawah. 

Bagaimanapun, kita perlu mengambil resiko untuk bermimpi besar dan luas. Proyek infrastruktur harus berorientasi pada keberlanjutan, kemanfaatan dan keadilan.

Bahkan, dalam menghadapi situasi krisis iklim yang semakin nyata, pembangunan yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas yang diketengahkan. Publik berharap Presiden Prabowo dapat mendorong inovasi dan teknologi hijau dalam setiap proyek yang diagendakan.

Meski usia kekuasaannya masih sangat belia, kita ingin melihat keberanian dalam setiap keputusan yang diambil. Apakah itu akan berani menggandeng investor untuk proyek infrastruktur, ataukah berani mengambil langkah inovatif yang mungkin dianggap tidak konvensional. Rasa percaya diri dan keberanian inilah yang akan mengubah wajah infrastruktur kita menjadi lebih baik.

Terakhir, Prabowo perlu mengingat bahwa infrastruktur yang baik adalah infrastruktur yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Setiap jalan yang dibangun, setiap pelabuhan yang direnovasi, harus merefleksikan aspirasi rakyat.

Di sinilah letak tanggung jawab besar; memimpin dengan hati dan visi yang tajam.  Dengan semua harapan ini, kita percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia dapat melangkah maju dengan infrastruktur yang bukan hanya mengkoneksikan, melainkan juga memberdayakan. 

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak