MBG hingga Sekolah Rakyat, Sejauh Mana Negara Berpihak pada Pendidikan?

Narasi keberpihakan negara terhadap pendidikan kembali menguat melalui berbagai program populis. Salah satu yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disusul dengan gagasan Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok paling rentan. Secara kasat mata, kebijakan ini tampak sebagai langkah progresif: negara hadir, memberi, dan menjangkau. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, keberpihakan tidak cukup diukur dari kehadiran program, melainkan dari sejauh mana ia menyentuh akar ketimpangan pendidikan.

MBG antara Intervensi Gizi dan Ambisi Politik

Program MBG diluncurkan sejak awal 2025 sebagai kebijakan nasional untuk meningkatkan gizi sekaligus mendukung proses belajar siswa. Program ini bahkan ditargetkan menjangkau puluhan juta penerima manfaat, dengan tujuan meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas sumber daya manusia. Dalam skala tertentu, intervensi ini memang relevan. Gizi yang baik terbukti berkorelasi dengan kemampuan belajar.

Namun, MBG juga tidak lepas dari kritik. Implementasinya menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga distribusi yang belum merata, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Lebih jauh, laporan menunjukkan adanya masalah serius seperti keterlambatan pencapaian target akibat kurangnya fasilitas dapur, serta kasus keracunan massal yang menimbulkan kekhawatiran terhadap standar keamanan pangan. Kritik ini menegaskan bahwa program besar dengan ambisi nasional sering kali berhadapan dengan realitas teknis yang tidak sederhana.

Dalam konteks politik, MBG juga tidak bisa dilepaskan dari janji kampanye. Program ini merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintahan baru yang dirancang untuk menjawab isu stunting dan kesejahteraan anak. Di titik ini, pendidikan menjadi bagian dari agenda yang lebih luas, bukan fokus utama.

Sekolah Rakyat dan Logika Akses Tanpa Fondasi

Jika MBG menyasar aspek kesejahteraan siswa, Sekolah Rakyat hadir dengan klaim memperluas akses pendidikan. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem formal. Negara mencoba “menjemput bola”, menghadirkan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu menjangkau sekolah konvensional.

Namun, persoalan klasik kembali muncul: akses tidak selalu sejalan dengan kualitas. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tenaga pengajar yang cukup, serta kurikulum yang adaptif, perluasan akses berisiko menciptakan pendidikan dua lapis. Satu untuk mereka yang mampu, satu lagi untuk mereka yang sekadar “terjangkau”.

Pengalaman berbagai program sebelumnya menunjukkan bahwa sekolah alternatif sering kali beroperasi dalam keterbatasan. Guru menghadapi beban tambahan tanpa insentif, fasilitas minim, dan dukungan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam kondisi seperti ini, keberpihakan negara menjadi ambigu. Ia hadir, tetapi tidak sepenuhnya menopang.

Keberpihakan yang Diuji pada Struktur, Bukan Program

Pemerintah menegaskan bahwa program seperti MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan, bahkan disebut memperkuatnya. Namun, persoalan utama bukan semata pada besar anggaran, melainkan pada desain kebijakan.

Keberpihakan negara seharusnya terlihat pada penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Ini mencakup kualitas guru, pemerataan fasilitas, serta penghapusan hambatan biaya tidak langsung yang masih membebani siswa. Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat hanya menyentuh sebagian kecil dari persoalan tersebut.

Ada kecenderungan bahwa kebijakan pendidikan bergerak dalam logika programatik: menghadirkan solusi spesifik untuk masalah spesifik. Pendekatan ini penting, tetapi tidak cukup. Tanpa integrasi dalam kerangka besar, program-program tersebut hanya menjadi tambalan yang bersifat sementara.

Solusi alternatif yang lebih struktural perlu diarahkan pada beberapa hal. Pertama, integrasi kebijakan lintas sektor, sehingga program gizi, pendidikan, dan kesejahteraan berjalan dalam satu desain yang utuh. Kedua, penguatan sekolah negeri sebagai fondasi utama, bukan sekadar pelengkap. Ketiga, distribusi sumber daya yang lebih adil, terutama ke daerah tertinggal. Keempat, evaluasi berbasis data yang transparan, bukan sekadar klaim keberhasilan administratif.

Keberpihakan negara tidak bisa diukur dari seberapa banyak program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana sistem pendidikan mampu menghapus ketimpangan secara nyata. Dari MBG hingga Sekolah Rakyat, yang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas program, melainkan arah politik pendidikan itu sendiri: apakah benar-benar untuk semua, atau hanya cukup untuk terlihat berpihak.