Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat pernyataan menarik saat memimpin kegiatan tanam padi serentak di Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Ia menyebut ada pihak yang mengatakan dirinya dibohongi oleh menteri-menterinya. Konteksnya: soal kondisi ekonomi Indonesia.
Ia langsung menambahkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini “kuat dan akan lebih kuat lagi.”
Pernyataan ini tentu saja langsung jadi sorotan. Bukan hanya karena diucapkan seorang kepala negara, tapi juga karena kontras dengan realitas ekonomi yang dirasakan banyak rakyat Indonesia hari-hari ini.
Pertama-tama, mari kita jujur dulu: ucapan “ekonomi Indonesia baik-baik saja” memang enak didengar. Menenangkan. Tapi, apakah benar demikian?
Salah satu menteri—yang identitasnya tak disebutkan secara gamblang— menyampaikan kepada Presiden bahwa kondisi ekonomi Indonesia hanya terlihat bagus di atas kertas. Tapi realitas di lapangan? Jauh dari itu.
Presiden Prabowo justru menganggap dirinya dibohongi jika dikatakan ekonomi Indonesia hanya terlihat bagus di permukaan. Ia yakin ekonomi Indonesia baik-baik saja dan akan semakin kuat. Di sinilah letak masalahnya.
Kalau ekonomi memang sedang baik-baik saja, mengapa masih banyak pekerja yang kena PHK massal? Mengapa daya beli masyarakat terus menurun? Mengapa pengangguran terbuka masih tinggi, terutama di kalangan anak muda?
Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat tingkat pengangguran per Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen dibanding tahun lalu. Belum lagi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar, menyentuh angka lebih dari Rp16.500/USD per April 2025.
Di sisi lain, investor asing—yang biasanya jadi indikator kepercayaan terhadap perekonomian—mulai menunjukkan tanda-tanda mundur.
Beberapa proyek besar terpaksa ditunda, sementara modal asing lebih memilih parkir di negara-negara yang dinilai lebih stabil secara politik dan hukum. Bahkan pada kuartal pertama 2025, aliran modal asing mengalami net outflow hingga triliunan rupiah.
Narasi bahwa ekonomi baik-baik saja justru bisa berbahaya. Bukan hanya karena bisa jadi delusional, tapi juga karena mengabaikan alarm ekonomi yang sudah bunyi sejak lama.
Sektor UMKM—yang katanya tulang punggung ekonomi nasional—masih kesulitan mengakses pembiayaan murah. Kredit usaha kecil menengah stagnan. Belum lagi berbagai regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah yang bikin pelaku usaha bingung dan frustrasi. Kalau ekonomi baik, mengapa iklim usahanya tidak kondusif?
Dan jangan lupa, perang dagang global antara Amerika dan negara-negara mitranya bisa berdampak serius ke neraca perdagangan Indonesia. Ketergantungan terhadap barang impor, ditambah lemahnya ekspor non-komoditas, membuat kita makin rentan. Apalagi saat ini, surplus neraca perdagangan kita terus menipis.
Ekonomi yang sehat bukan sekadar soal pertumbuhan PDB atau angka inflasi yang rendah. Tapi juga soal pemerataan, akses pekerjaan, dan ketahanan rumah tangga.
Kalau rakyat masih susah beli sembako, anak muda susah cari kerja, dan UMKM kembang-kempis, maka ada yang salah dengan narasi “semuanya baik-baik saja.”
Dalam situasi seperti ini, masyarakat justru berharap Presiden punya sensitivitas tinggi terhadap keluhan di bawah.
Bukannya merasa dibohongi, Presiden seharusnya bertanya: Apa yang saya lewatkan? Apa yang belum dikatakan para menteri saya? Karena bisa jadi, para pembisik itu hanya menyampaikan apa yang ingin didengar, bukan apa yang sebenarnya terjadi.
Kritik terhadap narasi “ekonomi baik-baik saja” bukan berarti membenci pemerintah. Justru sebaliknya: karena peduli. Karena kita ingin Presiden memimpin dengan kesadaran penuh bahwa kondisi lapangan tidak semanis laporan.
Kita ingin pemimpin yang tidak cepat puas dengan pujian, dan berani membuka mata terhadap suara minor.
Presiden yakin ekonomi kita kuat, tapi rakyat masih kesulitan. Menurut kamu, di mana letak masalahnya? Kebijakan, eksekusi, atau cara kita membaca data?
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
