Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, baru-baru ini terasa seperti kritik tajam terhadap tatanan global. Dengan menegaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan merupakan pintu gerbang menuju keruntuhan sebuah negara, beliau secara lugas menetapkan pendidikan, sains, dan teknologi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Di hadapan para pemimpin dunia, pernyataan tersebut terdengar sangat meyakinkan, progresif, dan sulit untuk disanggah.
Namun ketika kita menarik pidato itu pulang ke Indonesia, Sobat Yoursay, yang terasa justru benturan. Kata-kata di WEF berlari kencang ke depan, sementara kebijakan di dalam negeri berjalan tertatih, bahkan berbelok arah.
Di sinilah ketimpangan itu mulai terlihat, antara narasi besar yang diucapkan presiden dan kenyataan anggaran yang disusun pemerintahannya sendiri.
Mari kita buka lembar APBN 2026. Daftar kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar dipimpin oleh Badan Gizi Nasional dengan angka fantastis Rp 217,86 triliun. Jauh di atas Kementerian Pertahanan yang menerima Rp 167,4 triliun dan Kepolisian RI sebesar Rp 109,67 triliun. Kementerian Kesehatan pun memperoleh Rp 104,35 triliun. Sektor-sektor ini jelas dianggap strategis, vital, dan mendesak.
Pendidikan, yang disebut Prabowo sebagai penentu hidup-mati negara, justru tidak berada di barisan depan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hanya memperoleh Rp 55,45 triliun. Lebih ironis lagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengurus fondasi paling awal kehidupan intelektual bangsa, hanya mendapat Rp 33,65 triliun. Angka ini menempatkannya di posisi terbawah dalam daftar sepuluh besar anggaran.
Lantas, Sobat Yoursay, jika Presiden mengatakan kalau pendidikan adalah syarat utama agar negara tidak gagal, mengapa ia diperlakukan seperti prioritas cadangan?
Ketimpangan ini makin terasa ketika kita melihat arah kebijakan fiskal. Dalam Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026, pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama. Ia turun kelas menjadi prioritas pendukung bersama kesehatan.
Sementara posisi utama ditempati oleh program Makan Bergizi Gratis. Program ini tentu penting, karena gizi buruk adalah masalah serius yang harus ditangani negara.
Masalah utamanya bukan terletak pada eksistensi program tersebut, melainkan pada pesan tersirat yang dikirimkan kepada publik.
Ketika isu kecukupan gizi dijadikan penggerak utama sementara pendidikan hanya menjadi pelengkap, pemerintah seolah menegaskan bahwa pembangunan fisik jauh lebih mendesak daripada pengembangan nalar. Ada kesan bahwa mengenyangkan perut dianggap lebih krusial dibandingkan dengan menumbuhkan daya pikir yang kritis.
Di Swiss, Presiden Prabowo berbicara tentang bahaya rakyat yang tertinggal dari sains dan teknologi modern. Tetapi di dalam negeri, anggaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan justru relatif kecil dibanding sektor lain.
Ada jarak yang lebar antara narasi global yang tampak futuristik dengan kebijakan domestik yang masih menggunakan logika usang. Alih-alih melakukan transformasi besar, pemerintah justru sibuk dengan manajemen gejala dan program populis demi stabilitas jangka pendek.
Sobat Yoursay, reaksi publik pun tak terhindarkan. Banyak yang menilai pernyataan Prabowo di Swiss terdengar kontras dengan kenyataan di lapangan. Bukan karena masyarakat anti-pendidikan, justru sebaliknya.
Kritik muncul karena publik menangkap jarak antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Antara visi yang dipamerkan ke dunia dan prioritas yang diterapkan di rumah sendiri.
Jika pendidikan terus dipinggirkan secara struktural, negara bisa saja menghasilkan generasi yang sehat dan cukup makan, tetapi miskin daya kritis. Dalam jangka panjang, ini justru memperbesar peluang kegagalan yang sejak awal ingin dihindari.
Karena, Sobat Yoursay, negara gagal bukan hanya lahir dari rakyat yang kurang pendidikan, tetapi juga dari pemimpin yang memahami pentingnya pendidikan… namun enggan menaruhnya di pusat kebijakan.
