Whoosh ke Surabaya: Ambisi Melaju Kilat di Atas Tumpukan Utang Negara

Sobat Yoursay, di tengah kondisi ekonomi yang sedang penuh tantangan, pemerintah kembali menggulirkan rencana yang sangat ambisius, yakni memperpanjang rute Kereta Cepat Whoosh hingga ke Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan bahwa Jakarta-Surabaya nantinya bisa ditempuh hanya dalam waktu 3 jam saja. Terdengar sangat canggih dan memudahkan mobilitas, bukan? Namun, di balik bayangan kecepatan kilat itu, ada kenyataan pahit soal tumpukan utang proyek fase pertama dan daya beli masyarakat yang sedang lesu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja.

Mari kita bedah, apakah proyek ini memang sebuah kebutuhan mendesak atau sekadar ambisi yang dipaksakan saat kantong negara sedang tidak baik-baik saja?

Pernyataan AHY bahwa lintasan yang panjang akan membuat Whoosh lebih efektif secara teknis memang ada benarnya. Secara mekanis, kereta cepat memang butuh ruang untuk "berlari" tanpa harus sering-sering menginjak rem karena jarak stasiun yang terlalu dekat. Namun, masalah utama kita hari ini bukanlah soal teknis mesin, melainkan soal logika prioritas dan kesehatan kantong negara.

Sobat Yoursay, sebelum kita bermimpi sampai ke Surabaya, bukankah sebaiknya kita menyelesaikan dulu "drama" restrukturisasi keuangan Whoosh fase pertama yang masih menyisakan beban utang luar biasa besar? Mengajukan proyek baru saat utang lama masih menganga rasanya seperti menambal lubang dengan menggali jurang yang lebih dalam.

Masalah lainnya adalah soal urgensi. Sobat Yoursay pasti merasakannya, saat ini daya beli masyarakat sedang merosot. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, dan banyak orang lebih memilih naik transportasi umum yang terjangkau daripada yang serba cepat tapi menguras kantong.

Membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya saat mobilitas rakyat belum setinggi itu terasa seperti memaksakan gaya hidup kelas atas kepada negara yang sedang berjuang menyehatkan ekonomi dasarnya. Kita sudah punya jalan tol yang panjangnya ribuan kilometer tapi kabarnya belum balik modal, kita punya maskapai penerbangan yang sering kali megap-megap mencari profit, dan kita punya kereta api reguler yang syukurnya masih menguntungkan.

Menambah Whoosh ke jalur yang sama justru berisiko menciptakan kanibalisme transportasi. Kereta api biasa bisa rugi, jalan tol tambah lama balik modalnya, dan pesawat makin sulit bersaing. Lalu, siapa yang akhirnya menanggung kerugian itu kalau bukan pajak kita semua?

Sobat Yoursay, mari kita bicara soal keadilan kewilayahan. Mengapa energi dan anggaran puluhan, bahkan mungkin ratusan triliun, selalu tersedot untuk mempercantik pulau Jawa dengan infrastruktur kelas atas, sementara saudara-saudara kita di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih bermimpi memiliki rel kereta api yang menyambungkan antarprovinsi?

Membangun rel kereta api biasa yang merata di seluruh Indonesia sebenarnya jauh lebih mendesak untuk menurunkan biaya logistik daripada membangun satu jalur super cepat di Jawa yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir kalangan menengah ke atas. Kesejahteraan harusnya menyebar, bukan menumpuk di satu pulau saja.

AHY memang sempat menyebut bahwa proyek ini akan mengubah peta pembangunan dan menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru. Tapi realitanya pertumbuhan ekonomi tidak muncul hanya karena sebuah kereta melesat cepat di depan mata penduduk desa. Pertumbuhan ekonomi hadir jika ada aksesibilitas yang terjangkau bagi hasil bumi dan distribusi barang rakyat kecil.

Jika tiket kereta cepat ini nantinya dipatok dengan harga jutaan rupiah agar bisa menutupi utang pembangunannya, apakah petani di sepanjang jalur baru tersebut benar-benar akan merasakan manfaatnya? Ataukah mereka hanya akan jadi penonton yang melihat kilatan kereta dari balik jendela rumahnya yang masih sederhana?

Sobat Yoursay, kita perlu mengapresiasi kejujuran AHY yang mengakui adanya rapat dengan Danantara dan Menkeu terkait restrukturisasi utang Whoosh. Ini adalah pengakuan implisit bahwa proyek ini memang berat di ongkos. Namun, pengakuan itu seharusnya diikuti dengan sikap menahan diri, bukan malah terus mempromosikan perpanjangan rute. Jangan sampai ambisi untuk meninggalkan "legacy" atau warisan infrastruktur yang terlihat megah justru mengorbankan ketahanan fiskal negara untuk puluhan tahun ke depan.

Dunia transportasi masa depan memang mengarah pada efisiensi waktu, tapi efisiensi itu tidak boleh mengabaikan rasionalitas ekonomi. Kita tidak ingin Whoosh Jakarta-Surabaya kelak menjadi "monumen" mahal yang sepi penumpang karena harganya tak terjangkau, sementara utangnya terus membebani APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk subsidi pendidikan atau kesehatan.

Bagaimana menurut Sobat Yoursay, apakah kalian rela pajak kalian digunakan untuk mendanai perpanjangan kereta cepat ini sementara utang proyek sebelumnya masih menumpuk? Mari kita kawal terus isu ini, karena infrastruktur adalah wajah masa depan kita, jangan sampai ia menjadi topeng yang menyembunyikan luka keuangan negara.